Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Jumat 16 Sep 2016 17:00Administratordibaca 467 kaliSemua Kategori

reuters 059

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.

Head of Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana menegaskan, bahwa Google selalu taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sejak pertama kali hadir di Indonesia.


"PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia," tuturnya saat dihubungi Okezone.


Namun sebelumnya, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, mengatakan, selama ini banyak dosa-dosa alias kesalahan yang telah dilakukan oleh Google. Pertama, Google tidak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Hal inilah yang menyebabkan Ditjen Pajak sulit untuk memeriksa dan memungut pajak dari Google.


"Google itu tidak BUT. Padahal kalau dia berbisnis di Indonesia, dia harus BUT," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (15/9/2016).


Kesalahan selanjutnya adalah bahwa Google selama ini tidak membayar pajak penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan Google hanya memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang tidak berbentuk BUT sehingga tidak dapat dipungut pajak.


"Kalau dia BUT baru bisa dipungut PPh-nya. Tapi ini kan enggak," tutupnya.


Saat ini pemerintah tengah memikirkan cara yang jitu untuk dapat memungut pajak dari Google. Pembahasan akan dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 16 September 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di IndonesiaDitjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di Indonesia

Ditjen Pajak berencana melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google. Namun, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Google.selengkapnya

Google Indonesia Sebut telah Bayar PajakGoogle Indonesia Sebut telah Bayar Pajak

Dikabarkan mangkir dalam membayar pajak, bahkan menolak untuk diperiksa oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, Google Indonesia menyatakan telah bekerja sama dengan pemerintah dan telah membayar pajak.selengkapnya

Menko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di IndonesiaMenko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di Indonesia

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Google harus menjadi badan usaha tetap (BUT) apabil ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Airlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat KaryaAirlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat Karya

Kementerian perindustrian usulkan insentif berupa diskon PPh untuk industri padat karya berorientasi ekspor. Upaya untuk mengerek daya saing produk nasional.selengkapnya

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya



 
TAGS # :