E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana Repatriasi

Selasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 200 kaliSemua Kategori

bisnis 104

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), mengatakan dana repatriasi sebesar Rp4.000 triliun yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat tersebut harus segera ditampung dan dimanfaatkan oleh seluruh industri e-commerce lokal.


“Dana itu sangat luar biasa. Industri e-commerce harus siap menampung uang yang masuk ini. Dana repatriasi itu pasti dimanfaatkan untuk mencari peluang yang baru. Nah, industri e-commerce ini adalah peluang baru yang sekarang sedang terjadi,” tuturnya kepada Bisnis seusai acara peluncuran The Big Start Indonesia, Senin (25/7/2016).


Triawan juga memprediksi target pemerintah terhadap nilai transaksi industri e-commerce sebesar US0 miliar pada 2020 dapat segera terealisasi dalam waktu yang lebih cepat jika seluruh industri e-commerce dapat memanfaatkan peluang dana repatriasi tax amnesty.


Dana repatriasi yang masuk itu juga diharapkan dapat membantu para startup digital yang sedang membutuhkan dana untuk tumbuh dan mengembangkan bisnisnya ke ranah internasional.


Dengan semakin banyaknya startup digital yang tumbuh, roda perekonomian Indonesia juga dapat berjalan semakin baik. 


CEO Blibli.com Kusumo Martanto meyakini dana repatriasi dari tax amnesty akan membawa iklim yang positif bagi seluruh industri e-commerce yang sedang berkembang di Tanah Air.


Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis e-commerce dan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.


“Kami berharap dana ini bisa masuk sebanyak-banyaknya ke industri e-commerce di Tanah Air,” ujarnya.


Sejalan dengan itu, Blibli.com juga telah menggandeng Bekraf Indonesia untuk meluncurkan program The Big Start Indonesia guna mendukung pengusaha kreatif lokal. Menurut data Bekraf, pengusaha kreatif lokal kini telah mencapai angka 11 juta orang.


Kampanye yang dilakukan oleh Blibli.com dan Bekraf Indonesia merupakan kompetisi digital untuk men cari pengusaha kreatif lokal yang memiliki ide inovatif dan unik untuk mendapatkan hadiah total sebesar Rp1 miliar dari program tersebut.


Menurut Kusumo, hingga saat ini pendaftar The Big Start Indonesia telah mencapai sebanyak 4.000 orang pendaftar dan diprediksi akan terus bertambah. Program ini akan ditutup pada Agustus 2016. Dari ribuan pendaftar itu, akan terjaring 100 orang finalis, yang akan dikerucutkan kembali menjadi 20 orang finalis.


“Finalis ini akan mengikuti masa karantina yang akan direkam dan ditayangkan pada kanal Youtube, Facebook, Instagram dan Google pada September—Oktober 2016 setiap Selasa dan Kamis.”


BASIS DATA


Sementara itu, pemetaan dan penyusunan basis data ekonomi kreatif ditargetkan rampung paling lambat tahun ini dan mulai dijadikan sebagai indikator penetapan kebijakan ekonomi 2017.


Guna mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng Badan Pusat Statis tik untuk melakukan survei di 57 kabupaten/kota pada 34 provinsi pekan lalu.


“Jadi nanti akan dipetakan di provinsi-provinsi tersebut apa saja jenis produknya. Tanpa pemetaan, ekonomi kreatif tidak akan bisa berkembang dan ini pertama kalinya ada survei khusus ekonomi kreatif,” katanya.


Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Hari Sungkari menambahkan survei ini dibuat untuk menghasilkan database ekonomi kreatif yang lebih mudah dikelola secara sistematis sebagai dasar pengembangan sektor ekonomi kreatif.


Target yang ingin dicapai antara lain dalam bentuk data primer hasil survei, data sekunder hasil pemetaan potensi ekonomi kreatif, serta identifikasi kebutuhan data berdasarkan klasifikasi ba ku lapangan usaha Indonesia pa da 16 subsektor ekonomi kreatif.


Dia mengakui selama ini pendataan ekonomi kreatif masih jauh dari kata ideal dan saling tercampur dengan produk di luar sektor itu. Selain itu, ada data ekonomi kreatif yang selama ini belum pernah terekam ataupun data yang tidak dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif.


Contohnya, digital advertising. Banyak pelaku usaha yang sudah melayani permintaan advertising dari luar negeri ataupun sebaliknya, terbilang tidak terekam di data BPS.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 26 Juli 2016)
Foto : bisnis,com




BERITA TERKAIT
 

Pengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk SemuaPengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk Semua

Pemerintah saat ini tengah membahas peraturan pajak yang akan dikenakan bagi e-commerce. Peraturan ini pun akan segera dikeluarkan pada akhir 2017.selengkapnya

Pajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah MungkinPajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah Mungkin

Dewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, menyarankan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebaiknya menetapkan pajak untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih rendah dari e-commerce yang lain.selengkapnya

Dana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh WaktuDana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh Waktu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga awal November 2016 jumlah repatriasi sudah mencapai Rp143 triliun. Namun hingga akhir Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dana repatriasi yang masuk ke Indonesia baru Rp10 triliun.selengkapnya

Dana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada SeptemberDana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada September

Aliran dana repatriasi diprediksi baru akan secara masif masuk ke Tanah Air pada September 2016. Wajib pajak masih terus menggali lebih detil perihal tax amnesty.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Sri Mulyani Kaji Sektor Industri yang Bisa Dapat Insentif PajakSri Mulyani Kaji Sektor Industri yang Bisa Dapat Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji lebih lanjut sektor-sektor industri mana saja yang bisa mendapatkan kebijakan tax allowance atau insentif pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun DepanJurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun Depan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memaksimalkan data pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) untuk mengejar penerimaan di tahun 2018.selengkapnya

Batasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah MerosotBatasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah Merosot

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan batas Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua setelah Vietnam.selengkapnya

Kejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% BeratKejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% Berat

Target penerimaan pajak Rp 1.283,6 triliun pada APBNP Tahun Anggaran 2017 berat untuk direalisasikan 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini pun sebenarnya sudah diproyeksi sejak pertengahan tahun.selengkapnya

DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari Target

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Pajak BPHTB Semarang Lampaui TargetPajak BPHTB Semarang Lampaui Target

Perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp336 miliar pada 2017.selengkapnya

Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan Online

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiKata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya

Sebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lainSebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lain

Tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang masih di bawah 11% (dalam artian sempit) terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, rendahnya tax ratio Indonesia lantaran basis pajak yang rendah yang juga disebabkan oleh sejumlah hal.selengkapnya

Tak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMTak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

Kemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSKemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJS

Setelah mengeluarkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat juga akan meluncurkan skema kebijakan dua kebijakan lainnya untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya



 
TAGS # :