FEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti Pajak

Jumat 2 Sep 2016 10:58Administratordibaca 490 kaliSemua Kategori

reuters 047

Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Penggalan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman itu dinyanyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah ratusan civitas akademi Universitas Indonesia, Kamis (1/9/2016).

Sri Mulyani mungkin ingin menegaskan makna lagu tersebut bukan hanya penggalan lirik lagu belaka. Lebih jauh dari itu, ada pesan kuat yang relevan untuk ditanamkan pada seluruh rakyat Indonesia. Kecintaan rakyat pada bangsa dan negara.


Dia memang baru kembali lagi ke Indonesia setelah sekitar enam tahun mengabdi di negeri seberang, menjabat Managing Director and Chief Officer Bank Dunia. Tetapi tumpah darahnya tetap untuk Indonesia.

"Saya tahu saya akan kembali ke Indonesia, saya akan mati di republik ini, anak saya di sini, cucu saya di sini. Saya adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah bagian dari saya," ujarnya.


Kehadiran Sri Mulyani untuk kali kedua di kampus almamaternya tersebut dalam kapasitanya untuk mensosialisasikan Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang Undang-undangnya sudah diberlakukan sejak Juli lalu. Dia ingin membangun kembali kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah tentang pemberlakuan pajak di Tanah Air.


Ada dua fokus utama yang ingin dia tegaskan dalam membenahi sistem perpajakan selama dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pertama adalah ihwal hubungan antara warga dan negara yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan.


Hak warga dalam menjalankan pajak di Indonesia adalah meminta keseriusan hingga keterbukaan pemerintah dalam hal ini dirjen pajak dalam pengumpulan pajak yang dipungut dari para wajib pajak. Setelah itu, warga wajib membayarkan pajak sesuai perundangan yang berlaku.


Pemerintah sadar betul, tak sedikit para wajib pajak yang masih lalai bahkan tak pernah tahu menahu dalam membayarkan pajaknya lantaran prinsip kepercayaan antara warga dan negara belum terjalin dengan baik.


"Inilah hak yang harus rakyat minta pada saya, pada pemerintah bagaimana membangun trust, bagaimana membenahi dirjen pajak dan aparat pajak. Ini memang berat, tapi kami harus lakukan itu," ujarnya.


Sri Mulyani memberikan contoh kasus aparat pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan beberapa waktu lalu adalah pukulan keras terhadap pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan. Ini sedikit banyak menyeret kepercayaan warga dalam keengganannya membayar pajak.


Fokus kedua dalam membangun kepercayaan masyarakat tersebut, sambungnya, akan dimulai dari nol, bagaimana dirjen pajak dan aparat pajak bekerja lebih profesional meskipun membutuhkan cukup waktu.


"Kalau ada aparat kami yang memeras laporkan ke saya karena masyarakat punya hak untuk itu. Sebaliknya kami juga punya hak untuk memungut dan meminta sebagian harta masyarakat sesuai perundangan," katanya.


Fokus Tax Amnesty


Dia menegaskan bulan pertama tax amnesty diberlakukan, penerimaannya belum maksimal. Namun, dia yakin ke depan pihaknya akan bekerja sekuat tenaga untuk memaksimalkan penerimaan tax amnesty.


Sosialisasi terkait program pengampunan pajak itu akan terus dilakukan hingga wajib pajak banyak terlibat. Untuk program selama September ini, dirinya akan terus memonitor perkembangan sekaligus mengupayakan wajib pajak melaksana hak dan kewajibannya.


Menurutnya, UU Tax Amnesty yang diberlakukan pada Juli lalu memiliki spirit untuk membangun kepercayaan publik demi memajukan perekonomian negara. Bahkan, dia mengaku cukup fokus mempelajari beleid tersebut.


"Sejak saya masuk saya tak mengeluh. Saya harus jalan tax amnesty ini dengan sepenuh hati untuk Indonesia. UU ini dibuat satu pintu. Anda boleh masuk pintu itu atau tidak. Terserah," katanya.

Sri sadar betul, untuk memberikan keasadaran pada orang lain, maka sebelumnya harus diterapkan pada diri sendiri. Dia menceritakan sejak menjabat di bank dunia dan meninggalkan Indonesia selama sekitar enam tahun, dirinya tak pernah lupa mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT).


Karena menurutnya, kewajiban membayar pajak tak jauh beda dengan kewajiban dalam beribadah. "Kewajiban is always painfull," ujarnya.


Itu sebabnya, dalam memungut pajak dan juga menjalankan program tax amnesty ini tak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Tapi dia optimistis semua itu akan dilalui jika ada kerja sama dari semua pihak.


Dan Sri Mulyani mungkin siap mengabdikannya hidupnya untuk Indonesia dengan rela meninggalkan jabatannya di bank dunia. Dia meyakini jika program tax amnesty ini berhasil, maka ke depan perekonomian Indonesia akan lebih baik.


Sementara itu, Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol menegaskan pemerintah akan menjamin kerahasiaan para wajib pajak yang ikut program tax amnesty. Menurutnya, akan ada banyak keuntungan bagi siapa saja yang ikut tax amnesty.


"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk jadi wajib pajak yang baik di kemudian hari. Kita semua dilahirkan kembali dalam sistem perpajakan Indonesia. Masa lalu kita diputihkan. Program ini tak mungkin ditawarkan lagi dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan menjamin kenyamanan semua wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merespons kabar pemerintah Singapura yang mencoba menghambat pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax AmnestyJokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :