E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana Repatriasi

Selasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 153 kaliSemua Kategori

bisnis 104

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), mengatakan dana repatriasi sebesar Rp4.000 triliun yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat tersebut harus segera ditampung dan dimanfaatkan oleh seluruh industri e-commerce lokal.


“Dana itu sangat luar biasa. Industri e-commerce harus siap menampung uang yang masuk ini. Dana repatriasi itu pasti dimanfaatkan untuk mencari peluang yang baru. Nah, industri e-commerce ini adalah peluang baru yang sekarang sedang terjadi,” tuturnya kepada Bisnis seusai acara peluncuran The Big Start Indonesia, Senin (25/7/2016).


Triawan juga memprediksi target pemerintah terhadap nilai transaksi industri e-commerce sebesar US0 miliar pada 2020 dapat segera terealisasi dalam waktu yang lebih cepat jika seluruh industri e-commerce dapat memanfaatkan peluang dana repatriasi tax amnesty.


Dana repatriasi yang masuk itu juga diharapkan dapat membantu para startup digital yang sedang membutuhkan dana untuk tumbuh dan mengembangkan bisnisnya ke ranah internasional.


Dengan semakin banyaknya startup digital yang tumbuh, roda perekonomian Indonesia juga dapat berjalan semakin baik. 


CEO Blibli.com Kusumo Martanto meyakini dana repatriasi dari tax amnesty akan membawa iklim yang positif bagi seluruh industri e-commerce yang sedang berkembang di Tanah Air.


Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis e-commerce dan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.


“Kami berharap dana ini bisa masuk sebanyak-banyaknya ke industri e-commerce di Tanah Air,” ujarnya.


Sejalan dengan itu, Blibli.com juga telah menggandeng Bekraf Indonesia untuk meluncurkan program The Big Start Indonesia guna mendukung pengusaha kreatif lokal. Menurut data Bekraf, pengusaha kreatif lokal kini telah mencapai angka 11 juta orang.


Kampanye yang dilakukan oleh Blibli.com dan Bekraf Indonesia merupakan kompetisi digital untuk men cari pengusaha kreatif lokal yang memiliki ide inovatif dan unik untuk mendapatkan hadiah total sebesar Rp1 miliar dari program tersebut.


Menurut Kusumo, hingga saat ini pendaftar The Big Start Indonesia telah mencapai sebanyak 4.000 orang pendaftar dan diprediksi akan terus bertambah. Program ini akan ditutup pada Agustus 2016. Dari ribuan pendaftar itu, akan terjaring 100 orang finalis, yang akan dikerucutkan kembali menjadi 20 orang finalis.


“Finalis ini akan mengikuti masa karantina yang akan direkam dan ditayangkan pada kanal Youtube, Facebook, Instagram dan Google pada September—Oktober 2016 setiap Selasa dan Kamis.”


BASIS DATA


Sementara itu, pemetaan dan penyusunan basis data ekonomi kreatif ditargetkan rampung paling lambat tahun ini dan mulai dijadikan sebagai indikator penetapan kebijakan ekonomi 2017.


Guna mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng Badan Pusat Statis tik untuk melakukan survei di 57 kabupaten/kota pada 34 provinsi pekan lalu.


“Jadi nanti akan dipetakan di provinsi-provinsi tersebut apa saja jenis produknya. Tanpa pemetaan, ekonomi kreatif tidak akan bisa berkembang dan ini pertama kalinya ada survei khusus ekonomi kreatif,” katanya.


Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Hari Sungkari menambahkan survei ini dibuat untuk menghasilkan database ekonomi kreatif yang lebih mudah dikelola secara sistematis sebagai dasar pengembangan sektor ekonomi kreatif.


Target yang ingin dicapai antara lain dalam bentuk data primer hasil survei, data sekunder hasil pemetaan potensi ekonomi kreatif, serta identifikasi kebutuhan data berdasarkan klasifikasi ba ku lapangan usaha Indonesia pa da 16 subsektor ekonomi kreatif.


Dia mengakui selama ini pendataan ekonomi kreatif masih jauh dari kata ideal dan saling tercampur dengan produk di luar sektor itu. Selain itu, ada data ekonomi kreatif yang selama ini belum pernah terekam ataupun data yang tidak dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif.


Contohnya, digital advertising. Banyak pelaku usaha yang sudah melayani permintaan advertising dari luar negeri ataupun sebaliknya, terbilang tidak terekam di data BPS.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 26 Juli 2016)
Foto : bisnis,com




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh WaktuDana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh Waktu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga awal November 2016 jumlah repatriasi sudah mencapai Rp143 triliun. Namun hingga akhir Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dana repatriasi yang masuk ke Indonesia baru Rp10 triliun.selengkapnya

Dana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada SeptemberDana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada September

Aliran dana repatriasi diprediksi baru akan secara masif masuk ke Tanah Air pada September 2016. Wajib pajak masih terus menggali lebih detil perihal tax amnesty.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan EkonomiOJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan Ekonomi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengimbau masyarakat tidak hanya melakukan deklarasi hartanya. Dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) ini, mereka yang miliki kekayaan di luar negeri diharapkan mau membawanya ke Indonesia atau repatriasi.selengkapnya

Jika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalJika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce Lokal

Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.selengkapnya

Ekonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-CommerceEkonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-Commerce

Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang segera diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan berisi tarif pajak yang akan diterapkan terhadap e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :