Google Tidak Konsisten

Selasa 20 Sep 2016 15:34Administratordibaca 114 kaliSemua Kategori

yahoo

Penolakan Google untuk pemeriksaan pajak di Indonesia menjadi persoalan serius. Pemerintah kini sedang menyiapkan ”senjata” baru untuk membidik Google Asia Pacific (GAP) Pte Ltd.

Kemarahan Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan raksasa berbasis teknologi informasi itu karena tidak menunaikan kewajiban membayar pajak juga dialami negara lain. Kecuali Pemerintah Inggris yang berhasil memaksa Google yang tercatat sebagai merek paling bernilai atau most valuable global brand 2016 versi Millward Brown, salah satu biro konsultan merek internasional untuk membayar pajak.

Pemerintah tidak hanya membidik Google, juga mengintai Facebook, Twitter, dan Amazon untuk membayar pajak. Mengapa GAP bukan PT Google Indonesia (GI) menjadi sasaran tembak? Pemerintah beralasan sebagaimana dibeberkan Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv bahwa GAP adalah badan usaha tetap (BUT) yang berkantor di Singapura, sedang GI hanya sebagai representative office dari GAP.

Lebih jauh Haniv menggambarkan pola transaksi bila sebuah perusahaan domestik beriklan diGoogle semua terkait GAP. Adapun GI hanya mendapatkan fee yang sebagian dibayarkan sebagai pajak. Dengan demikian, nilai pajak yang dibayarkan kecil sekali, padahal Google mendapatkan penghasilan yang sangat besar dari transaksi diIndonesia.

Jadi, keberatan pemerintah sebenarnya adalah kewajaran pembayaran pajak Google atas pendapatan yang diraup di Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan lembaga penarik pajak, setidaknya Google memberi kontribusi ke kas negara sebesar Rp550 miliar tahun lalu. Dari mana dasar hitungan pajak Google tersebut?

Pada 2015 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperkirakan pendapatan Google diIndonesia tak kurang dari Rp3 triliun dengan laba sekitar 40% hingga 50% dari pendapatan karena usaha tersebut tidak membutuhkan pembiayaan yang besar.

Seandainya Google menerima laba sekitar Rp1triliun, harus menyisihkan 25% dari laba sebagai pajak penghasilan (PPh) atau Rp250 miliar, dan 10% dari pendapatan atau Rp300 miliar sebagai pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi, potensi pajak yang bisa didapatkan dari Google besar sekali seiring aktivitas pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat.

Pihak Ditjen Pajak menilai perusahaan multi nasional itu tidak konsisten. Dua pihak sudah membuka komunikasi ketika Google ditetapkan untuk mendirikan BUT pada April 2016. Awalnya semua berjalan mulus bahkan dalam proses negosiasi perusahaan asal Amerika Serikat itu bersedia membayar seluruh kewajiban pajaknya.

Namun, pada pertemuan berikutnya Google memperlihatkan sikap mencla-mencle alias mengelakdari kesepakatan. Puncaknya, GAP melayangkan surat penolakan pemeriksaan oleh lembaga pajak. Surat yang ditandatangani Director GAP Marco Bola yang dialamatkan ke Kantor Pajak Khusus Badan Orang Asing (Badora) Jakarta menyatakan Google tidak seharusnya dianggap memiliki BUT, tidak seharusnya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan tidak seharusnya dilakukan pemeriksaan.

Keberanian Google menolak pemeriksaan Ditjen Pajak dan tidak bersedia mendirikan BUT di Indonesia oleh pengamat pajak Yustinus Prastowo dinilai sangat bisa dimainkan. Google sebagai perusahaan virtual presence belum diatur dalam tax treaty, yakni perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat untuk meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak.

Persoalan sama juga dialami negara lain. Karena itu, Yustinus menyarankan pemerintah untuk ”memaksa” Google mendirikan BUT di Indonesia lewat negosiasi sebab instrumen untuk menarik pajak harus melalui BUT. Inggris berhasil memaksa Google mendirikan BUT dan membayar pajak dengan mengangkat isu keadilan sosial terkait pemungutan pajak.

Meski dengan segala keterbatasan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tak akan berhenti mengejar kewajiban pajak oleh GAP. Mantan petinggi Bank Dunia itu mengakui memaksa Google membayar pajak memang tidak gampang. Ini persoalan global yang juga dihadapi negara lain.

Pemerintah diuji untuk bertindak tegas. Apalagi, Google sudah melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang terungkap dari hasil riset Google dan Temasek. Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Populasi pengguna internet di Indonesia diproyeksi mencapai 215 juta orang sebelum 2020.

Sumber : sindonews.com (20 September 2016)
Foto : yahoo




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Selain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di IndonesiaSelain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di Indonesia

Peraturan untuk membayar pajak pada perusahaan berbasis internet tak hanya diberlakukan pada Google saja, Pemerintah Indonesia juga akan segera memeriksa pajak perusahaan berbasis Internet milik Amerika Serikat lainya seperti Facebook dan Twitter di Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya

Dianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaDianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak Pengusaha

Kalangan pengusaha menolak keras masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

Bidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju BalikpapanBidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju Balikpapan

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).selengkapnya



 
TAGS # :