DPR Diminta Loloskan RUU Tax Amnesty

Sabtu 11 Jun 2016 10:31Administratordibaca 275 kaliSemua Kategori

liputan6 011

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara.

Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, pengesahan pengampunan pajak sangat mendesak. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahan 2016 dan juga APBN 2017.

"Kalau masih gantung, maka APBN P 2016 juga bisa deadlock yang artinya arah pembangunan dan program kerja pemerintah bisa terganggu. Niat baik DPR ini dipertanyakan, sebenarnya niat DPR itu seperti apa," kata Roni di Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Roni mengatakan, pengampunan pajak merupakan program penting yang harus dijalankan. Dalam jangka pendek, pengampunan pajak akan menambah penerimaan negara.

"Kalau tidak ada pengampunan pajak, opsi pemerintah berarti memotong anggaran atau mengurangi pembangunan karena tidak ada penambahan anggaran di tengah seretnya penerimaan pajak," dia menuturkan.

Menanggapi kondisi fraksi tertentu di DPR RI yang masih mencoba menghambat pembahasan RUU Pengampunan Pajak, bahkan penolakan-penolakan kerap datang dari fraksi, Roni mengatakan diperlukannya komunikasi politik oleh pemerintah.

Para pejabat di Kabinet Kerja harus dapat menjelaskan seperti apa urgensi pengampunan pajak kepada fraksi DPR tersebut

Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia Danny Darussalam mengimbau agar pembahasan RUU Tax Amnesty tidak dikaitkan dengan pergantian Kapolri baru. Pengampunan pajak dinilai murni sebagai penggerak perekonomian nasional dan pajak, yang manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat banyak.

“Pembahasan tax amnesty ini murni ekonomi dan pajak, kaitannya dengan soal ekonomi adalah aset-aset yang akan dialihkan ke Indonesia. Nah kaitan dengan pajak adalah dengan uang tebusan itu sendiri, jadi tax amnesty ini ada dua tujuan ekonomi dan pajak tidak ada tujuan lainnya,” tegas dia.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, Darussalam menyarankan seharusnya pembahasan RUU tax amnesty fokus kectujuan awal yakni ke tujuan yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi dalam APBNP 2016.

“Fokus saja ke tujuan awal tax amnesti-nya adalah dalam rangka bagaimana Indonesia ke tujuan yang lebih baik dan penerimaannya bagaimana tambahan penerimaan APBNP 2016,” jelas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta. 10 Juni 0216)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

DPR Diminta tak Mempersulit RUU Pengampunan PajakDPR Diminta tak Mempersulit RUU Pengampunan Pajak

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako meminta kalangan DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Sebab pengampunan pajak ini mendesak untuk disahkan karena berkaitan dengan nasib APBN Perubahan 2016 dan juga APBN 2017.selengkapnya

Ini Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan PajakIni Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Anggota komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengungkapkan terdapat tiga hal krusial dalam pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. "Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja," kata Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (24/5).selengkapnya

DPR Merasa RUU Pengampunan Pajak Tidak EfektifDPR Merasa RUU Pengampunan Pajak Tidak Efektif

Polemik mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terus bergulir. Sejumlah anggota DPR RI menyebut penerapan RUU tersebut tidak akan efektif. Mereka yang berkomentar demikian termasuk anggota DPR Soepriyatno. Menurut dia, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, penerapannya pun tidak akan lama.selengkapnya

DPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan PajakDPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak dinilai harus secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang dan diterapkan demi keberlangsungan pembangunan. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak memiliki kaitan erat denganselengkapnya

RUU Pengampunan Pajak, PAN Rotasi Anggota Fraksi DPRRUU Pengampunan Pajak, PAN Rotasi Anggota Fraksi DPR

Ketua Komisi VI DPR Hafiz Thohir resmi dirotasi menjadi wakil ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan menggantikan Jon Erizal, wakil ketua komisi XI yang sebelumnya. Hafiz menuturkan rotasi tersebut merupakan sikap PAN dalam melakukan pengawalan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

TAX AMNESTY: Ini 13 Poin Krusial Dalam RUU Pengampunan PajakTAX AMNESTY: Ini 13 Poin Krusial Dalam RUU Pengampunan Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat 13 poin penting yang terdapat dalam kesimpulan sementara pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Direktur CITA Yustinus Prastowo menuturkan rangkuman yang dicatat lembaga itu merupakan beberapa pasal penting yang harus diketahui masyarakat agar RUU dapat dimanfaatkan seluruh Wajib Pajak (WP), ketika sudah disahkan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data NasabahSambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Bea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak ImporBea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak Impor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC-TMP) Merak berhasil memberikan kontribusi Rp 15,241 triliun dari pajak impor pada tahun 2017. Selain itu, BC Merak juga berhasil meningkatkan penerimaan bea masuk tahun 2017 sebesar Rp 1,045 triliun.selengkapnya

Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?

Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau dikenal dengan pajak bandara (Passenger Service Charge/PSC) Bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan per 1 Maret 2018 seiring dengan peningkatan layanan.selengkapnya

Pemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak BocorPemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak Bocor

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Perbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen PajakPerbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen Pajak

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani berharap batas saldo rekening yang perlu dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa ditingkatkan menjadi Rp 3 miliar ke atas. Ia mengaku, saat ini diskusi tengah dilakukan oleh pihak Perbanas dengan DJP.selengkapnya

Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib PajakDitjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, keamanan data terkait informasi keuangan yang dilaporkan lembaga keuangan ke Ditjen Pajak telah memenuhi standar dari Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (GlobalForum). Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait tidak perlu khawselengkapnya

Ditjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan IdentitasDitjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan Identitas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta seluruh lembaga keuangan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka mendukung penyampaian informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum akhir Februari 2018. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informaselengkapnya

Jemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPTJemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPT

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji akan bekerja lebih keras pada tahun ini. Pasalnya target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2018 naik menjadi 17,5 juta dari target tahun lalu sebanyak 16,6 juta Wajip Pajak (WP) lapor SPT. dari target tahun 2017 tersebut, realisasinya baru 12,5 juta WP yang akhirnya menyampaikan SPT.selengkapnya

Penuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen PajakPenuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen Pajak

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) mengaku siap untuk melaporkan data keuangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak. Hal ini sebagai pemenuhan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan, industri keuangan dan pasar modal yang harus lapor adalah bank, asuransi, pasar modalselengkapnya

Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :