DPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu Terdahulu

Jumat 5 Ags 2016 15:02Administratordibaca 514 kaliSemua Kategori

antara 172

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya.

Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketika dihubungi Bisnis.com, Jumat (5/8/2016).


Menurut Hendrawan, pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh Menkeu Bambang PS Brodjonegoro terlalu imajinatif. Padahal, ujarnya, pengelolaan ekonomi harus bersandarkan hal-hal yang kredibel mengingar risiko fiskal cukup tinggi saat ini.


"Pemangkasan ini merupakan koreksi. Menteri terdahulu terlalu optimistis, kami sudah mengingatkan agar direm,” ujarnya. Dia mengingatkan ketika itu agar pemerintah tidak mempertaruhkan APBN di atas asumsi yang tidak masuk akal.


Pada bagian lain dia menyebtukan di tengah pengurangan anggaran itu, BUMN seharusnya tidak lagi mengharapkan suntikan dana melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).


Menurut Hendrawan, akibat pemangkasan tersebut kekuatan APBN dalam memggerakkan sektor ekonomi akan melemah. Agar tidak terjadi perlambatan yang semakin parah maka harus diimbangi peran swasta.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa swasta dapat berkontribusi melalui dana-dana repatriasi yang masuk ke sektor rill. Untuk itu, BUMN harus kreatif menampung dan memamfaatkan dana tersebut.


Sebelumnya, Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016. Kendati demikian, dia yakin stimulus ekonomi masih tetap terjaga di tengah guncangan ekonomi global yang belum pulih.

"Saya yakin bisa karena kita lihat ruang pemotongannya tidak memotong anggaran infrastruktur," ujarnya.Menurutnya, pemangkasan anggaran juga atas pertimbangan Presiden Joko Widodo.


Dia menegaskan pemotongan anggaran dilakukan  pada program-program yang tidak produktif. Misalnya, biaya perjalanan dinas dan dana operasional.


"Ini tidak memotong hal-hal yang memang sudah merupakan priortitas pemerintah seperti infrastruktur," ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 TriliunTarget Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016. Hal ini lantaran target penerimaan negara dari perpajakan diperkirakan akan meleset hingga Rp219 triliun di bawah target.selengkapnya

DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk Nelayan

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

Inpres Pemangkasan Anggaran Rp133 Triliun Segera TerbitInpres Pemangkasan Anggaran Rp133 Triliun Segera Terbit

Instruksi Presiden atau Inpres yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp133 triliun bakal segera terbit. Pemerintah tidak akan mengubah APBN-P melalui persetujuan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemotongan anggaran hanya akan dituangkan dalam instruksi presiden. Dia menjanjikan Inpres tersebut akan terbit dalam dua hari ke depan.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Wapres JK Soal Pemangkasan Anggaran: Yang Salah Pajak NihWapres JK Soal Pemangkasan Anggaran: Yang Salah Pajak Nih

Pemerintah berencana kembali memangkas anggaran yang sudah tertuang dalam APBN-P 2016. Belanja yang ingin dikurangi mencapai Rp 133,8 triliun yang diambil dari kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.selengkapnya

APBN-P 2016 Diutak-atik, Ekonom: Jangan Pangkas Anggaran PendidikanAPBN-P 2016 Diutak-atik, Ekonom: Jangan Pangkas Anggaran Pendidikan

Ekonom Universitas Gunadarma Beny Susanti mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran pendidikan walaupun Undang-undang APBN-Perubahan tahun 2016 akan direvisi. Wanita yang akrab dipanggil Susanti itu menyatakan pemerintah harus berhati-hati jika ingin melakukan pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 untuk sektor pendidikan dan kebudayaan agar tidak meselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

Pemerintah Bidik Objek Cukai BaruPemerintah Bidik Objek Cukai Baru

KEMENTERIAN Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengkaji ekstensifikasi objek barang kena cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan. Beberapa objek yang mejadi calon pengenaan cukai di antaranya kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.selengkapnya

Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa tidak aneh apabila cukai rokok dipakai untuk membiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fachmi di Jakarta, Kamis, menerangkan mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia yang salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginyaselengkapnya

Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

Samsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak BermotorSamsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak Bermotor

Samsat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 0722/ Kudus untuk mengingatkan penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera melunasinya.selengkapnya

Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea dan cukai hingga 6 Desember 2017 telah mencapai 77,36% atau sebesar Rp 146,3 triliun dari target sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah Pemerintah

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Pebisnis koperasi minta keringanan pajakPebisnis koperasi minta keringanan pajak

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini.selengkapnya

Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-Commerce

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya



 
TAGS # :