Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Jumat 1 Jul 2016 16:44Administratordibaca 299 kaliSemua Kategori

liputan6 079

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.

Aksi beli investor asing pada perdagangan saham hari ini juga mendorong laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,73 persen. Indeks saham LQ45 naik 0,59 persen ke level 860,71. Seluruh indeks saham acuan kompak menguat.


Hingga semester I 2016, IHSG sudah naik 9,22 persen ke level 5.016,64 pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Sektor saham tambang mencatatkan penguatan tertinggi sepanjang 2016 mencapai 29,82 persen. Sektor saham aneka industri  menanjak 16,84 persen, dan sektor saham barang konsumsi mendaki 15,14 persen.


IHSG mencatatkan pertumbuhan kinerja cukup baik di antara bursa saham Asia. Posisi IHSG berada di posisi ketiga di bawah bursa saham Thailand dan Filipina.


Berdasarkan data RTI, Kamis (30/6/2016), investor asing melakukan aksi beli bersih mencapai Rp 1,7 triliun. Investor asing cenderung membeli sektor saham keuangan.Total transaksi investor asing di sektor saham keuangan mencapai Rp 2,6 triliun.


Kemudian disusul aksi beli di sektor saham manufaktur Rp 1,8 triliun dan konstruksi Rp 1,5 triliun. Total aksi beli investor asing mencapai Rp 5 triliun selama empat hari perdagangan di pekan terakhir Juni 2016. Analis PT Reliance Securities, Lanjar Nafi menuturkan sepanjang Juni 2016, total aksi beli mencapai Rp 9,6 triliun, dan tertinggi dalam 15 bulan terakhir.

Di pasar reguler, pelaku pasar sebagian besar memburu saham-saham bank dan saham berkapitalisasi besar. Tercatat transaksi saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mencapai Rp 561,8 miliar, saham PT Astra International Tbk (ASII) mencapai Rp 556,1 miliar, dan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencapai Rp 497,9 miliar.

Analis PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee menuturkan bursa saham global positif seiring kekhawatiran sentimen Britain Exit/Brexit mereda berimbas ke pasar modal Indonesia.


Selain itu, pelaku pasar juga memborong saham-saham bank, properti dan konstruksi pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Dengan penerapan tax amnesty tersebut, Hans menilai akan berdampak positif ke sejumlah sektor saham antara lain keuangan, properti dan kontruksi.

"Hal itu mengindikasikan sentimen tax amnesty masih berlanjut," ujar Hans saat dihubungi Liputan6.com.

Ia menambahkan, dana dari luar negeri yang akan balik ke Indonesia seiring adanya pengampunan pajak akan disimpan di bank membuat pelaku pasar memburu saham-saham bank. Hal itu lantaran likuiditas bank akan meningkat dengan adanya dana repatriasi.

Kedua, menurut Hans, sektor properti juga akan kena imbas dari penerapan UU pengampunan pajak. "Awal tahun masyarakat merem beli properti dan juga takut karena pungutan pajak. Namun sekarang berbeda orang akan beli properti," ujar dia.

Selain itu, menurut Hans, ada dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan disimpan bank juga akan dimanfaatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan, perseroan dan emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia juga akan gencar melakukan aksi korporasi untuk menampung dana dari luar negeri yang kembali masuk ke Indonesia.

Sebelumnya setelah lewat masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU pada Selasa 28 Juni 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada dua hal yang harus dipahami seseorang yang ingin ikut dalam tax amnesty. Pertama, wajib pajak harus mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam ‎SPT tahunan.

Kedua, pembayaran uang tebusan yaitu‎ tarif dikalikan dengan harta bersih, yaitu harta dikurangi utang terkait perolehan harga dan yang belum dilaporkan.

Bambang Brodjonegoro menuturkan sarana investasi dengan ada pengampunan pajak itu antara lain surat berharga negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, investasi keuangan di bank persepsi, obligasi swasta yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas pemerintah, dan bentuk investasi lain yang sah sesuai Undang-Undang (UU).

Hal senada dikatakan Analis PT First Asia Capital David Sutyanto. Ia menuturkan euforia tax amnesty yang berlanjut membuat investor asing masih melakukan aksi beli.

"Masih euforia tax amnesty sehingga investor juga memborong saham-saham bank antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk. " ujar David.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Analis masih rekomendasikan beli saham HMSPAnalis masih rekomendasikan beli saham HMSP

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya

Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakHari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti Pajak

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya

Hari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax AmnestyHari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax Amnesty

Dua tahapan pengesahan tax amnesty yang harus dilalui sebelum pengesahan rancangan Undang-Undang dapat menjadi Undang-Undang adalah tahap pembicaraan rapat paripurna atau pembicaraan tingkat II dan pengesahan oleh Presiden. Pembahasan tax amnesty akan memasuki tahapan paripurna DPR RI pekan depan.selengkapnya

BEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax AmnestyBEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :