Google Kemplang Pajak di Banyak Negara

Senin 19 Sep 2016 08:10Administratordibaca 241 kaliSemua Kategori

google 003

Penolakan atas kewajiban membayar pajak tidak hanya dilakukan Google di Indonesia. Perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat itu juga berurusan dengan otoritas berbagai negara karena kasus serupa.

Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia diminta bertindak tanpa kompromi untuk menegakkan kedaulatan perpajakan. Sikap tegas pemerintah sangat diperlukan karena akan membawa keadilan bagi seluruh bisnis yang beroperasi di Indonesia. Jangan sampai perusahaan lokal terus diburu pajaknya, sementara perusahaan internet asing leluasa berkelit.


“Tentu saja Google dan OTT (over the top) lain harus patuh. Ditjen Pajak kalau sudah punya bukti kuat (agar mereka bayar), ya lakukan. Jadi perlakuan harus sama, jangan pilih kasih!” kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Laporan pembangkangan bayar pajak oleh Google muncul di sejumlah negara. Pada Juni lalu, petugas kepolisian Spanyol mendatangi kantor pusat Google di Madrid.

Berdasarkan laporan Financial Times, operasi itu dilancarkan lebih dari 30 petugas investigasi dan pemerintah setelah mendapatkan surat perintah dari jaksa pengadilan. Pemerintah Spanyol berupaya mengumpulkan bukti guna menguak penghindaran pajak oleh Google ketika sukses besar menjajakan dan menjual buku di Spanyol.


Menurut seorang sumber yang tidak disebutkan namanya, Google hanya membayar pajak dengan takaran yang sangat sedikit, padahal meraup keuntungan miliaran euro. Langkah sama dilakukan otoritas berwenang Prancis akhir Mei lalu. Mereka menggerebek kantor pusat Google sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang dan penggelapan pajak oleh perusahaan global itu sebesar 1,6 miliar euro.


Seperti dilansir AFP, Google kemungkinan dapat bernegosiasi dan tidak membayar tuntutan itu secara penuh. Menteri Keuangan (Menkeu) Prancis Michel Sapin sebelumnya menghindari pencapaian kata sepakat dengan Google soal pajak. Dia bersikukuh ingin menegakkan aturan hukum Prancis. Artinya Google mendapatkan sanksi pembayaran pajak secara maksimal.


Kedua belah pihak menolak berkomentar mengenai isu ini karena bersifat rahasia. Pemerintah Prancis berharap Google dapat membayar keseluruhan pajak senilai 1,6 miliar yang pada saat itu baru dibayar 5 juta euro. Selain itu, jika terbukti bersalah melakukan pencucian uang, Google harus membayar denda 10 juta euro atau separuh dari jumlah uang yang dicuci.


Investigasinya memerlukan waktu bertahun-tahun. “Kami perlu menganalisis data selama beberapa bulan. Saya berharap penyelidikan ini tidak memakan waktu bertahun-tahun,” kata jaksa keuangan Prancis, Eliane Houlette, seperti dilansir Telegraph. Menurut Sapin, penyelidikan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tiga atau empat tahun yang lalu, tetapi baru terlaksana pada tahun ini.


Pada 28 Januari 2016, surat kabar The Independent melaporkan Google belum melunasi pembayaran ratusan juta poundsterling kepada Pemerintah Inggris. Sebelumnya Google sepakat membayar pajak senilai 135 juta poundsterling yang tidak terbayar dari periode 2005- 2011. Namun jika dihitung, utang mereka enam kali lebih besar dari kesepakatan itu.


Inggris dikenal sebagai salah satu pasar utama Google. Selama rentang 2005-2011, korporasi yang berpusat di California itu berhasil mengeruk pendapatan tahunan sebesar 11 miliar poundtserling. Dengan batas keuntungan mencapai 3 miliar poundsterling, Google seharusnya membayar pajak sekitar 800 juta poundsterling mengingat besar pajaknya sebesar 29 persen.


Google awalnya hanya membayar pajak senilai 9 juta poundsterling. Mereka mengakalinya dengan membengkokkan aliran uang di Inggris menuju surga pajak di Bermuda dari Irlandia via Belanda. Hal itu legal, tapi kontroversial. “Mengenai wajib pajak, kamimembayarsesuaidengan hasil kesepakatan bersama pemerintah,” kata Google. Masyarakat Inggris patut kecewa.


Sebab Google menutupi kelalaian pembayaran pajak di Prancis dan Italia secara lebih besar. Pemerintah Italia menuntut Google membayar 200 juta euro untuk periode 2008- 2013. Di Italia, Google juga dituduh menggunakan struktur korporasi lintas negara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Seperti dilaporkan Corriere della Sera, polisi Italia mengungkapkan bukti produk yang berasal dari Italia seperti paket iklan.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 18 September 2016)
Foto : google




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

‎BKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti Inggris‎BKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti Inggris

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang persoalan Google yang tidak mau diperiksa pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus dilakukan secara hati-hati.selengkapnya

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :