Gus Sholah: Tingkat Kesadaran WP Masih Rendah!

Selasa 9 Feb 2016 13:58Administratordibaca 463 kaliSemua Kategori

GUS SHOLAH

“Tidak membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di golongan orang yang kaya saja.” Demikian dikatakan Dr. (H.C.) Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) di kediaman beliau di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat menerima kunjungan silaturahmi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kamis 4 Februari 2016.

 

Ulama, politisi, tokoh Hak Asasi Manusia, mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan calon Wakil Presiden RI ini selanjutnya mengatakan bahwa Pajak saat ini memegang peranan sangat penting dalam APBN, namun tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) terutama Orang Pribadi (OP) masih rendah dan perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat kesadaran WP dapat dilihat dari rendahnya jumlah WP OP terdaftar (mereka yang memiliki NPWP) yang baru mencapai sekitar 17 juta orang. Jumlah yang menyampaikan SPT tentu lebih rendah dari angka itu, apalagi jumlah orang yang membayar pajak tentu lebih rendah lagi, tambah Gus Sholah. 

 

Sebagai perbandingan lainnya, Gus Sholah mengutarakan bahwa potensi wajib pajak dapat dilihat dari jumlah orang yang berangkat umrah tiap tahun yang mencapai lebih dari 1 juta orang. Dengan biaya rata-rata Rp25 juta, maka uang yang dibelanjakan adalah sekitar Rp25 triliun setiap tahun. Kalau dibandingkan dengan penerimaan Zakat yang hanya mencapai Rp5 triliun, kenyataan tadi sungguh sangat tidak seimbang. Apalagi jika dibandingkan dengan penerimaan pajak Orang Pribadi yang baru mencapai sekitar Rp6 triliun pada tahun 2015, sungguh tingkat kesadaran warga Negara Indonesia tentang pajak masih rendah. Gus Sholah menambahkan bahwa sedekah itu lebih tinggi derajatnya daripada umrah, sehingga kewajiban bersedekah menolong tetangga dan orang yang lebih membutuhkan seharusnya lebih didahulukan.

 

Di sisi lain, perihal NU pernah menyatakan memboikot pajak akibat adanya oknum pejabat yang melakukan penyelewengan (korupsi) uang negara, hal itu adalah salah. "Tugas Ditjen Pajak adalah memungut pajak, sedangkan yang menggunakan uang pajak itu adalah pihak lain. Ini jelas suatu hal yang berbeda", ungkap Gus Sholah.

 

Dalam hal pengelolaan keuangan negara saat ini, menurut Gus Sholah, masih terjadi kesalahan sehingga pendapatan per kapita masih rendah. Negeri Belanda misalnya, dengan wilayah yang kecil dan jumlah penduduk hanya 16 juta orang namun mampu memiliki PDB sebesar USD 850 Miliar per tahun, sementara Indonesia yang kaya raya ini hanya memiliki PDB sebesar USD 880 miliar, hanya berselisih USD 30 miliar lebih banyak. Dengan PDB USD 850 miliar ini, pemerintah Belanda memperoleh pendapatan 3 kali lebih besar dari pemerintah Indonesia. Ini menjadi suatu ironi. Bagaimana negeri Belanda yang kecil itu mampu memperoleh pendapatan yang besar? Menurut Gus Sholah, jelas ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus membuktikan bahwa kita tidak produktif dan tidak mampu mensyukuri nikmat Allah SWT. 

 

Pada kesempatan silaturahmi tersebut, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan, Endang Unandar menyampaikan salam dari Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Sholah yang selama ini telah banyak memberi masukan kepada Ditjen Pajak, antara lain melalui tulisan-tulisan beliau di media massa. Pimpinan DJP mengharapkan kontribusi ini akan tetap berlanjut di masa datang. Gus Sholah menerima salam dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan pegawai Ditjen Pajak serta menyatakan kesediaan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Ditjen Pajak khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya di masa datang. 

 

Dalam kesempatan itu diberikan pula buku Pajak Menurut Syariah oleh Kepala Seksi Pengelola Situs Subdit Humas Perpajakan, Gusfahmi (penulis buku), kepada Gus Sholah. Gusfahmi menjelaskan bahwa buku tersebut adalah suatu upaya untuk mendekatkan pajak dengan agama sehingga diharapkan WP akan memahami bahwa Pajak itu sesungguhnya ada dalam Islam. Diharapkan dengan adanya pemahaman adanya pajak dalam Islam maka WP akan mau dan berlomba-lomba membayar pajak dengan niat sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT. (Gf).

 

Sumber : Pajak.go.id (Jakarta, 9 Februari 2016)

Foto : Pajak.go.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Wajib Pajak Pribadi yang Taat Hanya 900 Ribu OrangWajib Pajak Pribadi yang Taat Hanya 900 Ribu Orang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menggenjot raihan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Mereka mencatat dari 25 juta penduduk Indonesia yang terdaftar, WPOP yang sadar pajak hanya 900 ribu orang. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari 900 ribu tersebut pajak yang didapat hanya Rp9 triliun dari potensi penerimaan WPOPselengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty

Sejumlah Wajib pajak (WP) yang selama ini tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :