DPR Minta Pemerintah Konsultasi bila Terbitkan Perpu Tax Amnesty

Kamis 8 Sep 2016 08:07Administratordibaca 156 kaliSemua Kategori

katadata 118

Gelombang pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) hampir berakhir. Tapi perolehan dana tebusan hingga pekan ini masih jauh dari target pemerintah Rp 165 triliun. Melihat perkembang tersebut, beberapa kalangan, seperti ekonom dan pengusaha, mengusulkan agar pemerintah memperpanjang periode pertama yang berakhir pada 30 September nanti, misalnya dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undan-Undang (Perpu).


Beragam reaksi muncul dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas usul tersebut. Ketua Komisi Keuangan DPR, Melchias Markus Mekeng menyatakan, keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Tapi bila berencana menerbitkan perpu, sebaiknya pemerintah berkonsultasi dengan DPR. “Pemerintah dan DPR adalah mitra, sebaiknya berkomunikasi supaya pemahamannya bertemu,” kata Melchias kepada Katadata, Rabu, 7 September 2016.


Pemerintah, menurut Mekeng, harus mengantongi data yang kuat sebagai dasar penerbitan Perpu. “Kalau diperpanjang apa iya bisa mencapai target?” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi Keuangan DPR, Indah Kurnia menyatakan pelaksanaan tax amnesty terlalu terburu-buru. Ia pun menilai pembayar pajak bakal senang jika ada perpanjangan. Sebab banyak masyarakat yang masih memerlukan pemahaman. Selain itu, ada juga masyarakat yang tertarik ikut tapi perlu waktu mengumpulkan dana untuk membayar tebusan. 

“Kalau ada wacana atau usulan memperpanjang, tentu (animo) masyarakat yang ingin mendapatkan tarif yang ada sekarang, dua persen, pasti lebih besar,” kata Indah.


Sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, tarif tebusan tax amnesty meningkat sesuai periode pelaksanan. Ada tiga periode waktu yaitu Juli - September 2016, Oktober - Desember 2016, dan Januari - Maret 2017.  Tarif terendah berlaku pada periode pertama yaitu dua  persen dan terus meningkat hingga ada yang mencapai 10 persen pada periode terakhir.


Menurut Indah, saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, sebetulnya pernah menyoroti kemungkinan ruwetnya pelaksanaan program akibat waktu pelaksanaan yang kelewat cepat. Undang-Undang Pengampunan Pajak terbit 1 Juli 2016 dan pada saat yang sama periode pertama langsung berjalan. Direktorat Jenderal Pajak pun kewalahan sebab memiliki tugas yang berat di luar melayani tax amnesty.


Melihat pergerakan dana tebusan tax amnesty, dia memprediksi kemungkinan pemerintah hanya kan mengumpulkan kurang dari Rp 50 triliun tahun ini. Kecuali, wajib-wajib pajak besar betulan ikut program di sisa periode pertama, seperti diprediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan kalangan pengusaha.


Pencapaian itu bisa terdongkrak jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sempat dilontarkan Menteri Keuangan terdahulu, Bambang Brodjonegoro. Bambang pernah menyebutkan memiliki data akurat wajib pajak besar sehingga yakin bakal mampu mencapai target Rp 165 triliun. “Dia bilang punya data by name, by address. Kalau bisa, itu dikeluarkan jurus-jurusnya,” ucapnya.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sempat mengakui soal terburu-burunya pelaksanaan tax amnesty, meski tak menyinggung opsi perpanjangan. “Saya tidak tahu diskusi pemerintah dengan DPR. Apakah 1 juli pada saat itu, hanya dua minggu sebelum Lebaran, realistis untuk langsung argonya jalan? Tapi itu sudah terjadi. Saya tak bisa mengubah undang-undang,” kata Sri dalam pembukaan "Diskusi Tax Amnesty" di Universitas Indonesia, Depok, Kamis pekan lalu.


Menurut dia, bulan pertama pemberlakuan tax amnesty habis untuk membuat aturan pelaksana dan sosialisasi. Alhasil, total dana deklarasi, repatriasi, dan tebusan pada Juli sangat kecil. "Pada saat Anda berlebaran, marah-marah soal Brexit, orang-orang pajak pusing membuat peraturan untuk melaksanakan undang-undang ini. Sebagian mereka tidak Lebaran, sebagian mulai lakukan pendekatan. Maka kalau dilihat angkanya, Juli itu sangat minim,” ucapnya.


Mengacu pada data Direktorat Pajak, hingga Rabu, 7 September 2016, total tebusan tax amnesty baru mencapai Rp 5,3 triliun dari deklarasi harta yang Rp 247 triliun. Padahal pemerintah sudah menargetkan tebusan Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2016. Kecilnya perolehan tebusan bakal membuat lubang defisit anggaran membesar.


Akhir Agustus lalu, Menteri Sri sempat mengungkapkan akan menemui Presiden jika target dana tebusan tax amnesty sulit tercapai. "Saya akan sampaikan ke Pak Presiden pada minggu ketiga September," ujarnya.


Saat dikonfirmasi tentang Perpu untuk perpanjangan periode pertama tax amnesty, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Ari Dwipayana mengatakan pemerintah belum membahas opsi itu. “Sampai saat ini tidak ada pembahasan soal itu. Pemerintah fokus sosialisasi dan peningkatan pelayanan bagi wajib pajak yang ingin menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty,” ucapnya.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama juga mengatakan hal yang sama. “Masih ada waktu satu bulan, dihimbau wajib pajak yang akan memanfaatkan tax amnesty periode pertama ini, segera menyampaikan surat pernyataan harta (SPH) tanpa menunggu akhir September,” kata dia.

Sumber : katadata.co.id (7 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Pemerintah Tidak Akan Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Tidak Akan Perpanjang Periode Pertama Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak memperpanjang batas waktu periode tarif terendah Amnesti Pajak sehingga tetap berakhir pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax Amnesty

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

Pemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax Amnesty

Pemerintah memberi sinyal tertutupnya ruang untuk perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan tarif tebusan termurah 2 persen. Penegasan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya

Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya



 
TAGS # :