Dua Tersangka Suap di Ditjen Pajak Resmi Ditahan KPK

Rabu 23 Nov 2016 09:43Ajeng Widyadibaca 222 kaliSemua Kategori

SINDONEWS 1012

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Rajesh Rajamohanan Nair, resmi menjadi tahanan KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Handang dan Rajesh ditahan guna kepentingan penyidikan.

"Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyidik KPK menahan kedua tersangka, yaitu RRN dan HS," kata Priharsa saat dikonfirmasi, Selasa (22/11/2016).

Priharsa menambahkan, kedua tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di dua rumah tahanan yang berbeda.

"Tersangka HS ditahan di Rutan KPK dan RRN di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur," jelas Priharsa.

Handang dan Rajesh keluar dari Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 20.50 WIB.

Usai menjalani pemeriksaan intensif, keduanya digelandang ke mobil tahanan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Handang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK setelah menerima uang sebanyak USD 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar.

Uang itu diterima dari pengusaha bernama Rajesh Rajamohanan Nair (RRN) yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, uang tersebut diduga untuk menangani permasalahan pajak dari PT EKP. Uang sejumlah Rp 1,9 miliar adalah penyerahan pertama dari total sebanyak Rp 6 miliar yang akan diserahkan.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 22 November 2016)

Foto : sindonews




BERITA TERKAIT
 

KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama DipecatKlarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama Dipecat

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

3 Tersangka KPK Bukan Pegawai DJP Sejak 1 Agustus 20143 Tersangka KPK Bukan Pegawai DJP Sejak 1 Agustus 2014

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tiga oknum pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sejak 1 Agustus 2014. Ketiga tersangka berinisial HES, ICN, dan SR terkait atas kasus pemerasan kepada Wajib Pajak (WP). Kasus ini telah didahului dari hasil kerja sama internal DJP danselengkapnya

KPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang IniKPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang Ini

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK. Pihaknya akan segera memberikan keterangan resmi kepada awak media usai melakukan gelar perkara.selengkapnya

Dua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahDua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan Terpisah

KPK menahan Country Director PT EKP (E.K.Prima Ekspor Indonesia) RRN (Rajesh Rajamohanan Nain) dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak HS (Handang Soekarno) di dua tempat terpisah pasca ditetapkan sebagai tersangka.selengkapnya

KPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaKPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Jelaskan Proses Revisi Pajak untuk Mobil SedanKemenkeu Jelaskan Proses Revisi Pajak untuk Mobil Sedan

Pihak Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah membahas revisi pajak mobil jenis sedan yang sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Perindustrian.selengkapnya

Pajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses BisnisnyaPajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses Bisnisnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan masih menyusun formula regulasi pajak e-commerce sebelum nantinya benar-benar diterapkan bagi pelaku usaha.selengkapnya

Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2018 yang mencapai 11,17 persen terjadi karena tak ada praktik ijon dan kondisi perekonomian yang membaik. Robert mengaku, penerimaan pajak pada Januari 2018 mencapai Rp 78,94 triliun atau 5,54 persen dari target 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Singapura menaikkan setoran pajakSingapura menaikkan setoran pajak

Pemerintah Singapura mengumumkan kenaikan sejumlah tarif pajak untuk menambah pendapatan negara. Kenaikan pendapatan lewat pajak tersebut untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan pengeluaran negara. Industri yang terkena kenaikan pajak antara lain sektor properti, konsumsi dan layanan online seperti video streaming.selengkapnya

Dua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MKDua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MK

Dua payung hukum menyangkut pajak yaitu Undang-Undang (UU) 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Insentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investorInsentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investor

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai tax allowance dan tax holiday merupakan faktor pertama yang dikejar investor.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornyaPenerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahunPenerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahun

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :