Pemerintah tetap menargetkan pendapatan pajak hingga Rp 1.343,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan target pertumbuhan 13-14 persen ini bisa diraih kendati penerimaan pajak bulan lalu masih lebih rendah tiga persen dibandingkan Mei 2015.
Per Mei 2016, penerimaan pajak baru mencapai Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target. Kontraksi sebesar tiga persen tadi karena ada penurunan harga minyak sehingga Pajak Penghasilan minyak dan gas (PPh migas) turun 17 persen. Perlambatan ekonomi juga berdampak terhadap PPh nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menurun tiga persen.
Selain itu, lebih bayar pajak (restitusi) yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 61 triliun per Juni. Nilai ini meningkat 39 persen dibandingkan tahun lalu. Menurut Ken, kenaikan ini disebabkan oleh upaya pemerintah menjaga penerimaan tahun lalu sehingga resitusi pada 2015 baru dibayarkan tahun ini.
Sementara itu, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan penerimaan di awal tahun ini lebih lemah dibanding periode sama tahun lalu. Namun kenaikan penerimaan mulai terlihat pada Mei. Misalnya, ia mencatat PPh pasal 22 dan 25 tumbuh 26 persen, Begitu juga dengan PPN yang meningkat 22,24 persen. Secara keseluruhan pun penerimaan pajak per Mei meningkat 12 persen dibanding bulan sebelumnya.
Yon juga membenarkan pernyataan Ken, bahwa perlambatan ekonomi berdampak besar terhadap PPN. Selain karena penurunan impor, PPN terkontraksi karena beberapa sektor melambat. Tahun ini, PPN yang naik signifikan hanya berasal dari dua industri yakni pengolahan 20 persen dan informasi teknologi komunikasi 300 persen. “Outlook-nya kan cukup cerah, seharusnya PPN mulai tumbuh,” kata Yon di, Jakarta, Jumat, 10 Juni 2016.
Meski demikian, Direktorat Pajak masih yakin target penerimaan pajak yang diajukan dalam RABPBN-P 2016 bisa tercapai. Dengan harapan, pengampunan pajak (tax amnesty) bisa diterapkan per Juli, dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 165 triliun. Yon mengatakan, target Rp 1.343,1 triliun—jika dikurangi potensi penerimaan tax amnesty—maka menjadi Rp 1.178 triliun atau hanya meningkat 13-14 persen dibanding realisasi tahun lalu Rp 1.060 triliun.
Secara alamiah, penerimaan pajak tumbuh dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sekitar 10 persen. Ditambah 3 - 4 persen. Saya rasa masih realistis,” Yon menuturkan.
Upaya lebih yang diyakinkan mendorong peerimaan yakni ekstensifikasi. Yon mengatakan saat ini Direktorat Pajak sudah menerapkan pemetaan wilayah potensi untuk menambah pembayar pajak baru (geotagging). Kemudian, DJP memastikan akan mengejar pajak dari Penanam Modal Asing (PMA) yang tidak menjalankan kewajibannya selama satu dasawarsa.
Sumber : katadata.co.id (10 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id
Sampai Mei 2016 Penerimaan Pajak Baru 26 PersenRealisasi Penerimaan Pajak sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun. Jumlah itu sama dengan 26,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 377,03 triliun, jumlah itu lebih rendah 3 persen. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang menjadi andalan juga tercatat rendah.selengkapnya
Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya
BI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenBank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan ekonomi nasional di 2016. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini pada angka 5,3 persen seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mampu menarik uangselengkapnya
Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahAnggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya
Sisa Dua Bulan, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 64 PersenDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak hingga bulan lalu sebesar Rp 870,9 triliun. Angka ini masih rendah, hanya 64,2 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini sebesar Rp 1.355,2 triliun.selengkapnya
Realisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 PersenRealisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada 2016 ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenDeputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya
Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya
DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya
Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahBadan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya
Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanPemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya
Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakBank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya
Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya
Pungutan pajak orang kaya belum optimalPemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya
Pemerintah pantau terus penerimaan pajakRealisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya
SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya
