Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik Asia Pasifik dari Majalah FinanceAsia. Sri Mulyani meraih penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya.
Ada beberapa hal yang menjadi alasan FinanceAsia memberi gelar Menkeu terbaik kepada Sri Mulyani. Pertama, Sri Mulyani berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan mencatatkan defisit anggaran terendah dalam enam tahun terakhir pada 2018 (1,7% dari Produk Domestik Bruto).
Kedua, di tengah pelemahan nilai tukar seiring perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Pemerintah bersama Bank Indonesia juga dinilai berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Ketiga, melalui program amnesti pajak yang diluncurkan pada tahun 2016-2017, Menkeu Sri Mulyani juga berhasil meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Keempat, Global Green Sukuk, kata Nurfrasa, Sri Mulyani juga mengantarkan Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjual green bonds, surat utang yang digunakan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan, yang terjual hingga US$ 1,25 miliar.
Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Bhima Yudhistira mengapresiasi penghargaan Menkeu terbaik Asia Pasifik yang diraih Sri Mulyani, namun dia menilai alasan pemberian gelar tersebut perlu dikritisi.
"Jadi pertama kriteria defisit APBN mengalami penurunan secara konsisten itu klaim dari pemberi gelarnya. Cuma kita bisa melihat faktanya terjadi memang perubahan alokasi anggaran yang ternyata belum terlalu ideal," kata Bhima kepada detikFinance, Sabtu (6/4/2019).
Bhima melanjutkan, kenapa defisit anggaran turun? Karena pemerintah melakukan efisiensi dalam hal ada yang dipotong jelang pemilu, subsidi dinaikkan kembali. Di sisi lain karena defisit anggaran mengecil ternyata berimplikasi terhadap dorongan dari belanja pemerintah subsidi anggaran masyarakat
"Mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi ada konsekuensi ekonomi kita hanya tumbuh lima persen. Nah ini sisi catatannya," kata Bhima.
Kedua, defisit anggaran bisa ditopang rendah anggaran dengan alokasi yang cukup banyak ke infrastruktur, tapi masalahnya yang naik cukup tinggi itu justru belanja-belanja yang sifatnya konsumtif bukan infrastruktur. Kenaikannya cukup tinggi justru ada di belanja pegawai, kemudian belanja barang, dan justru ini menunjukkan meskipun defisit anggarannya mengecil tapi postur APBN-nya jadi kurang produktif.
Ketiga, soal kriteria bisa menjaga nilai tukar rupiah, padahal faktanya di 2018 dolar AS sempat Rp 15.200. Sekarang bisa menguat ke Rp 14.100 sampai Rp 14.200/US$ itu karena Indonesia bisa memberikan bunga di atas rata rata Asia Pasifik yaitu 8%.
"kita yang paling tinggi 8% ini yang menurut saya harus proporsional juga kita melihat kalau begini caranya kita pakai bunga yang mahal. APBN kita mungkin dalam jangka pendek ini masih dikatakan terkendali, tapi dalam jangka panjang bunga yang 8% itu termahal se-Asia Pasifik bunga utang ini bisa berbahaya bagi APBN kita karena ruang fiskal kita semakin sempit sebagian sudah untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang. Nah ini yang kita pahami bahwa ada risiko juga," terang Bhima.
Keempat, kriteria pertumbuhan ekonomi dianggap bisa terjaga dengan baik. Menurut Bhima faktanya Indonesia mulai tertinggal dengan negara tetangga, salah satunya Vietnam yang pertumbuhannya di atas 6%. kemudian juga Filipina yang sudah di atas 6%.
"Ini menandakan apa? Menandakan bahwa dengan ekonomi sebesar indonesia kita hanya tumbuh 5% justru dikhawatirkan kita akan masuk ke dalam jebakan kelas menengah, 2030 kita nggak akan bisa jadi negara maju, jadi kita tidak akan maju sebelum kita mencapai usia yang kemudian tua. Tua sebelum kaya lah bahasa enaknya. Nah ini kan konsekuensi kita tumbuh 5%," tutur Bhima.
Sumber : detik.com (Jakarta, 06 April 2019)
Foto : Detik
Sri Mulyani Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik Ketiga KalinyaMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2 April 2019. Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri Mulyani sebagai Menkeu terbaik se-Asia Pasifik pada tahun 2017 dan 2018.selengkapnya
2019, Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu Terbaik se-Asia PasifikSri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik 2019, versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2 April 2019. Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri dalam posisi tersebut pada 2017 dan 2018.selengkapnya
Pulau Jawa Dominasi Setoran Pajak, Menkeu: Kita Tak Bisa Kelola NegaraMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini penerimaan pajak sebagian besar ditopang oleh Pulau Jawa, khususnya adalah Jakarta. Menurut Sri Mulyani, apabila terus mengandalkan pajak di Pulau Jawa, maka akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara merata.selengkapnya
Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalUsai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya
Menkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan investor bahwa pemerintah adalah partner yang baik dalam berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2019 yang dihadiri 600 investor lokal dan asing serta 200 nasabah korporasi Bank Mandiri.selengkapnya
Ini wajib pajak terbesar di Indonesia tahun 2018 yang terima penghargaan dari KemkeuDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada kepada para wajib pajak (WP) besar yang berkontribusi pada penerimaan negara di tahun 2018.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
