Dorong Transaksi Repo, OJK Ingin Stimulus Pajak

Jumat 29 Jan 2016 18:32Administratordibaca 397 kaliSemua Kategori

OJK 001

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ingin meningkatkan transaksi repo untuk mendorong perkembangan pasar modal Indonesia.

Repo sendiri merupakan kontrak jual beli efek dengan janji beli atau jual kembali dengan waktu serta harga yang telah disepakati.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, untuk itu perlu adanya insentif pajak untuk mendorong instrumen tersebut.

‎"Kalau ada perlakuan perpajakan yang bisa memberikan semacam insentif bisa berkembang. Tentu kita akan bicara dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jadi saya belum bisa katakan bentuk insentifnya masih perlu dibahas‎ level teknis. Kick off meeting sudah dilakukan  dikoordinasikan dibantu Pak Menko. Kami harapkan di teknis ada pembahasan lebih detil yang mendorong repo‎ lebih jauh," jelas dia di Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Pihaknya tak menjelaskan secara detil insetif pajak seperti apa yang dimaksud. Dia bilang, untuk itu masih perlu kajian di tingkat teknis.

"‎Secara umum saja, repo itu ada underlying obligasi dan ada saham, pada saat ini sesuai dengan pajak obligasi maupun saham kalau bisa didorong ada keberpihakan mendorong repo‎," tutur dia.

Saat ini, pihak OJK sedang menyelesaikan satu-persatu penghambat transaksi repo. Salah satunya dengan meluncurkan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia. GMRA Indonesia sendiri merupakan perjanjian yang digunakan lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo.

GMRA Indonesia mengadopsi GMRA global yang diterbitkan International Capital Market Association (ICMA). Tujuannya, untuk memberikan standardisasi perjanjian transaksi repo.

Dalam GMRA memuat keharusan perpindahan kepemilikan dalam setiap leg transaksi repo, pemeliharaan margin, dan penanganan kegagalan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, transaksi repo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2011-2015 tercatat volume transaksi mencapai 150,2 triliun dengan nilai transaksi Rp 136,8 triliun. Dibanding 2006-2011 volumenya hanya 42,6 triliun dengan nilai transaksi Rp 35,78 triliun.

"Namun demikian perkembangan transaksi repo di Indonesia  yang cukup menggembirakan itu ternyata diikuti dengan perkembangan yang beragam permasalahan atau tantangan dalam implementasinya. Terutama muncul berbagai variasi transaksi repo yang tidak terstandar dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum‎," tukas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 29 Januari 2016)
Foto : liputan6.com (Angga Yuniar)




BERITA TERKAIT
 

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Transaksi dengan Kartu Diusulkan Raih Insentif PajakTransaksi dengan Kartu Diusulkan Raih Insentif Pajak

Keterbukaan data nasabah kartu kredit di beberapa negara belahan dunia memang sudah lebih dulu diterapkan. Bahkan, menurut Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), ada pula beberapa negara yang tidak segan-segan memberikan insentif pajak kepada nasabah yang mau buka-bukaan terhadap datanya.selengkapnya

OJK: Pengampunan Pajak Bisa Mendorong UKM BerkembangOJK: Pengampunan Pajak Bisa Mendorong UKM Berkembang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah-DIY menyatakan kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong perkembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

Amnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar SahamAmnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa program amnesti pajak akan menjadi salah satu faktor yang mendorong rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham domestik meningkat menjadi Rp 6,6-Rp 7 triliun.selengkapnya

Transaksi Kartu Kredit RI Bisa Diintip Ditjen Pajak, Bagaimana Negara Lain?Transaksi Kartu Kredit RI Bisa Diintip Ditjen Pajak, Bagaimana Negara Lain?

Perbankan penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap bulannya. Laporan perdana harus dikumpulkan pada 31 Mei 2016. Bagaiamana yang berlaku di negara lain?selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya

Jokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetJokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan Target

Memasuki periode kedua pelaksanaan tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi dilakukan karena melihat potensi yang masih sangat besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 PersenRealisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 Persen

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada 2016 ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

KPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaKPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK Prima

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak‎ PT EK Prima Ekspor Indonesia. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.selengkapnya

Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar Pajak

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya

Samsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak PajakSamsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak Pajak

Hingga Desember 2016 masih ada sebanyak 80.000 kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang belum melakukan daftar ulang pajaknya. Untuk mengurangi semakin banyaknya penunggak pajak, kini Kantor Pajak berusaha melakukan pelayanan setiap hari dan pelayanan keliling ke desa-desa.selengkapnya

Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?

Program amnesti (pengampunan) pajak di periode dua, jauh dari harapan. Bak langit dan bumi dibandingkan periode pertama. Pertanda buruk?selengkapnya

PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

Jokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar NegeriJokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Capaian itu tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :