Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Jumat 1 Jul 2016 16:44Administratordibaca 236 kaliSemua Kategori

liputan6 079

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.

Aksi beli investor asing pada perdagangan saham hari ini juga mendorong laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,73 persen. Indeks saham LQ45 naik 0,59 persen ke level 860,71. Seluruh indeks saham acuan kompak menguat.


Hingga semester I 2016, IHSG sudah naik 9,22 persen ke level 5.016,64 pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Sektor saham tambang mencatatkan penguatan tertinggi sepanjang 2016 mencapai 29,82 persen. Sektor saham aneka industri  menanjak 16,84 persen, dan sektor saham barang konsumsi mendaki 15,14 persen.


IHSG mencatatkan pertumbuhan kinerja cukup baik di antara bursa saham Asia. Posisi IHSG berada di posisi ketiga di bawah bursa saham Thailand dan Filipina.


Berdasarkan data RTI, Kamis (30/6/2016), investor asing melakukan aksi beli bersih mencapai Rp 1,7 triliun. Investor asing cenderung membeli sektor saham keuangan.Total transaksi investor asing di sektor saham keuangan mencapai Rp 2,6 triliun.


Kemudian disusul aksi beli di sektor saham manufaktur Rp 1,8 triliun dan konstruksi Rp 1,5 triliun. Total aksi beli investor asing mencapai Rp 5 triliun selama empat hari perdagangan di pekan terakhir Juni 2016. Analis PT Reliance Securities, Lanjar Nafi menuturkan sepanjang Juni 2016, total aksi beli mencapai Rp 9,6 triliun, dan tertinggi dalam 15 bulan terakhir.

Di pasar reguler, pelaku pasar sebagian besar memburu saham-saham bank dan saham berkapitalisasi besar. Tercatat transaksi saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mencapai Rp 561,8 miliar, saham PT Astra International Tbk (ASII) mencapai Rp 556,1 miliar, dan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencapai Rp 497,9 miliar.

Analis PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee menuturkan bursa saham global positif seiring kekhawatiran sentimen Britain Exit/Brexit mereda berimbas ke pasar modal Indonesia.


Selain itu, pelaku pasar juga memborong saham-saham bank, properti dan konstruksi pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Dengan penerapan tax amnesty tersebut, Hans menilai akan berdampak positif ke sejumlah sektor saham antara lain keuangan, properti dan kontruksi.

"Hal itu mengindikasikan sentimen tax amnesty masih berlanjut," ujar Hans saat dihubungi Liputan6.com.

Ia menambahkan, dana dari luar negeri yang akan balik ke Indonesia seiring adanya pengampunan pajak akan disimpan di bank membuat pelaku pasar memburu saham-saham bank. Hal itu lantaran likuiditas bank akan meningkat dengan adanya dana repatriasi.

Kedua, menurut Hans, sektor properti juga akan kena imbas dari penerapan UU pengampunan pajak. "Awal tahun masyarakat merem beli properti dan juga takut karena pungutan pajak. Namun sekarang berbeda orang akan beli properti," ujar dia.

Selain itu, menurut Hans, ada dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan disimpan bank juga akan dimanfaatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan, perseroan dan emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia juga akan gencar melakukan aksi korporasi untuk menampung dana dari luar negeri yang kembali masuk ke Indonesia.

Sebelumnya setelah lewat masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU pada Selasa 28 Juni 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada dua hal yang harus dipahami seseorang yang ingin ikut dalam tax amnesty. Pertama, wajib pajak harus mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam ‎SPT tahunan.

Kedua, pembayaran uang tebusan yaitu‎ tarif dikalikan dengan harta bersih, yaitu harta dikurangi utang terkait perolehan harga dan yang belum dilaporkan.

Bambang Brodjonegoro menuturkan sarana investasi dengan ada pengampunan pajak itu antara lain surat berharga negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, investasi keuangan di bank persepsi, obligasi swasta yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas pemerintah, dan bentuk investasi lain yang sah sesuai Undang-Undang (UU).

Hal senada dikatakan Analis PT First Asia Capital David Sutyanto. Ia menuturkan euforia tax amnesty yang berlanjut membuat investor asing masih melakukan aksi beli.

"Masih euforia tax amnesty sehingga investor juga memborong saham-saham bank antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk. " ujar David.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakHari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti Pajak

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya

BEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax AmnestyBEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

Hari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax AmnestyHari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax Amnesty

Dua tahapan pengesahan tax amnesty yang harus dilalui sebelum pengesahan rancangan Undang-Undang dapat menjadi Undang-Undang adalah tahap pembicaraan rapat paripurna atau pembicaraan tingkat II dan pengesahan oleh Presiden. Pembahasan tax amnesty akan memasuki tahapan paripurna DPR RI pekan depan.selengkapnya

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

Pasar Saham Menanti Bemper dari Amnesti PajakPasar Saham Menanti Bemper dari Amnesti Pajak

Para pelaku pasar masih terus menunggu kinerja amnesti pajak yang akan membawa dana repatriasi ke Tanah Air dengan target Rp165 triliun. Meskipun, hingga saat ini dana tersebut baru masuk Rp10 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :