G7 Berhasil Bujuk Jepang Tunda Kenaikan Pajak

Jumat 27 Mei 2016 20:51Administratordibaca 218 kaliSemua Kategori

okezone 087

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan menunda kenaikan pajak penjualan yang rencananya akan diterapkan tahun depan. Diperkirakan kenaikan pajak untuk pajak penjualan di Jepang tersebut akan di terapkan pada tiga tahun mendatang.

Melansir dari Reuters, langkah tersebut sengaja dilakukan sebagai bagian dari upaya Group of seven (G7) untuk mencegah terjadinya kemungkinan krisis keuangan global.

Sebenarnya kenaikan pajak tersebut terbilang penting bagi Jepang demi menahan utang dari publiknya yang semakin meningkat. Namun sebagai ketua anggota G7, Abe beserta jajarannya telah mengisyaratkan kemungkinan menunda hal itu lantaran adanya ancaman deflasi yang kemungkinan muncul kembali menjelang pemilihan majelis tinggi musim panas mendatang.


"Kami telah mencapai kesepakatan global untuk bekerja sama untuk menghindari krisis besar lainnya. Sebagai ketua G7, Jepang akan menjadi ujung tombak gerakan tersebut untuk kontribusi terhadap ekonomi global menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia," kata Abe.


Abe mengatakan, keputusan itu akan diumumkan sebelum pemilihan majelis tinggi pada bulan Juli 2016. Tapi sumber-sumber pemerintah mengatakan keputusan penundaan kenaikan pajak penjualan tersebut akan diumumkan pada awal minggu depan setelah berkonsultasi dengan mitra koalisi partai.


"Kita harus menyalakan kembali mesin Abenomics. Itu pasti akan mencakup keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan kenaikan pajak penjualan," katanya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 27 Mei 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Jepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia MenguatJepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia Menguat

Bursa saham Asia menguat pagi ini, dengan indeks saham acuan menuju kenaikan mingguan pertama dalam 5 pekan terakhir. Investor menunggu komentar dari Kepala Federal Reserve. Saham Jepang naik di tengah spekulasi negara tersebut bakal menunda pemberlakuan kenaikan pajak penjualan.selengkapnya

Abe Tunda Kenaikan Pajak PenjualanAbe Tunda Kenaikan Pajak Penjualan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memastikan menunda rencana kenaikan pajak penjualan. Penundaan kenaikan pajak dilakukan karena rendahnya daya beli konsumen Jepang, tercermin dari penurunan penjualan ritel. Seperti yang dikutip Reuters, penjualan ritel Jepang jatuh 0,8% pada April 2016 dibandingkan April tahun lalu. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar yang menduga penurunan penjualanselengkapnya

Bursa Jepang Jatuh Jelang Pidato Abe Soal PajakBursa Jepang Jatuh Jelang Pidato Abe Soal Pajak

Bursa saham Jepang jatuh untuk pertama kalinya dalam empat hari dipicu penguatan yen yang membebani ekspor. Di samping itu, investor menunggu keputusan dari Perdana Menteri Shinzo Abe menunda kenaikan pajak penjualan. Indeks Topix turun 1 % menjadi 1.366,59 pukul 09:08 waktu Tokyo, Rabu (1/6) dengan semua 33 kelompok industri jatuh pada volume 18 % lebih tinggi dari rata-rata 30-hari intradaynya.selengkapnya

Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?

Pada Juni 2016, Pemerintah resmi menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dibandingkan dengan PTKP tahun 2015. Hal ini menyebabkan para lajang dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan (atau Rp 54 juta per tahun) tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sedangkan lajang dengan penghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun dapat menikmati manfaat penghematan pajak.selengkapnya

Ujian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai MenkeuUjian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya

Dianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaDianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak Pengusaha

Kalangan pengusaha menolak keras masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

Bidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju BalikpapanBidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju Balikpapan

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).selengkapnya



 
TAGS # :