EMISI OBLIGASI PASCA AMNESTI PAJAK : Perang Kupon Bakal Terjadi

Senin 8 Ags 2016 15:46Administratordibaca 80 kaliSemua Kategori

bisnis 130

Rencana masuknya sejumlah korporasi ke pasar obligasi di tengah sentimen amnesti pajak diprediksi memanaskan persaingan tawaran kupon untuk menarik minat investor.

Dari data yang diolah Bisnis, sejumlah perbankan dan badan usaha milik negara (BUMN) karya berencana mengeluarkan obligasi untuk menampung dana repatriasi.


Misalnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp5 triliun, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan terbitkan obligasi Rp20 triliun sejak semester II/2016 hingga 2017.


PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan obligasi pada semester II senilai Rp3 triliun.


Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno pernah menyatakan sampai akhir tahun ini akan ada penerbitan obligasi senilai total Rp50 triliun-Rp60 triliun untuk menyerap dana repatriasi. Beberapa emiten BUMN karya telah menyatakan niatnya.


Sebut saja, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang akan menerbitkan surat utang senilai Rp5 triliun, sedangkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bakal mengeluarkan obligasi Rp1,5 triliun untuk refinancing dan menjual obligasi memanfaatkan momentum amnesti pajak.


Tak ketinggalan, PT Angkasa Pura I (Persero) berencana mengeluarkan obligasi Rp3 triliun dan PT Pertamina bakal mengeluarkan obligasi global sebesar US,5 miliar pada akhir kuartal III/2016. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pun berencana mengeluarkan obligasi Rp1 triliun.


Sementara itu, emiten non-BUMN juga bersiap menerbitkan obligasi. Kabarnya, PT Indosat Tbk. bakal terbitkan surat utang senilai Rp2 triliun, begitu juga dengan Federal International Finance (FIF).


LIKUIDITAS MENINGKAT


Sumber Bisnis menyebut PT Bank Maybak Indonesia Tbk. akan mengeluarkan obligasi senilai Rp1,5 triliun dan Indonesia Eximbank akan menerbitkan obligasi Rp2 triliun.


I Made Adi Saputra, analis fixed-income MNC Securities, mengatakan likuiditas di pasar obligasi pada semester II tahun ini akan meningkat dipicu oleh dana repatriasi hasil program amnesti pajak.


Di tengah kondisi itu, stok obligasi di pasar juga meningkat. Ketika kondisi tersebut berpadu, penerbit obligasi akan berkompetisi untuk menawarkan kupon semenarik mungkin guna memikat investor.


Prediksi Made, kondisi kelebihan likuiditas di pasar obligasi terjadi pada September hingga Desember tahun ini.


"Kalau banyak emiten memutuskan untuk menawarkan obligasi dalam waktu bersamaan, akan terjadi perebutan dana. Akhirnya, mereka harus bersaing memberikan kupon untuk menarik minat investor," katanya, Kamis (4/8/2016).


Likuiditas akan semakin meninggi bila banyak emiten yang mengeluarkan obligasi untuk menggantikan obligasi jatuh tempo tahun ini.


Perhitungan Made, nilai obligasi jatuh tempo pada kuartal IV/2016 sebesar Rp12,9 triliun, lebih tinggi dari nilai emisi obligasi jatuh tempo pada kuartal III/2016 sebesar Rp9 triliun.


Investor akan diuntungkan dari kondisi tersebut. Investor dapat mendiversifikasi portofolionya, tidak melulu mengoleksi surat utang dari sektor bank dan pembiayaan.


Apalagi, bila OJK menggolkan aturan soal obligasi korporasi BUMN di sektor infrastruktur masuk kategori instrumen surat utang negara (SUN) bagi industri keuangan non-bank (IKNB).


Saat ini, OJK mewajibkan IKNB untuk memenuhi portofolio investasi SUN IKNB sebesar 20%. Lantas, pada 2017 naik menjadi 30%.


"Kalau aturan tersebut keluar, investor akan cenderung membeli obligasi infrastruktur daripada pembiayaan dan bank. Selain untuk memenuhi aturan, juga diversifikasi portofolio," tutur Made.


Kecenderungan investor untuk membeli obligasi infrastruktur didasarkan pada kupon obligasi korporasi yang lebih tinggi dari imbal hasil SUN.

Made menambahkan persaingan tawaran kupon akan kian memanas bila dana repatriasi masih kecil nilainya. Program amnesti pajak berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.


"Kalau dana amnesti pajak belum terlihat, sedangkan banyak obligasi sudah ditawarkan, penerbit obligasi akan berebutan likuiditas," ucap Made.


Ariawan, analis fixed-income BNI Securities, memprediksi permintaan terhadap obligasi korporasi akan cukup besar seiring dengan berkurangnya tawaran SUN yang menipis.


Hingga semester I/2016 realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) sudah mencapai 80%, sisanya dikeluarkan pada semester II ini. Karena stok SBN menipis di pasar, investor bakal beralih ke obligasi korporasi.


Dari sisi penerbit obligasi, Ariawan memprediksi persaingan tawaran kupon tidak akan cukup tinggi, terutama dari kalangan BUMN. Sepanjang tahun berjalan ini, obligasi yang diterbitkan BUMN diminati banyak investor dan mencatatkan kelebihan permintaan.


Bila aturan OJK terbit, investor diprediksi cenderung memilih obligasi BUMN infrastruktur ketimbang obligasi korporasi non- BUMN, meski tawaran kupon obligasi BUMN lebih rendah dari obligasi non-BUMN dengan peringkat sama.


"Jika jadi diatur OJK, otomatis mendorong minat dana pensiun dan asuransi yang saat ini belum masuk ke SBN dan belum memenuhi target 20%. Minat ke obligasi BUMN pasti akan lebih besar dari non-BUMN," ujar Ariawan, Kamis (4/8/2016).


Menurutnya, investor yang mengejar return tinggi kemungkinan besar memborong obligasi korporasi non-BUMN. Sebab, tawaran kupon obligasi korporasi lebih tinggi dari obligasi BUMN.


Rerata spread antara imbal hasil SUN dengan kupon obligasi BUMN sebesar 50 bps hingga 150 bps, sedangkan rerata spread antara imbal hasil SUN dengan kupon obligasi korporasi non-BUMN sekitar 200 bps.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 8 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiKemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon Obligasi

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

BI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiBI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana Repatriasi

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan oligasi atau surat utang untuk memperdalam pasar keuangan. Langkah tersebut sebagai antisipasi banjir dana dari luar negeri ketika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan.selengkapnya

BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Repatriasi

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Repatriasi

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

Semester II, Bank Bakal Marak Tawarkan ObligasiSemester II, Bank Bakal Marak Tawarkan Obligasi

Perbankan masih membutuhkan dana segar lewat penerbitan obligasi pada semester II-2016. Beberapa bank akan menerbitkan obligasi menjelang akhir 2016.selengkapnya

Pajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte IndonesiaPajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte Indonesia

Kementerian Keuangan berencana akan melakukan penghapusan pajak penghasilan terhadap bunga obligasi. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, nantinya rencana ini akan dibahas bersama DPR RI setelah selesai membahas mengenai tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :