Galaknya Jokowi Peringatkan Petugas Pajak dan Polisi

Rabu 6 Jul 2016 13:25Administratordibaca 369 kaliSemua Kategori

merdeka 042

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengingatkan kepada seluruh petugas Direktorat Jendral Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disepakati DPR pada Selasa (28/6) lalu. Presiden meminta agar petugas meningkatkan intergritas dan profesionalitas dalam perpajakkan.

"Harus mereformasi diri. Jangan ada yang coba main-main dengan urusan Tax Amnesty dan perpajakan. Akan saya kawal sendiri, akan saya awasi sendiri dengan cara saya," kata Jokowi saat memberikan sambutan acara Pencanagan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (1/7).

Orang nomor satu di Indonesia tersebut mengaku akan memantau Undang-Undang Tax Amnesty apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi mereka yang telah menarik simpanan dananya dari luar negeri.

"Akan saya ikuti terus, akan saya awasi, akan saya cek, saya cek, saya cek lagi. Karena ini bukan hanya untuk penerimaan tahun ini, tapi tahun mendatang yang jadi database lebih besar sehingga penerimaan negara bebtul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan," tuturnya.

Selain mengingatkan para petugas Direktorat Jendral Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty, dia juga meminta seluruh anggota Polri agar memiliki mental dan perilaku yang lebih profesional serta berintegritas dan bertanggungjawab.

Dalam acara HUT Bhayangkara ke-70 di Mabes POlri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jokowi mengingatkan kepada seluruh anggota Polri agar bekerja tanpa bermain-main dengan hukum seperti makelar kasus (markus) atau pungutan liar. Presiden menginginkan agar Polri benar-benar mengabdi kepada masyarakat tanpa pandang bulu.

"Dengan cara itu, saya yakin kepercayaan rakyat kepada Polri akan semakin besar. Perubahan itu betul-betul konkret dan nyata terhadap pengabdian Polri kepada rakyat. Apalagi pungutan, tidak ada lagi makelar kasus, tidak ada lagi diskriminasi dalam upaya penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat," ucap Jokowi.


Jokowi menegaskan, bahwa keikhlasan Polri untuk menekan ego sektoral dan meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kejahatan hanya dapat diberantas apabila seluruh penegak hukum dapat bersatu.

"Semoga di hari Bhayangkara yang ke 70, Polri semakin handal, dicintai rakyat dan dicintai masyarakat dan reformasi internal Polri berputar semakin cepat," tutupnya.

Sumber : merdeka.com (3 Juli 2016)
Foto : merdeka.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi ke Petugas Pajak: Jangan Coba Main-Main dengan Tax Amnesty!Jokowi ke Petugas Pajak: Jangan Coba Main-Main dengan Tax Amnesty!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada petugas Direktorat Jenderal Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty. Dia meminta agar petugas meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam perpajakan.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Jokowi: Tax Amnesty Akan Saya Awasi SendiriJokowi: Tax Amnesty Akan Saya Awasi Sendiri

Sosialisasi Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta pada hari ini. Direncanakan program pengampunan pajak ini akan berlaku setelah Lebaran.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

Jokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-MainJokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-Main

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Anang Hermansyah: Setelah Tax Amnesty, Jangan Main-Main dengan PajakAnang Hermansyah: Setelah Tax Amnesty, Jangan Main-Main dengan Pajak

Sejumlah artis saat ini turut hadir dalam kegiatan sosialisasi program pengampunan pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Turut hadir dalam kegiatan ini penyanyi yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :