DPR: Pembahasan RUU Tax Amnesty Rampung 28 Juni

Selasa 21 Jun 2016 09:08Administratordibaca 431 kaliSemua Kategori

kontan 050

Ketua DPR Ade Komarudin memastikan, pihaknya berupaya menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak selambatnya 28 Juni 2016 sebelum memasuki masa cuti panjang.

"Kami menjelang 28 Juni 2016 akan mengakhiri sidang untuk cuti panjang. Insya Allah kami selesaikan RUU Tax Amnesty sebelum 28 atau 28 Juni nanti," kata Ade Komarudin usai buka bersama di rumah dinasnya Jakarta, Senin (20/6).


Ade menyebutkan, masih tersisa sekitar tujuh pasal yang diharapkan dapat diselesaikan pembahasannya dalam dua-tiga hari mendatang.

Dalam buka puasa bersama dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, kemudian Ade mengatakan RUU itu akan disetujui pengesahannya dalam rapat paripurna DPR.


Selain RUU Tax Amnesty, DPR juga akan menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proer test tehadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebelum 28 Juni 2016.


"Ini kami harapkan segera selesai, lebih cepat lebih baik," katanya.


Menurut Ade, DPR juga sudah memutuskan untuk membahas Perppu tentang Penanganan Kekerasan Seksual kepada Komisi VIII DPR.


"Tadi sudah dibahas dalam rapat Bamus dan sudah disetujui di rapat paripurna," kata Ade.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

DPR Selesaikan RUU Pengampunan Pajak 28 JuniDPR Selesaikan RUU Pengampunan Pajak 28 Juni

Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan pihaknya berupaya menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak selambatnya 28 Juni 2016 sebelum memasuki masa cuti panjang. "Kami menjelang 28 Juni 2016 akan mengakhiri sidang untuk cuti panjang, Insya Allah kami selesaikan RUU tax amnesty sebelum 28 atau 28 Juni nanti," kata Ade Komarudin usai buka bersama di rumah dinasnya Jakarta, Senin.selengkapnya

Dihadapan Jokowi, Akom Janji RUU Tax Amnesty Selesai Sebelum 28 JuniDihadapan Jokowi, Akom Janji RUU Tax Amnesty Selesai Sebelum 28 Juni

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menjanjikan pembahasan tax amnesty atau pengampunan pajak selesai sebelum 28 Juni. Pernyataan ini disampaikan Akom di depan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. "Kami jelang tanggal 28 mengakhiri masa sidang untuk memasuki cuti panjang. Insya Allah kami bisa selesaikan UU tax amnesty satu dua hari ini," katanya dalam acara buka bersama di kediamannya di Jalan Wselengkapnya

Janji DPR, Pemabahasan RUU Tax Amnesty Selesai JuniJanji DPR, Pemabahasan RUU Tax Amnesty Selesai Juni

Pemerintah bisa bernafas lega. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak akan selesai pada Juni 2016. Menurut ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supi, RUU Tax Amnesty tidak akan melewati Juni lantaran substansi beleid ini akan digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016.selengkapnya

OBLIGASI: RUU Pengampunan Pajak Dijamin Disahkan Sebelum 28 Juni, Pasar Dapat Angin SegarOBLIGASI: RUU Pengampunan Pajak Dijamin Disahkan Sebelum 28 Juni, Pasar Dapat Angin Segar

PT Indomitra Securities mengatakan arah obligasi akan terlihat seiring dengan selesainya lelang yang di adakan pemerintah hari ini, Selasa (21/6/2016). “Lelang hari ini berpotensi mendatangkan penawaran lebih banyak dari biasanya, seiring dengan minimnya sentimen yang hadir di pasar obligasi, lelang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan obligasi dengan harga yang terbaik,” kataselengkapnya

Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016

Pemerintah meyakini proses pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera rampung paling lambat akhir Juni 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan RUU Tax Amnesty bisa disahkan dalam waktu dekat agar dapat menambal penerimaan negara, di tengah perolehan pajak yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya.selengkapnya

Akom: RUU Tax Amnesty Dibawa ke Paripurna 28 JuniAkom: RUU Tax Amnesty Dibawa ke Paripurna 28 Juni

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tak Amnesty akan dibawa ke paripurna pada 28 Juni 2016 mendatang. "Selasa (28 Juni) kita bawa ke Paripurna," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6) malam.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :