Google Tidak Konsisten

Selasa 20 Sep 2016 15:34Administratordibaca 244 kaliSemua Kategori

yahoo

Penolakan Google untuk pemeriksaan pajak di Indonesia menjadi persoalan serius. Pemerintah kini sedang menyiapkan ”senjata” baru untuk membidik Google Asia Pacific (GAP) Pte Ltd.

Kemarahan Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan raksasa berbasis teknologi informasi itu karena tidak menunaikan kewajiban membayar pajak juga dialami negara lain. Kecuali Pemerintah Inggris yang berhasil memaksa Google yang tercatat sebagai merek paling bernilai atau most valuable global brand 2016 versi Millward Brown, salah satu biro konsultan merek internasional untuk membayar pajak.

Pemerintah tidak hanya membidik Google, juga mengintai Facebook, Twitter, dan Amazon untuk membayar pajak. Mengapa GAP bukan PT Google Indonesia (GI) menjadi sasaran tembak? Pemerintah beralasan sebagaimana dibeberkan Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv bahwa GAP adalah badan usaha tetap (BUT) yang berkantor di Singapura, sedang GI hanya sebagai representative office dari GAP.

Lebih jauh Haniv menggambarkan pola transaksi bila sebuah perusahaan domestik beriklan diGoogle semua terkait GAP. Adapun GI hanya mendapatkan fee yang sebagian dibayarkan sebagai pajak. Dengan demikian, nilai pajak yang dibayarkan kecil sekali, padahal Google mendapatkan penghasilan yang sangat besar dari transaksi diIndonesia.

Jadi, keberatan pemerintah sebenarnya adalah kewajaran pembayaran pajak Google atas pendapatan yang diraup di Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan lembaga penarik pajak, setidaknya Google memberi kontribusi ke kas negara sebesar Rp550 miliar tahun lalu. Dari mana dasar hitungan pajak Google tersebut?

Pada 2015 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperkirakan pendapatan Google diIndonesia tak kurang dari Rp3 triliun dengan laba sekitar 40% hingga 50% dari pendapatan karena usaha tersebut tidak membutuhkan pembiayaan yang besar.

Seandainya Google menerima laba sekitar Rp1triliun, harus menyisihkan 25% dari laba sebagai pajak penghasilan (PPh) atau Rp250 miliar, dan 10% dari pendapatan atau Rp300 miliar sebagai pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi, potensi pajak yang bisa didapatkan dari Google besar sekali seiring aktivitas pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat.

Pihak Ditjen Pajak menilai perusahaan multi nasional itu tidak konsisten. Dua pihak sudah membuka komunikasi ketika Google ditetapkan untuk mendirikan BUT pada April 2016. Awalnya semua berjalan mulus bahkan dalam proses negosiasi perusahaan asal Amerika Serikat itu bersedia membayar seluruh kewajiban pajaknya.

Namun, pada pertemuan berikutnya Google memperlihatkan sikap mencla-mencle alias mengelakdari kesepakatan. Puncaknya, GAP melayangkan surat penolakan pemeriksaan oleh lembaga pajak. Surat yang ditandatangani Director GAP Marco Bola yang dialamatkan ke Kantor Pajak Khusus Badan Orang Asing (Badora) Jakarta menyatakan Google tidak seharusnya dianggap memiliki BUT, tidak seharusnya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan tidak seharusnya dilakukan pemeriksaan.

Keberanian Google menolak pemeriksaan Ditjen Pajak dan tidak bersedia mendirikan BUT di Indonesia oleh pengamat pajak Yustinus Prastowo dinilai sangat bisa dimainkan. Google sebagai perusahaan virtual presence belum diatur dalam tax treaty, yakni perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat untuk meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak.

Persoalan sama juga dialami negara lain. Karena itu, Yustinus menyarankan pemerintah untuk ”memaksa” Google mendirikan BUT di Indonesia lewat negosiasi sebab instrumen untuk menarik pajak harus melalui BUT. Inggris berhasil memaksa Google mendirikan BUT dan membayar pajak dengan mengangkat isu keadilan sosial terkait pemungutan pajak.

Meski dengan segala keterbatasan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tak akan berhenti mengejar kewajiban pajak oleh GAP. Mantan petinggi Bank Dunia itu mengakui memaksa Google membayar pajak memang tidak gampang. Ini persoalan global yang juga dihadapi negara lain.

Pemerintah diuji untuk bertindak tegas. Apalagi, Google sudah melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang terungkap dari hasil riset Google dan Temasek. Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Populasi pengguna internet di Indonesia diproyeksi mencapai 215 juta orang sebelum 2020.

Sumber : sindonews.com (20 September 2016)
Foto : yahoo




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Selain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di IndonesiaSelain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di Indonesia

Peraturan untuk membayar pajak pada perusahaan berbasis internet tak hanya diberlakukan pada Google saja, Pemerintah Indonesia juga akan segera memeriksa pajak perusahaan berbasis Internet milik Amerika Serikat lainya seperti Facebook dan Twitter di Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :