EMISI OBLIGASI PASCA AMNESTI PAJAK : Perang Kupon Bakal Terjadi

Senin 8 Ags 2016 15:46Administratordibaca 185 kaliSemua Kategori

bisnis 130

Rencana masuknya sejumlah korporasi ke pasar obligasi di tengah sentimen amnesti pajak diprediksi memanaskan persaingan tawaran kupon untuk menarik minat investor.

Dari data yang diolah Bisnis, sejumlah perbankan dan badan usaha milik negara (BUMN) karya berencana mengeluarkan obligasi untuk menampung dana repatriasi.


Misalnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp5 triliun, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan terbitkan obligasi Rp20 triliun sejak semester II/2016 hingga 2017.


PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan obligasi pada semester II senilai Rp3 triliun.


Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno pernah menyatakan sampai akhir tahun ini akan ada penerbitan obligasi senilai total Rp50 triliun-Rp60 triliun untuk menyerap dana repatriasi. Beberapa emiten BUMN karya telah menyatakan niatnya.


Sebut saja, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang akan menerbitkan surat utang senilai Rp5 triliun, sedangkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bakal mengeluarkan obligasi Rp1,5 triliun untuk refinancing dan menjual obligasi memanfaatkan momentum amnesti pajak.


Tak ketinggalan, PT Angkasa Pura I (Persero) berencana mengeluarkan obligasi Rp3 triliun dan PT Pertamina bakal mengeluarkan obligasi global sebesar US,5 miliar pada akhir kuartal III/2016. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pun berencana mengeluarkan obligasi Rp1 triliun.


Sementara itu, emiten non-BUMN juga bersiap menerbitkan obligasi. Kabarnya, PT Indosat Tbk. bakal terbitkan surat utang senilai Rp2 triliun, begitu juga dengan Federal International Finance (FIF).


LIKUIDITAS MENINGKAT


Sumber Bisnis menyebut PT Bank Maybak Indonesia Tbk. akan mengeluarkan obligasi senilai Rp1,5 triliun dan Indonesia Eximbank akan menerbitkan obligasi Rp2 triliun.


I Made Adi Saputra, analis fixed-income MNC Securities, mengatakan likuiditas di pasar obligasi pada semester II tahun ini akan meningkat dipicu oleh dana repatriasi hasil program amnesti pajak.


Di tengah kondisi itu, stok obligasi di pasar juga meningkat. Ketika kondisi tersebut berpadu, penerbit obligasi akan berkompetisi untuk menawarkan kupon semenarik mungkin guna memikat investor.


Prediksi Made, kondisi kelebihan likuiditas di pasar obligasi terjadi pada September hingga Desember tahun ini.


"Kalau banyak emiten memutuskan untuk menawarkan obligasi dalam waktu bersamaan, akan terjadi perebutan dana. Akhirnya, mereka harus bersaing memberikan kupon untuk menarik minat investor," katanya, Kamis (4/8/2016).


Likuiditas akan semakin meninggi bila banyak emiten yang mengeluarkan obligasi untuk menggantikan obligasi jatuh tempo tahun ini.


Perhitungan Made, nilai obligasi jatuh tempo pada kuartal IV/2016 sebesar Rp12,9 triliun, lebih tinggi dari nilai emisi obligasi jatuh tempo pada kuartal III/2016 sebesar Rp9 triliun.


Investor akan diuntungkan dari kondisi tersebut. Investor dapat mendiversifikasi portofolionya, tidak melulu mengoleksi surat utang dari sektor bank dan pembiayaan.


Apalagi, bila OJK menggolkan aturan soal obligasi korporasi BUMN di sektor infrastruktur masuk kategori instrumen surat utang negara (SUN) bagi industri keuangan non-bank (IKNB).


Saat ini, OJK mewajibkan IKNB untuk memenuhi portofolio investasi SUN IKNB sebesar 20%. Lantas, pada 2017 naik menjadi 30%.


"Kalau aturan tersebut keluar, investor akan cenderung membeli obligasi infrastruktur daripada pembiayaan dan bank. Selain untuk memenuhi aturan, juga diversifikasi portofolio," tutur Made.


Kecenderungan investor untuk membeli obligasi infrastruktur didasarkan pada kupon obligasi korporasi yang lebih tinggi dari imbal hasil SUN.

Made menambahkan persaingan tawaran kupon akan kian memanas bila dana repatriasi masih kecil nilainya. Program amnesti pajak berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.


"Kalau dana amnesti pajak belum terlihat, sedangkan banyak obligasi sudah ditawarkan, penerbit obligasi akan berebutan likuiditas," ucap Made.


Ariawan, analis fixed-income BNI Securities, memprediksi permintaan terhadap obligasi korporasi akan cukup besar seiring dengan berkurangnya tawaran SUN yang menipis.


Hingga semester I/2016 realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) sudah mencapai 80%, sisanya dikeluarkan pada semester II ini. Karena stok SBN menipis di pasar, investor bakal beralih ke obligasi korporasi.


Dari sisi penerbit obligasi, Ariawan memprediksi persaingan tawaran kupon tidak akan cukup tinggi, terutama dari kalangan BUMN. Sepanjang tahun berjalan ini, obligasi yang diterbitkan BUMN diminati banyak investor dan mencatatkan kelebihan permintaan.


Bila aturan OJK terbit, investor diprediksi cenderung memilih obligasi BUMN infrastruktur ketimbang obligasi korporasi non- BUMN, meski tawaran kupon obligasi BUMN lebih rendah dari obligasi non-BUMN dengan peringkat sama.


"Jika jadi diatur OJK, otomatis mendorong minat dana pensiun dan asuransi yang saat ini belum masuk ke SBN dan belum memenuhi target 20%. Minat ke obligasi BUMN pasti akan lebih besar dari non-BUMN," ujar Ariawan, Kamis (4/8/2016).


Menurutnya, investor yang mengejar return tinggi kemungkinan besar memborong obligasi korporasi non-BUMN. Sebab, tawaran kupon obligasi korporasi lebih tinggi dari obligasi BUMN.


Rerata spread antara imbal hasil SUN dengan kupon obligasi BUMN sebesar 50 bps hingga 150 bps, sedangkan rerata spread antara imbal hasil SUN dengan kupon obligasi korporasi non-BUMN sekitar 200 bps.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 8 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiKemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon Obligasi

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

BI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiBI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana Repatriasi

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan oligasi atau surat utang untuk memperdalam pasar keuangan. Langkah tersebut sebagai antisipasi banjir dana dari luar negeri ketika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan.selengkapnya

BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Repatriasi

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Repatriasi

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

Semester II, Bank Bakal Marak Tawarkan ObligasiSemester II, Bank Bakal Marak Tawarkan Obligasi

Perbankan masih membutuhkan dana segar lewat penerbitan obligasi pada semester II-2016. Beberapa bank akan menerbitkan obligasi menjelang akhir 2016.selengkapnya

Pajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte IndonesiaPajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte Indonesia

Kementerian Keuangan berencana akan melakukan penghapusan pajak penghasilan terhadap bunga obligasi. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, nantinya rencana ini akan dibahas bersama DPR RI setelah selesai membahas mengenai tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :