FEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti Pajak

Jumat 2 Sep 2016 10:58Administratordibaca 344 kaliSemua Kategori

reuters 047

Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Penggalan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman itu dinyanyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah ratusan civitas akademi Universitas Indonesia, Kamis (1/9/2016).

Sri Mulyani mungkin ingin menegaskan makna lagu tersebut bukan hanya penggalan lirik lagu belaka. Lebih jauh dari itu, ada pesan kuat yang relevan untuk ditanamkan pada seluruh rakyat Indonesia. Kecintaan rakyat pada bangsa dan negara.


Dia memang baru kembali lagi ke Indonesia setelah sekitar enam tahun mengabdi di negeri seberang, menjabat Managing Director and Chief Officer Bank Dunia. Tetapi tumpah darahnya tetap untuk Indonesia.

"Saya tahu saya akan kembali ke Indonesia, saya akan mati di republik ini, anak saya di sini, cucu saya di sini. Saya adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah bagian dari saya," ujarnya.


Kehadiran Sri Mulyani untuk kali kedua di kampus almamaternya tersebut dalam kapasitanya untuk mensosialisasikan Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang Undang-undangnya sudah diberlakukan sejak Juli lalu. Dia ingin membangun kembali kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah tentang pemberlakuan pajak di Tanah Air.


Ada dua fokus utama yang ingin dia tegaskan dalam membenahi sistem perpajakan selama dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pertama adalah ihwal hubungan antara warga dan negara yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan.


Hak warga dalam menjalankan pajak di Indonesia adalah meminta keseriusan hingga keterbukaan pemerintah dalam hal ini dirjen pajak dalam pengumpulan pajak yang dipungut dari para wajib pajak. Setelah itu, warga wajib membayarkan pajak sesuai perundangan yang berlaku.


Pemerintah sadar betul, tak sedikit para wajib pajak yang masih lalai bahkan tak pernah tahu menahu dalam membayarkan pajaknya lantaran prinsip kepercayaan antara warga dan negara belum terjalin dengan baik.


"Inilah hak yang harus rakyat minta pada saya, pada pemerintah bagaimana membangun trust, bagaimana membenahi dirjen pajak dan aparat pajak. Ini memang berat, tapi kami harus lakukan itu," ujarnya.


Sri Mulyani memberikan contoh kasus aparat pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan beberapa waktu lalu adalah pukulan keras terhadap pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan. Ini sedikit banyak menyeret kepercayaan warga dalam keengganannya membayar pajak.


Fokus kedua dalam membangun kepercayaan masyarakat tersebut, sambungnya, akan dimulai dari nol, bagaimana dirjen pajak dan aparat pajak bekerja lebih profesional meskipun membutuhkan cukup waktu.


"Kalau ada aparat kami yang memeras laporkan ke saya karena masyarakat punya hak untuk itu. Sebaliknya kami juga punya hak untuk memungut dan meminta sebagian harta masyarakat sesuai perundangan," katanya.


Fokus Tax Amnesty


Dia menegaskan bulan pertama tax amnesty diberlakukan, penerimaannya belum maksimal. Namun, dia yakin ke depan pihaknya akan bekerja sekuat tenaga untuk memaksimalkan penerimaan tax amnesty.


Sosialisasi terkait program pengampunan pajak itu akan terus dilakukan hingga wajib pajak banyak terlibat. Untuk program selama September ini, dirinya akan terus memonitor perkembangan sekaligus mengupayakan wajib pajak melaksana hak dan kewajibannya.


Menurutnya, UU Tax Amnesty yang diberlakukan pada Juli lalu memiliki spirit untuk membangun kepercayaan publik demi memajukan perekonomian negara. Bahkan, dia mengaku cukup fokus mempelajari beleid tersebut.


"Sejak saya masuk saya tak mengeluh. Saya harus jalan tax amnesty ini dengan sepenuh hati untuk Indonesia. UU ini dibuat satu pintu. Anda boleh masuk pintu itu atau tidak. Terserah," katanya.

Sri sadar betul, untuk memberikan keasadaran pada orang lain, maka sebelumnya harus diterapkan pada diri sendiri. Dia menceritakan sejak menjabat di bank dunia dan meninggalkan Indonesia selama sekitar enam tahun, dirinya tak pernah lupa mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT).


Karena menurutnya, kewajiban membayar pajak tak jauh beda dengan kewajiban dalam beribadah. "Kewajiban is always painfull," ujarnya.


Itu sebabnya, dalam memungut pajak dan juga menjalankan program tax amnesty ini tak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Tapi dia optimistis semua itu akan dilalui jika ada kerja sama dari semua pihak.


Dan Sri Mulyani mungkin siap mengabdikannya hidupnya untuk Indonesia dengan rela meninggalkan jabatannya di bank dunia. Dia meyakini jika program tax amnesty ini berhasil, maka ke depan perekonomian Indonesia akan lebih baik.


Sementara itu, Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol menegaskan pemerintah akan menjamin kerahasiaan para wajib pajak yang ikut program tax amnesty. Menurutnya, akan ada banyak keuntungan bagi siapa saja yang ikut tax amnesty.


"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk jadi wajib pajak yang baik di kemudian hari. Kita semua dilahirkan kembali dalam sistem perpajakan Indonesia. Masa lalu kita diputihkan. Program ini tak mungkin ditawarkan lagi dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan menjamin kenyamanan semua wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merespons kabar pemerintah Singapura yang mencoba menghambat pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak IndonesiaSri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :