Emiten Menanti Efek Tax Amnesty

Jumat 22 Jul 2016 15:56Administratordibaca 268 kaliSemua Kategori

bisnis 093

Sejumlah emiten memproyeksi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty belum akan berdampak signifikan terhadap penjualan properti pada paruh kedua 2016.

Emiten menilai penjualan baru akan terdorong oleh kebijakan tax amnesty pada kuartal I/2017. Alhasil, dalam dua kuartal sisa tahun ini, emiten lebih berharap penjualan akan terdorong oleh penurunan bunga kredit properti.


Archied Noto Pradono, Direktur Pengelolaan Modal PT Intiland Development Tbk. menilai kebijakan tax amnesty bisa memulihkan penjualan properti di segmen menengah atas yang dalam dua tahun terakhir terhuyung.


“Kebetulan produk kami banyak yang cocok untuk investor, di middle up dengan harga Rp2 miliar–Rp8 miliar,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (21/7).


Pada paruh kedua tahun ini, Intiland sedikitnya berencana meluncurkan dua proyek, yakni proyek multifungsi di kawasan Kebon Melati, Jakarta Pusat dan apartemen di bilangan Darmo, Surabaya.


Di Kebon Melati, Intiland siap merilis dua menara apartemen berkapasitas 475 unit. Rata-rata harga jual diestimasi mencapai Rp40 juta–Rp45 juta per m2. Adapun, dari proyek ini, perusahaan bersandi saham DILD itu berharap bisa meraup Rp310 miliar hingga akhir 2016. Selain itu, dari proyek Darmo Harapan, DILD memproyeksi bisa mendapatkan prapenjualan sebesar Rp227 miliar.


Hingga akhir ta hun ini, DILD menargetkan prapen jualan Rp2,5 triliun atau sama dengan realisasi sepanjang 2015. Per Mei 2016, realisasi prapenjualan DILD telah mencapai Rp942 miliar atau 37,68% dari target. Archied menyebut perseroan berpeluang mematok target lebih tinggi jika realisasi penjualan pada kuar tal III/2016 melampaui ekspektasi.

Indra W. Antono, Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk., menilai kebijakan tax amnesty baru akan mendorong penjualan properti secara signifikan pada paruh pertama 2017. “Dampaknya tidak bisa langsung,” ujarnya kepada Bisnis.


SECARA BERTAHAP

Dia menambahkan peningkatan penjualan dari kebijakan tax amnesty akan dimulai pada kuartal IV/2016 untuk kemudian secara bertahap terus menanjak pada dua kuartal berikutnya.


Kendari industri properti di guyur stimulus, Indra menyebut perseroan tidak berencana mengubah target prapenjualan. Hingga akhir 2016, target prapenjualan Agung Podomoro Land dipatok Rp3 triliun. Per Juni 2016, realisasi target telah mencapai 50%. Untuk menggenjot prapenjualan, emiten berkode saham APLN ini berencana merilis menara keempat di proyek Podomoro Golf View, Cimanggis.


Ivy Wong, Direktur Business Development PT Pakuwon Jati Tbk., mengatakan tax amnestybelum menjadi faktor pertimbangan perseroan dalam menetapkan target prapenjualan hingga akhir tahun ini. Perusahaan bersandi saham PWON itu tetap menargetkan prapenjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir 2016.


“Dampaknya baru akan berjalan dalam 6 bu lan hingga 9 bulan kemudian,” ujar nya.


PWON berniat meluncurkan dua proyek perkantoran dan satu apartemen pada paruh kedua tahun ini untuk mengejar target prapenjualan dari proyek baru sebesar Rp900 miliar. Adapun, per Juni 2016, realisasi prapenjualan PWON mencapai Rp1,2 triliun atau 40% dari target sepanjang tahun ini senilai Rp3 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanTax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target Penjualan

Kondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya

Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

Intiland: Amnesti Pajak Berdampak pada Pemulihan PropertiIntiland: Amnesti Pajak Berdampak pada Pemulihan Properti

PT Intiland Development Tbk menilai bahwa program pemerintah mengenai amnesti pajak mulai berdampak pada pemulihan penjualan properti di dalam negeri.selengkapnya

Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari TargetWalau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari Target

Penerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya

Tax Amnesty Akan Selamatkan Rupiah hingga Akhir TahunTax Amnesty Akan Selamatkan Rupiah hingga Akhir Tahun

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II diharapkan bisa mendulang sukses seperti periode I. Jika benar berjalan sukses, program ini akan menyelamatkan mata uang Rupiah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :