DPD: Laksanakan Tax Amnesty untuk Tutup Defisit Negara

Jumat 24 Jun 2016 07:43Administratordibaca 487 kaliSemua Kategori

rmol 004

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak agar UU yang mengatur kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera diberlakukan. Kebijakan tax amnesty diperlukan untuk mengatasi defisit dalam APBN 2016.

Demikian pandangan DPD RI menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) Tahun Anggaran 2016 dan memberikan pertimbangan terhadap Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK Tahun 2015 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-7 Masa Sidang V Tahun 2015-2016, di Senayan Jakarta, Kamis (23/6). Sidang dipimpin Wakil Ketua Farouk Muhammad dan GKR Hemas ini.

Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, menjelaskan, terdapat defisit sebesar Rp 273 triliun pada APBN 2016. Sedangkan RAPBN-P 2016 defisit naik menjadi Rp 313,3 triliun atau meningkat sebesar 40,2 triliun. Kenaikan defisit ini disebabkan menurunnya pendapatan negara, baik dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

"Defisit bisa dimungkinkan turun dengan pengehematan belanja pusat yang tidak terkait langsung dengan pembangunan di daerah, optimalisasi pelaksanaan tax amnesty. Hasil tax amnesty dapat disihkan sebagian khusus untuk menutup defisit anggaran," kata Ajiep.

DPD juga meminta agar pemerintah tidak melakukan pengurangan untuk belanja langsung pada kementerian yang strategis bagi pembangunan daerah.

Menurut DPD, kementerian strategis yang berperan bagi pembangunan daerah antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.

Sumber : rmol.co (23 Juni 2016)
Foto : rmol.co




BERITA TERKAIT
 

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya

Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

Agar defisit tak gemuk, ini opsi untuk pemerintahAgar defisit tak gemuk, ini opsi untuk pemerintah

Per Desember 2016, utang Indonesia tercatat Rp 3.467 triliun. Jika ditambah utang sepanjang tahun berjalan sebesar Rp 384,7 triliun, utang Indonesia sudah mencapai Rp 3.851,1 triliun di 2017.selengkapnya

Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenPenerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 Persen

Pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret meskipun sudah memasukkan asumsi tambahan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BI: Anggaran Kementerian Dipangkas untuk Selamatkan FiskalBI: Anggaran Kementerian Dipangkas untuk Selamatkan Fiskal

Kementerian Keuangan melakukan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga karena menilai target penerimaan pajak tertekan. Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo meyakini, jika pemangkasan anggaran tersebut merupakan keputusan pemerintah yang sudah dipertimbangkan dengan sangat baik.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :