E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana Repatriasi

Selasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 88 kaliSemua Kategori

bisnis 104

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), mengatakan dana repatriasi sebesar Rp4.000 triliun yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat tersebut harus segera ditampung dan dimanfaatkan oleh seluruh industri e-commerce lokal.


“Dana itu sangat luar biasa. Industri e-commerce harus siap menampung uang yang masuk ini. Dana repatriasi itu pasti dimanfaatkan untuk mencari peluang yang baru. Nah, industri e-commerce ini adalah peluang baru yang sekarang sedang terjadi,” tuturnya kepada Bisnis seusai acara peluncuran The Big Start Indonesia, Senin (25/7/2016).


Triawan juga memprediksi target pemerintah terhadap nilai transaksi industri e-commerce sebesar US0 miliar pada 2020 dapat segera terealisasi dalam waktu yang lebih cepat jika seluruh industri e-commerce dapat memanfaatkan peluang dana repatriasi tax amnesty.


Dana repatriasi yang masuk itu juga diharapkan dapat membantu para startup digital yang sedang membutuhkan dana untuk tumbuh dan mengembangkan bisnisnya ke ranah internasional.


Dengan semakin banyaknya startup digital yang tumbuh, roda perekonomian Indonesia juga dapat berjalan semakin baik. 


CEO Blibli.com Kusumo Martanto meyakini dana repatriasi dari tax amnesty akan membawa iklim yang positif bagi seluruh industri e-commerce yang sedang berkembang di Tanah Air.


Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis e-commerce dan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.


“Kami berharap dana ini bisa masuk sebanyak-banyaknya ke industri e-commerce di Tanah Air,” ujarnya.


Sejalan dengan itu, Blibli.com juga telah menggandeng Bekraf Indonesia untuk meluncurkan program The Big Start Indonesia guna mendukung pengusaha kreatif lokal. Menurut data Bekraf, pengusaha kreatif lokal kini telah mencapai angka 11 juta orang.


Kampanye yang dilakukan oleh Blibli.com dan Bekraf Indonesia merupakan kompetisi digital untuk men cari pengusaha kreatif lokal yang memiliki ide inovatif dan unik untuk mendapatkan hadiah total sebesar Rp1 miliar dari program tersebut.


Menurut Kusumo, hingga saat ini pendaftar The Big Start Indonesia telah mencapai sebanyak 4.000 orang pendaftar dan diprediksi akan terus bertambah. Program ini akan ditutup pada Agustus 2016. Dari ribuan pendaftar itu, akan terjaring 100 orang finalis, yang akan dikerucutkan kembali menjadi 20 orang finalis.


“Finalis ini akan mengikuti masa karantina yang akan direkam dan ditayangkan pada kanal Youtube, Facebook, Instagram dan Google pada September—Oktober 2016 setiap Selasa dan Kamis.”


BASIS DATA


Sementara itu, pemetaan dan penyusunan basis data ekonomi kreatif ditargetkan rampung paling lambat tahun ini dan mulai dijadikan sebagai indikator penetapan kebijakan ekonomi 2017.


Guna mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng Badan Pusat Statis tik untuk melakukan survei di 57 kabupaten/kota pada 34 provinsi pekan lalu.


“Jadi nanti akan dipetakan di provinsi-provinsi tersebut apa saja jenis produknya. Tanpa pemetaan, ekonomi kreatif tidak akan bisa berkembang dan ini pertama kalinya ada survei khusus ekonomi kreatif,” katanya.


Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Hari Sungkari menambahkan survei ini dibuat untuk menghasilkan database ekonomi kreatif yang lebih mudah dikelola secara sistematis sebagai dasar pengembangan sektor ekonomi kreatif.


Target yang ingin dicapai antara lain dalam bentuk data primer hasil survei, data sekunder hasil pemetaan potensi ekonomi kreatif, serta identifikasi kebutuhan data berdasarkan klasifikasi ba ku lapangan usaha Indonesia pa da 16 subsektor ekonomi kreatif.


Dia mengakui selama ini pendataan ekonomi kreatif masih jauh dari kata ideal dan saling tercampur dengan produk di luar sektor itu. Selain itu, ada data ekonomi kreatif yang selama ini belum pernah terekam ataupun data yang tidak dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif.


Contohnya, digital advertising. Banyak pelaku usaha yang sudah melayani permintaan advertising dari luar negeri ataupun sebaliknya, terbilang tidak terekam di data BPS.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 26 Juli 2016)
Foto : bisnis,com




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh WaktuDana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh Waktu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga awal November 2016 jumlah repatriasi sudah mencapai Rp143 triliun. Namun hingga akhir Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dana repatriasi yang masuk ke Indonesia baru Rp10 triliun.selengkapnya

Dana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada SeptemberDana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada September

Aliran dana repatriasi diprediksi baru akan secara masif masuk ke Tanah Air pada September 2016. Wajib pajak masih terus menggali lebih detil perihal tax amnesty.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan EkonomiOJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan Ekonomi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengimbau masyarakat tidak hanya melakukan deklarasi hartanya. Dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) ini, mereka yang miliki kekayaan di luar negeri diharapkan mau membawanya ke Indonesia atau repatriasi.selengkapnya

Jika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalJika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce Lokal

Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.selengkapnya

Ekonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-CommerceEkonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-Commerce

Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang segera diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan berisi tarif pajak yang akan diterapkan terhadap e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak dan cukai kian menjauhPenerimaan pajak dan cukai kian menjauh

Target penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, hingga akhir November 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.098,5 triliun.selengkapnya

Kepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya SajaKepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi tax amnesty di Kompleks Istana Negara sempat menyinggung mengenai rendahnya pelaporan SPT dari sektor migas dan pertambangan. Dari catatan Kementerian Keuangan, tercatat pelaporan SPT masih kurang dari 50%.selengkapnya

Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.selengkapnya

Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati Target

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal Mudik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Tak Ragu Kejar WP KakapTak Ragu Kejar WP Kakap

Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.selengkapnya

WP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena SanksiWP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peserta program amnesti (pengampunan) pajak masih sangat rendah. Hanya 2,5% dari total 20 juta Wajib Pajak (WP) di Indonesia.selengkapnya

Presiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat BireuenPresiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat Bireuen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan shalat Jumat bersama masyarakat Bireuen sebagai wilayah yang terdampak gempa bumi 6,5 skala Richter pada Rabu (9/12) pagi. Presiden Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Besar Samalanga, Jalan Mesjid Kecamatan Samalanga Bireuen, Aceh, Jumat (9/12).selengkapnya

Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke Istana

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya



 
TAGS # :