Google Tidak Konsisten

Selasa 20 Sep 2016 15:34Administratordibaca 195 kaliSemua Kategori

yahoo

Penolakan Google untuk pemeriksaan pajak di Indonesia menjadi persoalan serius. Pemerintah kini sedang menyiapkan ”senjata” baru untuk membidik Google Asia Pacific (GAP) Pte Ltd.

Kemarahan Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan raksasa berbasis teknologi informasi itu karena tidak menunaikan kewajiban membayar pajak juga dialami negara lain. Kecuali Pemerintah Inggris yang berhasil memaksa Google yang tercatat sebagai merek paling bernilai atau most valuable global brand 2016 versi Millward Brown, salah satu biro konsultan merek internasional untuk membayar pajak.

Pemerintah tidak hanya membidik Google, juga mengintai Facebook, Twitter, dan Amazon untuk membayar pajak. Mengapa GAP bukan PT Google Indonesia (GI) menjadi sasaran tembak? Pemerintah beralasan sebagaimana dibeberkan Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv bahwa GAP adalah badan usaha tetap (BUT) yang berkantor di Singapura, sedang GI hanya sebagai representative office dari GAP.

Lebih jauh Haniv menggambarkan pola transaksi bila sebuah perusahaan domestik beriklan diGoogle semua terkait GAP. Adapun GI hanya mendapatkan fee yang sebagian dibayarkan sebagai pajak. Dengan demikian, nilai pajak yang dibayarkan kecil sekali, padahal Google mendapatkan penghasilan yang sangat besar dari transaksi diIndonesia.

Jadi, keberatan pemerintah sebenarnya adalah kewajaran pembayaran pajak Google atas pendapatan yang diraup di Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan lembaga penarik pajak, setidaknya Google memberi kontribusi ke kas negara sebesar Rp550 miliar tahun lalu. Dari mana dasar hitungan pajak Google tersebut?

Pada 2015 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperkirakan pendapatan Google diIndonesia tak kurang dari Rp3 triliun dengan laba sekitar 40% hingga 50% dari pendapatan karena usaha tersebut tidak membutuhkan pembiayaan yang besar.

Seandainya Google menerima laba sekitar Rp1triliun, harus menyisihkan 25% dari laba sebagai pajak penghasilan (PPh) atau Rp250 miliar, dan 10% dari pendapatan atau Rp300 miliar sebagai pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi, potensi pajak yang bisa didapatkan dari Google besar sekali seiring aktivitas pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat.

Pihak Ditjen Pajak menilai perusahaan multi nasional itu tidak konsisten. Dua pihak sudah membuka komunikasi ketika Google ditetapkan untuk mendirikan BUT pada April 2016. Awalnya semua berjalan mulus bahkan dalam proses negosiasi perusahaan asal Amerika Serikat itu bersedia membayar seluruh kewajiban pajaknya.

Namun, pada pertemuan berikutnya Google memperlihatkan sikap mencla-mencle alias mengelakdari kesepakatan. Puncaknya, GAP melayangkan surat penolakan pemeriksaan oleh lembaga pajak. Surat yang ditandatangani Director GAP Marco Bola yang dialamatkan ke Kantor Pajak Khusus Badan Orang Asing (Badora) Jakarta menyatakan Google tidak seharusnya dianggap memiliki BUT, tidak seharusnya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan tidak seharusnya dilakukan pemeriksaan.

Keberanian Google menolak pemeriksaan Ditjen Pajak dan tidak bersedia mendirikan BUT di Indonesia oleh pengamat pajak Yustinus Prastowo dinilai sangat bisa dimainkan. Google sebagai perusahaan virtual presence belum diatur dalam tax treaty, yakni perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat untuk meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak.

Persoalan sama juga dialami negara lain. Karena itu, Yustinus menyarankan pemerintah untuk ”memaksa” Google mendirikan BUT di Indonesia lewat negosiasi sebab instrumen untuk menarik pajak harus melalui BUT. Inggris berhasil memaksa Google mendirikan BUT dan membayar pajak dengan mengangkat isu keadilan sosial terkait pemungutan pajak.

Meski dengan segala keterbatasan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tak akan berhenti mengejar kewajiban pajak oleh GAP. Mantan petinggi Bank Dunia itu mengakui memaksa Google membayar pajak memang tidak gampang. Ini persoalan global yang juga dihadapi negara lain.

Pemerintah diuji untuk bertindak tegas. Apalagi, Google sudah melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang terungkap dari hasil riset Google dan Temasek. Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Populasi pengguna internet di Indonesia diproyeksi mencapai 215 juta orang sebelum 2020.

Sumber : sindonews.com (20 September 2016)
Foto : yahoo




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Selain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di IndonesiaSelain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di Indonesia

Peraturan untuk membayar pajak pada perusahaan berbasis internet tak hanya diberlakukan pada Google saja, Pemerintah Indonesia juga akan segera memeriksa pajak perusahaan berbasis Internet milik Amerika Serikat lainya seperti Facebook dan Twitter di Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :