FEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti Pajak

Jumat 2 Sep 2016 10:58Administratordibaca 1119 kaliSemua Kategori

reuters 047

Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Penggalan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman itu dinyanyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah ratusan civitas akademi Universitas Indonesia, Kamis (1/9/2016).

Sri Mulyani mungkin ingin menegaskan makna lagu tersebut bukan hanya penggalan lirik lagu belaka. Lebih jauh dari itu, ada pesan kuat yang relevan untuk ditanamkan pada seluruh rakyat Indonesia. Kecintaan rakyat pada bangsa dan negara.


Dia memang baru kembali lagi ke Indonesia setelah sekitar enam tahun mengabdi di negeri seberang, menjabat Managing Director and Chief Officer Bank Dunia. Tetapi tumpah darahnya tetap untuk Indonesia.

"Saya tahu saya akan kembali ke Indonesia, saya akan mati di republik ini, anak saya di sini, cucu saya di sini. Saya adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah bagian dari saya," ujarnya.


Kehadiran Sri Mulyani untuk kali kedua di kampus almamaternya tersebut dalam kapasitanya untuk mensosialisasikan Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang Undang-undangnya sudah diberlakukan sejak Juli lalu. Dia ingin membangun kembali kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah tentang pemberlakuan pajak di Tanah Air.


Ada dua fokus utama yang ingin dia tegaskan dalam membenahi sistem perpajakan selama dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pertama adalah ihwal hubungan antara warga dan negara yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan.


Hak warga dalam menjalankan pajak di Indonesia adalah meminta keseriusan hingga keterbukaan pemerintah dalam hal ini dirjen pajak dalam pengumpulan pajak yang dipungut dari para wajib pajak. Setelah itu, warga wajib membayarkan pajak sesuai perundangan yang berlaku.


Pemerintah sadar betul, tak sedikit para wajib pajak yang masih lalai bahkan tak pernah tahu menahu dalam membayarkan pajaknya lantaran prinsip kepercayaan antara warga dan negara belum terjalin dengan baik.


"Inilah hak yang harus rakyat minta pada saya, pada pemerintah bagaimana membangun trust, bagaimana membenahi dirjen pajak dan aparat pajak. Ini memang berat, tapi kami harus lakukan itu," ujarnya.


Sri Mulyani memberikan contoh kasus aparat pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan beberapa waktu lalu adalah pukulan keras terhadap pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan. Ini sedikit banyak menyeret kepercayaan warga dalam keengganannya membayar pajak.


Fokus kedua dalam membangun kepercayaan masyarakat tersebut, sambungnya, akan dimulai dari nol, bagaimana dirjen pajak dan aparat pajak bekerja lebih profesional meskipun membutuhkan cukup waktu.


"Kalau ada aparat kami yang memeras laporkan ke saya karena masyarakat punya hak untuk itu. Sebaliknya kami juga punya hak untuk memungut dan meminta sebagian harta masyarakat sesuai perundangan," katanya.


Fokus Tax Amnesty


Dia menegaskan bulan pertama tax amnesty diberlakukan, penerimaannya belum maksimal. Namun, dia yakin ke depan pihaknya akan bekerja sekuat tenaga untuk memaksimalkan penerimaan tax amnesty.


Sosialisasi terkait program pengampunan pajak itu akan terus dilakukan hingga wajib pajak banyak terlibat. Untuk program selama September ini, dirinya akan terus memonitor perkembangan sekaligus mengupayakan wajib pajak melaksana hak dan kewajibannya.


Menurutnya, UU Tax Amnesty yang diberlakukan pada Juli lalu memiliki spirit untuk membangun kepercayaan publik demi memajukan perekonomian negara. Bahkan, dia mengaku cukup fokus mempelajari beleid tersebut.


"Sejak saya masuk saya tak mengeluh. Saya harus jalan tax amnesty ini dengan sepenuh hati untuk Indonesia. UU ini dibuat satu pintu. Anda boleh masuk pintu itu atau tidak. Terserah," katanya.

Sri sadar betul, untuk memberikan keasadaran pada orang lain, maka sebelumnya harus diterapkan pada diri sendiri. Dia menceritakan sejak menjabat di bank dunia dan meninggalkan Indonesia selama sekitar enam tahun, dirinya tak pernah lupa mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT).


Karena menurutnya, kewajiban membayar pajak tak jauh beda dengan kewajiban dalam beribadah. "Kewajiban is always painfull," ujarnya.


Itu sebabnya, dalam memungut pajak dan juga menjalankan program tax amnesty ini tak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Tapi dia optimistis semua itu akan dilalui jika ada kerja sama dari semua pihak.


Dan Sri Mulyani mungkin siap mengabdikannya hidupnya untuk Indonesia dengan rela meninggalkan jabatannya di bank dunia. Dia meyakini jika program tax amnesty ini berhasil, maka ke depan perekonomian Indonesia akan lebih baik.


Sementara itu, Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol menegaskan pemerintah akan menjamin kerahasiaan para wajib pajak yang ikut program tax amnesty. Menurutnya, akan ada banyak keuntungan bagi siapa saja yang ikut tax amnesty.


"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk jadi wajib pajak yang baik di kemudian hari. Kita semua dilahirkan kembali dalam sistem perpajakan Indonesia. Masa lalu kita diputihkan. Program ini tak mungkin ditawarkan lagi dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Menkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiMenkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam Berinvestasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan investor bahwa pemerintah adalah partner yang baik dalam berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2019 yang dihadiri 600 investor lokal dan asing serta 200 nasabah korporasi Bank Mandiri.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan global

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax AmnestyJokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya

Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?

Kemunculan perusahaan digital saat ini tidak diimbangi oleh pengenaan pajak baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal perusahaan digital seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain-lain sudah memetik manfaat ekonomi dari negara yang bukan tempat beridirinya perusahaan tersebut.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :