DPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPR

Jumat 27 Mei 2016 13:10Administratordibaca 663 kaliSemua Kategori

istimewa 026

Pansus Freeport DPR Papua (DPRP) mendatangi Komisi XI DPR guna melaporkan dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan PT Freeport Indonesia (Freeport).

Ketua Pansus Freeport DPRP Yan Permenas Mandenasdi bersama Wakil Ketua I DPRP Edoardus Kaize mengatakan bahwa kewajiban pajak Freeport yang harus dibayarkan dari kegiatan penambangan emas dan tembaga, tidaklah terasa. Bisa jadi, industri tambang terbesar di dunia ini, tidak menjalankan kewajiban tersebut.


"Kami akan fokus menangani hal terkait penerimaan pajak tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Mimika, Papua itu," kata Yan di Komisi XI DPR, Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2016).


Rombongan Pansus Freeport DPRP ini diterima anggota Komisi XI DPR dari F-Nasdem, Achmad Hatari. Yan mengakui, terkait pajak, cakupannya memang sangat luas. Dalam artian tidak hanya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) namun juga ke pemerintah kabupaten.


"Kami akan membongkar ke publik, siapa sebenarnya dibalik pajak Freeport yang tidak disetor kepada Pemprov Papua, sesuai ketentuan perundang-undangan pajak apa yang menjadi hak daerah. Tidak tertutup kemungkinan ada mafia yang bermain," ujar Yan.


Selama ini, kata Yan yang kader Partai Hanura ini, kesalahan yang dilakukan Pemprov Papua adalah mendiamkan. Ketika Freeport tidak membayar pajak sesuai ketentuan, Pemprov Papua tidak memberikan teguran atau peringatan.


Data 2007-2015 untuk pajak Freeport, total penerimaan pajak untuk Papua baik kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tailing managemen sistem mencapai Rp 653 miliar.


"Ini kesalahan besar, dimana untuk pendapatan asli daerah itu Rp 653 miliar. Ini kategori masih sangat rendah, dari kewajiban yang seharusnya Freeport setor. Pajak kendaraan dan sebagainya, meningkat tak terlalu besar. 2007 pajak kendaraan Rp 4 miliar, 2008 Rp 5 miliar, 2009 Rp 6 miliar, 2010 Rp 7 miliar. Penerimaan land rent dan royalti Freeport untuk Papua dan kabupaten se Papua, totalnya Rp 8,9 triliun. Provinsi Rp 2 triliun lebih, kabupaten/kota Rp 6,8 triliun lebih," ungkapnya.


Sementara itu Waket I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, perlunya itikad baik dari Freeport untuk menjalankan kewajibannya. "Lalu karena tidak membayar pajak, kemudian dia melakukan atau dia tidak mau bayar karena ada selisih-selisih lalu dia tidak mau melakukan gugatan atau somasi kepada hukum terhadap pemerintah," katanya.


Menurut Kaize Freeport harusnya melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran 2,7 triliun, dan tidak perlu dipersoalkan ke pengadilan Pajak atau apa.


"Itu tidak perlu. Dibayarkan saja. Yang dibayarkan ini kan tidak total dari puluhan tahun sudah beroperasi, itu kan tidak dibayar semua. Yang sekarang belum dibayar harusnya dibayarkan saja dulu, jangan dibuat masalah sampai menggunggat pemerintah," imbuhnya.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 27 Mei 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Kalah di Pengadilan, Freeport Harus Bayar Rp 2,51 Triliun ke Pemprov PapuaKalah di Pengadilan, Freeport Harus Bayar Rp 2,51 Triliun ke Pemprov Papua

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memenangkan perkara pajak melawan PT Freeport Indonesia di pengadilan. Dengan kekalahan tersebut, maka Freeport harus membayar pajak air permukaan sebesar 188 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,51 triliun kepada Pemprov Papua.selengkapnya

Papua Akan Dapat Denda Freeport Rp3,4 Triliun, Digunakan untuk Apa?Papua Akan Dapat Denda Freeport Rp3,4 Triliun, Digunakan untuk Apa?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menantikan itikad baik PT Freeport Indonesia, setelah dinyatakan kalah atas gugatan pajak penggunaan air di atas permukaan sungai, di mana perusahaan tambang ini berkewajiban membayar pajaknya sebesar Rp3,4 triliun. Dengan pajak tersebut Pemprov Papua mengarahkan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.selengkapnya

Pemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunPemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 Triliun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya. Tunggakan pajak tersebut setidaknya telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, total tunggakan yang harus dibayar Freeport kepada pemerintah daerah mencapai Rp 2,6 triliun.selengkapnya

Freeport Nunggak Pajak Air di Papua Senilai Rp3,4 TriliunFreeport Nunggak Pajak Air di Papua Senilai Rp3,4 Triliun

Pemerintah Provinsi Papua mendesak PT Freeport Indonesia membayarkan pajak kepada pemerintah daerah. Pajak itu adalah tunggakan pajak air yang digunakan perusahaan asing tersebut dari sungai Aghawagon dan Otomona, terhitung pada rentang tahun 2011 hingga pertengahan 2015.selengkapnya

Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!

PT Freeport Indonesia berkewajiban membayar pajak air di atas permukaan ditambah dendanya dengan total Rp3,4 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini kalah dalam gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya

Status Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportStatus Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti Freeport

PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :