Gus Sholah: Tingkat Kesadaran WP Masih Rendah!

Selasa 9 Feb 2016 13:58Administratordibaca 505 kaliSemua Kategori

GUS SHOLAH

“Tidak membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di golongan orang yang kaya saja.” Demikian dikatakan Dr. (H.C.) Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) di kediaman beliau di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat menerima kunjungan silaturahmi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kamis 4 Februari 2016.

 

Ulama, politisi, tokoh Hak Asasi Manusia, mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan calon Wakil Presiden RI ini selanjutnya mengatakan bahwa Pajak saat ini memegang peranan sangat penting dalam APBN, namun tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) terutama Orang Pribadi (OP) masih rendah dan perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat kesadaran WP dapat dilihat dari rendahnya jumlah WP OP terdaftar (mereka yang memiliki NPWP) yang baru mencapai sekitar 17 juta orang. Jumlah yang menyampaikan SPT tentu lebih rendah dari angka itu, apalagi jumlah orang yang membayar pajak tentu lebih rendah lagi, tambah Gus Sholah. 

 

Sebagai perbandingan lainnya, Gus Sholah mengutarakan bahwa potensi wajib pajak dapat dilihat dari jumlah orang yang berangkat umrah tiap tahun yang mencapai lebih dari 1 juta orang. Dengan biaya rata-rata Rp25 juta, maka uang yang dibelanjakan adalah sekitar Rp25 triliun setiap tahun. Kalau dibandingkan dengan penerimaan Zakat yang hanya mencapai Rp5 triliun, kenyataan tadi sungguh sangat tidak seimbang. Apalagi jika dibandingkan dengan penerimaan pajak Orang Pribadi yang baru mencapai sekitar Rp6 triliun pada tahun 2015, sungguh tingkat kesadaran warga Negara Indonesia tentang pajak masih rendah. Gus Sholah menambahkan bahwa sedekah itu lebih tinggi derajatnya daripada umrah, sehingga kewajiban bersedekah menolong tetangga dan orang yang lebih membutuhkan seharusnya lebih didahulukan.

 

Di sisi lain, perihal NU pernah menyatakan memboikot pajak akibat adanya oknum pejabat yang melakukan penyelewengan (korupsi) uang negara, hal itu adalah salah. "Tugas Ditjen Pajak adalah memungut pajak, sedangkan yang menggunakan uang pajak itu adalah pihak lain. Ini jelas suatu hal yang berbeda", ungkap Gus Sholah.

 

Dalam hal pengelolaan keuangan negara saat ini, menurut Gus Sholah, masih terjadi kesalahan sehingga pendapatan per kapita masih rendah. Negeri Belanda misalnya, dengan wilayah yang kecil dan jumlah penduduk hanya 16 juta orang namun mampu memiliki PDB sebesar USD 850 Miliar per tahun, sementara Indonesia yang kaya raya ini hanya memiliki PDB sebesar USD 880 miliar, hanya berselisih USD 30 miliar lebih banyak. Dengan PDB USD 850 miliar ini, pemerintah Belanda memperoleh pendapatan 3 kali lebih besar dari pemerintah Indonesia. Ini menjadi suatu ironi. Bagaimana negeri Belanda yang kecil itu mampu memperoleh pendapatan yang besar? Menurut Gus Sholah, jelas ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus membuktikan bahwa kita tidak produktif dan tidak mampu mensyukuri nikmat Allah SWT. 

 

Pada kesempatan silaturahmi tersebut, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan, Endang Unandar menyampaikan salam dari Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Sholah yang selama ini telah banyak memberi masukan kepada Ditjen Pajak, antara lain melalui tulisan-tulisan beliau di media massa. Pimpinan DJP mengharapkan kontribusi ini akan tetap berlanjut di masa datang. Gus Sholah menerima salam dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan pegawai Ditjen Pajak serta menyatakan kesediaan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Ditjen Pajak khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya di masa datang. 

 

Dalam kesempatan itu diberikan pula buku Pajak Menurut Syariah oleh Kepala Seksi Pengelola Situs Subdit Humas Perpajakan, Gusfahmi (penulis buku), kepada Gus Sholah. Gusfahmi menjelaskan bahwa buku tersebut adalah suatu upaya untuk mendekatkan pajak dengan agama sehingga diharapkan WP akan memahami bahwa Pajak itu sesungguhnya ada dalam Islam. Diharapkan dengan adanya pemahaman adanya pajak dalam Islam maka WP akan mau dan berlomba-lomba membayar pajak dengan niat sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT. (Gf).

 

Sumber : Pajak.go.id (Jakarta, 9 Februari 2016)

Foto : Pajak.go.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Wajib Pajak Pribadi yang Taat Hanya 900 Ribu OrangWajib Pajak Pribadi yang Taat Hanya 900 Ribu Orang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menggenjot raihan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Mereka mencatat dari 25 juta penduduk Indonesia yang terdaftar, WPOP yang sadar pajak hanya 900 ribu orang. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari 900 ribu tersebut pajak yang didapat hanya Rp9 triliun dari potensi penerimaan WPOPselengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty

Sejumlah Wajib pajak (WP) yang selama ini tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :