Fakta Google raup Rp 5,5 T tapi nunggak pajak Rp 2 T di Indonesia

Jumat 14 Okt 2016 14:36Ajeng Widyadibaca 300 kaliSemua Kategori

MERDEKA 1003

Pemerintah saat ini tengah mengejar tunggakan pajak para perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, salah satunya Google. Perusahaan asal Amerika Serikat ini dituding tak taat aturan pajak dengan menunggak pajak selama lima tahun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Google terindikasi melakukan tindak pidana usai menolak pemeriksaan pajak. Google sendiri mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan atau SPP dari Ditjen Pajak.

Namun ternyata skema Google dalam menghindar dari pajak ini bukan hal baru, dan merupakan isu dunia. Tahun 2011 silam di Inggris, Google yang menguasai 90 persen market share untuk pencarian internet di Inggris, tak membayar sepeser pun untuk 'pemasukan iklan' Google di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Padahal, jumlah tunggakannya mencapai 450 juta poundsterling.

Saat itu, banyak pakar pajak yang menilai Google terindikasi sengaja membuat pola penghindaran pajak, untuk meminimalisir pajak korporasi di AS yang wajib dibayar jika mendapat profit di luar Amerika Serikat.

Di 2012 silam, terbongkar pula skema Google dalam menghindari pajak. Bloomberg melaporkan bahwa Google menghindari membayar pajak pemasukan global sebesar USD 2 miliar, dengan memindahkan pendapatan mereka yang berjumlah hingga USD 10 miliar, ke Bermuda. Bermuda sendiri adalah negara yang tidak menarik pajak pendapatan perusahaan, dan negara yang merupakan Tax Haven atau suaka pajak.

Berdasarkan hal ini, Google bukannya jera, justru mereka merasa bangga dan jumawa. Sang pemimpin di era tahun 2012, Eric Schmidt, justru menyatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk Kapitalisme. "Ini disebut kapitalisme. Kami bangga jadi perusahaan yang kapitalis. Saya tidak bingung akan hal ini," ujar Eric.

Meski demikian, Google tercatat membayar pajak di Inggris, meski harus dibombardir dulu oleh parlementer negeri Ratu Elizabeth tersebut atas perilaku perpajakannya, hingga dua kali.

Di Indonesia, Google terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Tiga. Dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 2011. Sejak saat itu, Google tak membayar pajak hingga saat ini. Artinya, Google tengah mengunggak pajak selama lima tahun di Indonesia.

Pemerintah pun tak tinggal diam dan berbalik mengancam perusahaan teknologi ini.

Sumber : merdeka.com (14 Oktober 2016)

Foto : merdeka.dom




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Ini Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleIni Besaran Pajak yang Harus Dibayar Google

Pemerintah melalui Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini tengah mengejar Google Asia Pacific Pte Ltd. Pasalnya, Google secara tegas menolak untuk diperiksa dalam dalam hal perpajakan.selengkapnya

Pemerintah tarik pajak Google tahun iniPemerintah tarik pajak Google tahun ini

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemerintah akan menarik pajak dari Google tahun ini, setelah selesai melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat itu.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Ditjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun IniDitjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun Ini

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal mengakui, penerimaan pajak pada bulan Oktober 2016 masih belum menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat akibat penerimaan pajak pada bulan September melebihi target.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data NasabahSambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Bea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak ImporBea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak Impor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC-TMP) Merak berhasil memberikan kontribusi Rp 15,241 triliun dari pajak impor pada tahun 2017. Selain itu, BC Merak juga berhasil meningkatkan penerimaan bea masuk tahun 2017 sebesar Rp 1,045 triliun.selengkapnya

Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?

Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau dikenal dengan pajak bandara (Passenger Service Charge/PSC) Bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan per 1 Maret 2018 seiring dengan peningkatan layanan.selengkapnya

Pemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak BocorPemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak Bocor

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Perbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen PajakPerbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen Pajak

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani berharap batas saldo rekening yang perlu dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa ditingkatkan menjadi Rp 3 miliar ke atas. Ia mengaku, saat ini diskusi tengah dilakukan oleh pihak Perbanas dengan DJP.selengkapnya

Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib PajakDitjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, keamanan data terkait informasi keuangan yang dilaporkan lembaga keuangan ke Ditjen Pajak telah memenuhi standar dari Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (GlobalForum). Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait tidak perlu khawselengkapnya

Ditjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan IdentitasDitjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan Identitas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta seluruh lembaga keuangan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka mendukung penyampaian informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum akhir Februari 2018. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informaselengkapnya

Jemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPTJemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPT

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji akan bekerja lebih keras pada tahun ini. Pasalnya target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2018 naik menjadi 17,5 juta dari target tahun lalu sebanyak 16,6 juta Wajip Pajak (WP) lapor SPT. dari target tahun 2017 tersebut, realisasinya baru 12,5 juta WP yang akhirnya menyampaikan SPT.selengkapnya

Penuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen PajakPenuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen Pajak

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) mengaku siap untuk melaporkan data keuangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak. Hal ini sebagai pemenuhan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan, industri keuangan dan pasar modal yang harus lapor adalah bank, asuransi, pasar modalselengkapnya

Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :