Gerai samsat di Pasar Pagi, Mangga Dua, Jakarta Utara, resmi beroperasi Selasa (15/5/2018). Dari gerai ini, pendapatan pajak kendaraan ditargetkan mencapai Rp60 juta per hari.
Pembuatan gerai samsat ini merupakan bentuk kerja apik dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Badan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Dengan demikian, tercatat sudah ada empat gerai samsat yang terasebar di wilayah Jakarta Utara.
Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Robert Lumban Tobing menargetkan pembukaan gerai ini bisa menambah peningkatan pajak di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Hal ini selaras dengan kemauan Wagub DKI Sandiaga Salahudin Uno yang ingin pendapatan pajak meningkat.
“Ada alasan kenapa dibuka di tempat perbelanjaan, supaya pembayaran meningkat. Bagaimanapun wajib pajak akan senang bila membayar pajak sembari berbelanja,” ujar Robert.
Robert mengaku hingga triwulan 1/2018 pihaknya sudah menjaring pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2,5 triliuun. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun tahun di bawah angka Rp2 triliun.
Meski demikian, pendapatan pajak kendaraan bermotor dari empat gerai di Jakarta Utara belum mampu menyamai pendapatan samsat pusat yang berada di Gunung Sahari, Senen.
Sekalipun baru beroperasi selama empat hari sebelum diresmikan hari ini, Gerai Samsat Pasar Pagi Mangga Dua mampu meraup pendapatan Rp60 juta per hari. Jumlah tersebut memang masih jauh di bawah dari pendapatan yang diperoleh Gerai Samsat Mal Artha Gading.
“Inikan masih baru, masih perlu promosi. Beda sama di Gerai Samsat Mal Artha Gading, di sana bisa dapat Rp200 juta per hari,” katanya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf, mengatakan permintaan gerai samsat di mal-mal atau tempat perbelanjaan cukup tinggi.
“Ini adalah terobosan dari samsat dimana ini merupakan wujud peningkatan pelayanan publik dengan cara mendekatkan kepada masyarakat,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, dengan adanya fasilitas itu, masyarakat yang sedang berbelanja atau sekadar jalan-jalan di Pasar Pagi Mangga Dua, bisa sekalian memperpanjang pajak STNK.
“Pelayanan di sini hanya sebatas perpanjangan STNK, untuk balik nama dan yang lainnya harus di samsat induk,” ucapnya.
Meski demikian, Yusuf mengaku keberadaan gerai sangat efektif. Hal inilah yang mendorong dirinya terus melakukan penambahan gerai di beberapa wilayah Jakarta. Hingga kini gerai samsat semacam ini sudah mencapai 40 di wilayah Jadetabek.
Sedangkan untuk jam operasionalnya, Yusuf mengatakan pembukaan disesuaikan dengan jam tutup mal. “Kan enggak mungkin mal tutup kita buka. Kita akan buka setiap hari untuk melayani masyarakat yang ingin perpanjang,” tandasnya.
Sumber : sindonews.com (Jakarta, 15 Mei 2018)
Foto : Sindonews
Dirlantas Polda duga pajak mobil dinas Menkeu mungkin lupa dibayarkanPajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka itu tertera angka 07.18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya
Jangan Hanya Andalkan Pajak PKB-BBNKB, PAD Nonpajak Harus DimaksimalkanPenerimaan daerah Jawa Tengah terbesar hingga kini masih mengandalkan pada sektor pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kalangan legislatif menilai, sektor tersebut tidak bisa diandalkan terus menerus. Pasalnya, produsen atau pemegang merek dagang kendaraan bermotor di Indonesia adalah negara asing alias impor.selengkapnya
KATA MEREKA: Kalau Enggak Nunggak Pajak, Kenapa Harus Takut?Pemerintah makin serius dalam membenahi tata kelola perpajakan di Indonesia. Pekan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan bantuan Polri telah melaksanakan tindakan penyanderaan (gijzeling) atas 25 penanggung pajak. Adapun nilai tagihan mencapai sebesar Rp106 miliar.selengkapnya
Polda Metro Jaya Jadi Bidikan Sosialisasi PajakSiang ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melanjutkan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Adapun, bidikan wajib pajak yang hari ini adalah Polda Metro Jaya.selengkapnya
Bos Pajak: Kita Kerja Sampai Selesai, kalau Perlu Sampai Jam 4 PagiPeriode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan berakhir hari ini. Mengantisipasi adanya lonjakan peserta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berjanji akan bekerja hingga para Wajib Pajak (WP) selesai mendaftarkan diri.selengkapnya
Polda Metro: Yang Naik Bukan Pajak, tapi Material BPKB-STNKBiaya pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan resmi mengalami kenaikan pada hari ini, Jumat 6 Januari 2017. Sehari menjelang kenaikan, masyarakat berbondong-bondong mengurus BPKB dan STNK, baik baru maupun perubahan.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
