E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana Repatriasi

Selasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 193 kaliSemua Kategori

bisnis 104

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), mengatakan dana repatriasi sebesar Rp4.000 triliun yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat tersebut harus segera ditampung dan dimanfaatkan oleh seluruh industri e-commerce lokal.


“Dana itu sangat luar biasa. Industri e-commerce harus siap menampung uang yang masuk ini. Dana repatriasi itu pasti dimanfaatkan untuk mencari peluang yang baru. Nah, industri e-commerce ini adalah peluang baru yang sekarang sedang terjadi,” tuturnya kepada Bisnis seusai acara peluncuran The Big Start Indonesia, Senin (25/7/2016).


Triawan juga memprediksi target pemerintah terhadap nilai transaksi industri e-commerce sebesar US0 miliar pada 2020 dapat segera terealisasi dalam waktu yang lebih cepat jika seluruh industri e-commerce dapat memanfaatkan peluang dana repatriasi tax amnesty.


Dana repatriasi yang masuk itu juga diharapkan dapat membantu para startup digital yang sedang membutuhkan dana untuk tumbuh dan mengembangkan bisnisnya ke ranah internasional.


Dengan semakin banyaknya startup digital yang tumbuh, roda perekonomian Indonesia juga dapat berjalan semakin baik. 


CEO Blibli.com Kusumo Martanto meyakini dana repatriasi dari tax amnesty akan membawa iklim yang positif bagi seluruh industri e-commerce yang sedang berkembang di Tanah Air.


Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis e-commerce dan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.


“Kami berharap dana ini bisa masuk sebanyak-banyaknya ke industri e-commerce di Tanah Air,” ujarnya.


Sejalan dengan itu, Blibli.com juga telah menggandeng Bekraf Indonesia untuk meluncurkan program The Big Start Indonesia guna mendukung pengusaha kreatif lokal. Menurut data Bekraf, pengusaha kreatif lokal kini telah mencapai angka 11 juta orang.


Kampanye yang dilakukan oleh Blibli.com dan Bekraf Indonesia merupakan kompetisi digital untuk men cari pengusaha kreatif lokal yang memiliki ide inovatif dan unik untuk mendapatkan hadiah total sebesar Rp1 miliar dari program tersebut.


Menurut Kusumo, hingga saat ini pendaftar The Big Start Indonesia telah mencapai sebanyak 4.000 orang pendaftar dan diprediksi akan terus bertambah. Program ini akan ditutup pada Agustus 2016. Dari ribuan pendaftar itu, akan terjaring 100 orang finalis, yang akan dikerucutkan kembali menjadi 20 orang finalis.


“Finalis ini akan mengikuti masa karantina yang akan direkam dan ditayangkan pada kanal Youtube, Facebook, Instagram dan Google pada September—Oktober 2016 setiap Selasa dan Kamis.”


BASIS DATA


Sementara itu, pemetaan dan penyusunan basis data ekonomi kreatif ditargetkan rampung paling lambat tahun ini dan mulai dijadikan sebagai indikator penetapan kebijakan ekonomi 2017.


Guna mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng Badan Pusat Statis tik untuk melakukan survei di 57 kabupaten/kota pada 34 provinsi pekan lalu.


“Jadi nanti akan dipetakan di provinsi-provinsi tersebut apa saja jenis produknya. Tanpa pemetaan, ekonomi kreatif tidak akan bisa berkembang dan ini pertama kalinya ada survei khusus ekonomi kreatif,” katanya.


Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Hari Sungkari menambahkan survei ini dibuat untuk menghasilkan database ekonomi kreatif yang lebih mudah dikelola secara sistematis sebagai dasar pengembangan sektor ekonomi kreatif.


Target yang ingin dicapai antara lain dalam bentuk data primer hasil survei, data sekunder hasil pemetaan potensi ekonomi kreatif, serta identifikasi kebutuhan data berdasarkan klasifikasi ba ku lapangan usaha Indonesia pa da 16 subsektor ekonomi kreatif.


Dia mengakui selama ini pendataan ekonomi kreatif masih jauh dari kata ideal dan saling tercampur dengan produk di luar sektor itu. Selain itu, ada data ekonomi kreatif yang selama ini belum pernah terekam ataupun data yang tidak dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif.


Contohnya, digital advertising. Banyak pelaku usaha yang sudah melayani permintaan advertising dari luar negeri ataupun sebaliknya, terbilang tidak terekam di data BPS.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 26 Juli 2016)
Foto : bisnis,com




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh WaktuDana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh Waktu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga awal November 2016 jumlah repatriasi sudah mencapai Rp143 triliun. Namun hingga akhir Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dana repatriasi yang masuk ke Indonesia baru Rp10 triliun.selengkapnya

Dana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada SeptemberDana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada September

Aliran dana repatriasi diprediksi baru akan secara masif masuk ke Tanah Air pada September 2016. Wajib pajak masih terus menggali lebih detil perihal tax amnesty.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Jika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalJika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce Lokal

Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan EkonomiOJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan Ekonomi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengimbau masyarakat tidak hanya melakukan deklarasi hartanya. Dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) ini, mereka yang miliki kekayaan di luar negeri diharapkan mau membawanya ke Indonesia atau repatriasi.selengkapnya

Ekonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-CommerceEkonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-Commerce

Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang segera diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan berisi tarif pajak yang akan diterapkan terhadap e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :