Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Jumat 1 Jul 2016 16:44Administratordibaca 395 kaliSemua Kategori

liputan6 079

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.

Aksi beli investor asing pada perdagangan saham hari ini juga mendorong laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,73 persen. Indeks saham LQ45 naik 0,59 persen ke level 860,71. Seluruh indeks saham acuan kompak menguat.


Hingga semester I 2016, IHSG sudah naik 9,22 persen ke level 5.016,64 pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Sektor saham tambang mencatatkan penguatan tertinggi sepanjang 2016 mencapai 29,82 persen. Sektor saham aneka industri  menanjak 16,84 persen, dan sektor saham barang konsumsi mendaki 15,14 persen.


IHSG mencatatkan pertumbuhan kinerja cukup baik di antara bursa saham Asia. Posisi IHSG berada di posisi ketiga di bawah bursa saham Thailand dan Filipina.


Berdasarkan data RTI, Kamis (30/6/2016), investor asing melakukan aksi beli bersih mencapai Rp 1,7 triliun. Investor asing cenderung membeli sektor saham keuangan.Total transaksi investor asing di sektor saham keuangan mencapai Rp 2,6 triliun.


Kemudian disusul aksi beli di sektor saham manufaktur Rp 1,8 triliun dan konstruksi Rp 1,5 triliun. Total aksi beli investor asing mencapai Rp 5 triliun selama empat hari perdagangan di pekan terakhir Juni 2016. Analis PT Reliance Securities, Lanjar Nafi menuturkan sepanjang Juni 2016, total aksi beli mencapai Rp 9,6 triliun, dan tertinggi dalam 15 bulan terakhir.

Di pasar reguler, pelaku pasar sebagian besar memburu saham-saham bank dan saham berkapitalisasi besar. Tercatat transaksi saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mencapai Rp 561,8 miliar, saham PT Astra International Tbk (ASII) mencapai Rp 556,1 miliar, dan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencapai Rp 497,9 miliar.

Analis PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee menuturkan bursa saham global positif seiring kekhawatiran sentimen Britain Exit/Brexit mereda berimbas ke pasar modal Indonesia.


Selain itu, pelaku pasar juga memborong saham-saham bank, properti dan konstruksi pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Dengan penerapan tax amnesty tersebut, Hans menilai akan berdampak positif ke sejumlah sektor saham antara lain keuangan, properti dan kontruksi.

"Hal itu mengindikasikan sentimen tax amnesty masih berlanjut," ujar Hans saat dihubungi Liputan6.com.

Ia menambahkan, dana dari luar negeri yang akan balik ke Indonesia seiring adanya pengampunan pajak akan disimpan di bank membuat pelaku pasar memburu saham-saham bank. Hal itu lantaran likuiditas bank akan meningkat dengan adanya dana repatriasi.

Kedua, menurut Hans, sektor properti juga akan kena imbas dari penerapan UU pengampunan pajak. "Awal tahun masyarakat merem beli properti dan juga takut karena pungutan pajak. Namun sekarang berbeda orang akan beli properti," ujar dia.

Selain itu, menurut Hans, ada dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan disimpan bank juga akan dimanfaatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan, perseroan dan emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia juga akan gencar melakukan aksi korporasi untuk menampung dana dari luar negeri yang kembali masuk ke Indonesia.

Sebelumnya setelah lewat masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU pada Selasa 28 Juni 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada dua hal yang harus dipahami seseorang yang ingin ikut dalam tax amnesty. Pertama, wajib pajak harus mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam ‎SPT tahunan.

Kedua, pembayaran uang tebusan yaitu‎ tarif dikalikan dengan harta bersih, yaitu harta dikurangi utang terkait perolehan harga dan yang belum dilaporkan.

Bambang Brodjonegoro menuturkan sarana investasi dengan ada pengampunan pajak itu antara lain surat berharga negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, investasi keuangan di bank persepsi, obligasi swasta yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas pemerintah, dan bentuk investasi lain yang sah sesuai Undang-Undang (UU).

Hal senada dikatakan Analis PT First Asia Capital David Sutyanto. Ia menuturkan euforia tax amnesty yang berlanjut membuat investor asing masih melakukan aksi beli.

"Masih euforia tax amnesty sehingga investor juga memborong saham-saham bank antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk. " ujar David.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Analis masih rekomendasikan beli saham HMSPAnalis masih rekomendasikan beli saham HMSP

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya

Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakHari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti Pajak

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya

TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Hari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax AmnestyHari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax Amnesty

Dua tahapan pengesahan tax amnesty yang harus dilalui sebelum pengesahan rancangan Undang-Undang dapat menjadi Undang-Undang adalah tahap pembicaraan rapat paripurna atau pembicaraan tingkat II dan pengesahan oleh Presiden. Pembahasan tax amnesty akan memasuki tahapan paripurna DPR RI pekan depan.selengkapnya

BEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax AmnestyBEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :