Hari ini, Jokowi Kumpulkan Kanwil Pajak

Kamis 28 Jul 2016 17:28Administratordibaca 313 kaliSemua Kategori

antara 126

Setelah merombak jajaran menteri kabinet, pemerintah akan kembali fokus untuk mengejar penerimaan negara terutama yang berasal dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Maklum, meski telah digadang-gadang menjadi salah satu penopang penerimaan negara, pelaksanan program ini masih belum maksimal.

Karena itu, rencananya hari ini (28/7) Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Pajak untuk diberikan pengarahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.


Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima, masih banyak keluhan masyarakat terkait kesiapan aparat pajak untuk melayani program tax amnesty. "Ini peringatan kepada Dirjen Pajak dan Menkeu. Ada (wajib pajak) yang datang, orangnya (petugas pajak) tidak ada. Atau, petugas pajak ada tapi tidak bisa menjelaskan (tentang program tax amnesty)," kata Presiden, Rabu (27/7).


Jokowi menambahkan, pelaksanaan program pengampunan pajak terhalang oleh negara lain. Meski tak menyebut negara yang dimaksud, Jokowi bilang agen-agen dari negara itu telah menyusup ke Indonesia dan mempengaruhi agar uang masyarakat Indonesia di luar negeri tidak dibawa pulang. Kuat diduga negara itu adalah Singapura


Menurutnya, agen-agen tersebut ditemukan di dua kota di Indonesia. Jokowi menekankan program pengampunan pajak gagal tidak boleh gagal. Hingga kemarin, data Ditjen Pajak, uang tebusan tax amnesty mencapai Rp 40 miliar dan nilai harta yang dideklarasilan sebesar Rp 1,7 triliun.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan kebijakan tax amnesty akan menjadi bagian dari seluruh kebijakan fiskal yang ada. Dalam jangka pendek, wanita yang akrab disapa Ani ini akan mempelajari seluruh rencana kebijakan serta kebijakan fiskal yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk melihat kondisi yang tengah dihadapi.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 28 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jokowi Canangkan Program Pengampunan Pajak Hari IniJokowi Canangkan Program Pengampunan Pajak Hari Ini

Presiden RI Joko Widodo pagi ini dijadwalkan akan mencanangkan program tax amnesty atau pengampunan pajak demi mengejar target pajak dalam RAPBNP 2016.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Ditjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretDitjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada Maret

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ada Negara Hambat Tax Amnesty, Jokowi Kumpulkan Kanwil-KPPAda Negara Hambat Tax Amnesty, Jokowi Kumpulkan Kanwil-KPP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil semua Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data NasabahSambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Bea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak ImporBea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak Impor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC-TMP) Merak berhasil memberikan kontribusi Rp 15,241 triliun dari pajak impor pada tahun 2017. Selain itu, BC Merak juga berhasil meningkatkan penerimaan bea masuk tahun 2017 sebesar Rp 1,045 triliun.selengkapnya

Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?

Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau dikenal dengan pajak bandara (Passenger Service Charge/PSC) Bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan per 1 Maret 2018 seiring dengan peningkatan layanan.selengkapnya

Pemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak BocorPemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak Bocor

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Perbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen PajakPerbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen Pajak

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani berharap batas saldo rekening yang perlu dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa ditingkatkan menjadi Rp 3 miliar ke atas. Ia mengaku, saat ini diskusi tengah dilakukan oleh pihak Perbanas dengan DJP.selengkapnya

Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib PajakDitjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, keamanan data terkait informasi keuangan yang dilaporkan lembaga keuangan ke Ditjen Pajak telah memenuhi standar dari Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (GlobalForum). Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait tidak perlu khawselengkapnya

Ditjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan IdentitasDitjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan Identitas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta seluruh lembaga keuangan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka mendukung penyampaian informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum akhir Februari 2018. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informaselengkapnya

Jemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPTJemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPT

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji akan bekerja lebih keras pada tahun ini. Pasalnya target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2018 naik menjadi 17,5 juta dari target tahun lalu sebanyak 16,6 juta Wajip Pajak (WP) lapor SPT. dari target tahun 2017 tersebut, realisasinya baru 12,5 juta WP yang akhirnya menyampaikan SPT.selengkapnya

Penuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen PajakPenuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen Pajak

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) mengaku siap untuk melaporkan data keuangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak. Hal ini sebagai pemenuhan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan, industri keuangan dan pasar modal yang harus lapor adalah bank, asuransi, pasar modalselengkapnya

Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :