FEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti Pajak

Jumat 2 Sep 2016 10:58Administratordibaca 561 kaliSemua Kategori

reuters 047

Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Penggalan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman itu dinyanyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah ratusan civitas akademi Universitas Indonesia, Kamis (1/9/2016).

Sri Mulyani mungkin ingin menegaskan makna lagu tersebut bukan hanya penggalan lirik lagu belaka. Lebih jauh dari itu, ada pesan kuat yang relevan untuk ditanamkan pada seluruh rakyat Indonesia. Kecintaan rakyat pada bangsa dan negara.


Dia memang baru kembali lagi ke Indonesia setelah sekitar enam tahun mengabdi di negeri seberang, menjabat Managing Director and Chief Officer Bank Dunia. Tetapi tumpah darahnya tetap untuk Indonesia.

"Saya tahu saya akan kembali ke Indonesia, saya akan mati di republik ini, anak saya di sini, cucu saya di sini. Saya adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah bagian dari saya," ujarnya.


Kehadiran Sri Mulyani untuk kali kedua di kampus almamaternya tersebut dalam kapasitanya untuk mensosialisasikan Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang Undang-undangnya sudah diberlakukan sejak Juli lalu. Dia ingin membangun kembali kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah tentang pemberlakuan pajak di Tanah Air.


Ada dua fokus utama yang ingin dia tegaskan dalam membenahi sistem perpajakan selama dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pertama adalah ihwal hubungan antara warga dan negara yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan.


Hak warga dalam menjalankan pajak di Indonesia adalah meminta keseriusan hingga keterbukaan pemerintah dalam hal ini dirjen pajak dalam pengumpulan pajak yang dipungut dari para wajib pajak. Setelah itu, warga wajib membayarkan pajak sesuai perundangan yang berlaku.


Pemerintah sadar betul, tak sedikit para wajib pajak yang masih lalai bahkan tak pernah tahu menahu dalam membayarkan pajaknya lantaran prinsip kepercayaan antara warga dan negara belum terjalin dengan baik.


"Inilah hak yang harus rakyat minta pada saya, pada pemerintah bagaimana membangun trust, bagaimana membenahi dirjen pajak dan aparat pajak. Ini memang berat, tapi kami harus lakukan itu," ujarnya.


Sri Mulyani memberikan contoh kasus aparat pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan beberapa waktu lalu adalah pukulan keras terhadap pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan. Ini sedikit banyak menyeret kepercayaan warga dalam keengganannya membayar pajak.


Fokus kedua dalam membangun kepercayaan masyarakat tersebut, sambungnya, akan dimulai dari nol, bagaimana dirjen pajak dan aparat pajak bekerja lebih profesional meskipun membutuhkan cukup waktu.


"Kalau ada aparat kami yang memeras laporkan ke saya karena masyarakat punya hak untuk itu. Sebaliknya kami juga punya hak untuk memungut dan meminta sebagian harta masyarakat sesuai perundangan," katanya.


Fokus Tax Amnesty


Dia menegaskan bulan pertama tax amnesty diberlakukan, penerimaannya belum maksimal. Namun, dia yakin ke depan pihaknya akan bekerja sekuat tenaga untuk memaksimalkan penerimaan tax amnesty.


Sosialisasi terkait program pengampunan pajak itu akan terus dilakukan hingga wajib pajak banyak terlibat. Untuk program selama September ini, dirinya akan terus memonitor perkembangan sekaligus mengupayakan wajib pajak melaksana hak dan kewajibannya.


Menurutnya, UU Tax Amnesty yang diberlakukan pada Juli lalu memiliki spirit untuk membangun kepercayaan publik demi memajukan perekonomian negara. Bahkan, dia mengaku cukup fokus mempelajari beleid tersebut.


"Sejak saya masuk saya tak mengeluh. Saya harus jalan tax amnesty ini dengan sepenuh hati untuk Indonesia. UU ini dibuat satu pintu. Anda boleh masuk pintu itu atau tidak. Terserah," katanya.

Sri sadar betul, untuk memberikan keasadaran pada orang lain, maka sebelumnya harus diterapkan pada diri sendiri. Dia menceritakan sejak menjabat di bank dunia dan meninggalkan Indonesia selama sekitar enam tahun, dirinya tak pernah lupa mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT).


Karena menurutnya, kewajiban membayar pajak tak jauh beda dengan kewajiban dalam beribadah. "Kewajiban is always painfull," ujarnya.


Itu sebabnya, dalam memungut pajak dan juga menjalankan program tax amnesty ini tak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Tapi dia optimistis semua itu akan dilalui jika ada kerja sama dari semua pihak.


Dan Sri Mulyani mungkin siap mengabdikannya hidupnya untuk Indonesia dengan rela meninggalkan jabatannya di bank dunia. Dia meyakini jika program tax amnesty ini berhasil, maka ke depan perekonomian Indonesia akan lebih baik.


Sementara itu, Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol menegaskan pemerintah akan menjamin kerahasiaan para wajib pajak yang ikut program tax amnesty. Menurutnya, akan ada banyak keuntungan bagi siapa saja yang ikut tax amnesty.


"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk jadi wajib pajak yang baik di kemudian hari. Kita semua dilahirkan kembali dalam sistem perpajakan Indonesia. Masa lalu kita diputihkan. Program ini tak mungkin ditawarkan lagi dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan menjamin kenyamanan semua wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merespons kabar pemerintah Singapura yang mencoba menghambat pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax AmnestyJokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :