Google Kemplang Pajak di Banyak Negara

Senin 19 Sep 2016 08:10Administratordibaca 158 kaliSemua Kategori

google 003

Penolakan atas kewajiban membayar pajak tidak hanya dilakukan Google di Indonesia. Perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat itu juga berurusan dengan otoritas berbagai negara karena kasus serupa.

Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia diminta bertindak tanpa kompromi untuk menegakkan kedaulatan perpajakan. Sikap tegas pemerintah sangat diperlukan karena akan membawa keadilan bagi seluruh bisnis yang beroperasi di Indonesia. Jangan sampai perusahaan lokal terus diburu pajaknya, sementara perusahaan internet asing leluasa berkelit.


“Tentu saja Google dan OTT (over the top) lain harus patuh. Ditjen Pajak kalau sudah punya bukti kuat (agar mereka bayar), ya lakukan. Jadi perlakuan harus sama, jangan pilih kasih!” kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Laporan pembangkangan bayar pajak oleh Google muncul di sejumlah negara. Pada Juni lalu, petugas kepolisian Spanyol mendatangi kantor pusat Google di Madrid.

Berdasarkan laporan Financial Times, operasi itu dilancarkan lebih dari 30 petugas investigasi dan pemerintah setelah mendapatkan surat perintah dari jaksa pengadilan. Pemerintah Spanyol berupaya mengumpulkan bukti guna menguak penghindaran pajak oleh Google ketika sukses besar menjajakan dan menjual buku di Spanyol.


Menurut seorang sumber yang tidak disebutkan namanya, Google hanya membayar pajak dengan takaran yang sangat sedikit, padahal meraup keuntungan miliaran euro. Langkah sama dilakukan otoritas berwenang Prancis akhir Mei lalu. Mereka menggerebek kantor pusat Google sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang dan penggelapan pajak oleh perusahaan global itu sebesar 1,6 miliar euro.


Seperti dilansir AFP, Google kemungkinan dapat bernegosiasi dan tidak membayar tuntutan itu secara penuh. Menteri Keuangan (Menkeu) Prancis Michel Sapin sebelumnya menghindari pencapaian kata sepakat dengan Google soal pajak. Dia bersikukuh ingin menegakkan aturan hukum Prancis. Artinya Google mendapatkan sanksi pembayaran pajak secara maksimal.


Kedua belah pihak menolak berkomentar mengenai isu ini karena bersifat rahasia. Pemerintah Prancis berharap Google dapat membayar keseluruhan pajak senilai 1,6 miliar yang pada saat itu baru dibayar 5 juta euro. Selain itu, jika terbukti bersalah melakukan pencucian uang, Google harus membayar denda 10 juta euro atau separuh dari jumlah uang yang dicuci.


Investigasinya memerlukan waktu bertahun-tahun. “Kami perlu menganalisis data selama beberapa bulan. Saya berharap penyelidikan ini tidak memakan waktu bertahun-tahun,” kata jaksa keuangan Prancis, Eliane Houlette, seperti dilansir Telegraph. Menurut Sapin, penyelidikan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tiga atau empat tahun yang lalu, tetapi baru terlaksana pada tahun ini.


Pada 28 Januari 2016, surat kabar The Independent melaporkan Google belum melunasi pembayaran ratusan juta poundsterling kepada Pemerintah Inggris. Sebelumnya Google sepakat membayar pajak senilai 135 juta poundsterling yang tidak terbayar dari periode 2005- 2011. Namun jika dihitung, utang mereka enam kali lebih besar dari kesepakatan itu.


Inggris dikenal sebagai salah satu pasar utama Google. Selama rentang 2005-2011, korporasi yang berpusat di California itu berhasil mengeruk pendapatan tahunan sebesar 11 miliar poundtserling. Dengan batas keuntungan mencapai 3 miliar poundsterling, Google seharusnya membayar pajak sekitar 800 juta poundsterling mengingat besar pajaknya sebesar 29 persen.


Google awalnya hanya membayar pajak senilai 9 juta poundsterling. Mereka mengakalinya dengan membengkokkan aliran uang di Inggris menuju surga pajak di Bermuda dari Irlandia via Belanda. Hal itu legal, tapi kontroversial. “Mengenai wajib pajak, kamimembayarsesuaidengan hasil kesepakatan bersama pemerintah,” kata Google. Masyarakat Inggris patut kecewa.


Sebab Google menutupi kelalaian pembayaran pajak di Prancis dan Italia secara lebih besar. Pemerintah Italia menuntut Google membayar 200 juta euro untuk periode 2008- 2013. Di Italia, Google juga dituduh menggunakan struktur korporasi lintas negara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Seperti dilaporkan Corriere della Sera, polisi Italia mengungkapkan bukti produk yang berasal dari Italia seperti paket iklan.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 18 September 2016)
Foto : google




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

‎BKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti Inggris‎BKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti Inggris

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang persoalan Google yang tidak mau diperiksa pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus dilakukan secara hati-hati.selengkapnya

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Prancis akan Paksa Google dan McDonald Bayar PajakPrancis akan Paksa Google dan McDonald Bayar Pajak

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya



 
TAGS # :