DJP Serahkan Tersangka Faktur Bodong ke Kejaksaan

Kamis 26 Jan 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 313 kaliSemua Kategori

LIPUTAN6 1046

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan penerbitan faktur bodong senilai Rp 1,2 triliun sekaligus harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.  Penjahat perpajakan itu akan menjalani sidang atas kasus TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Direktur Penegakkan Hukum DJP, Dadang Suwarna mengungkapkan, ‎Amie Hamid merupakan seorang pengusaha yang sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya alias abal-abal, berdasarkan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Tindak ‎pidana penerbitan dan penjualan faktur fiktif ini sudah disidangkan dan telah keluar putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusan tersebut, Ame Hamid telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, serta dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan denda Rp 246,83 miliar.

"Jadi tersangka ini membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan nilai Rp 1,2 triliun. Dia menjual faktur abal-abal dengan penggelapan ‎Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 123,41 miliar, dan dia memperoleh keuntungan Rp 49,15 miliar," jelas Dadang saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Dadang menambahkan, dari keuntungan Rp 49 miliar tersebut, Amie Hamid melakukan transfer dan membelanjakan untuk tujuan mengubah dari transaksi ilegal menjadi legal yang diputuskan sebagai sangkaan tindak pidana TPPU.

Tersangka melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, dan membelanjakan uang hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya, antara lain dengan cara melakukan tra‎nsaksi tunai untuk memutus mata rantai aliran dana, mencampur harta legal dengan harta hasil tindak pidana.

Kemudian membelanjakan hasil tindak pidana, berupa harta kekayaan dan menggunakan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis atau usaha yang sah atau legal. Perbuatan tersangka merupakan TPPU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010‎ tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Jumlah yang berhasil diselamatkan dari penerbitan faktur bodong itu sebesar Rp 26,89 miliar. Itu berupa aset-aset tersangka dari perbuatan pidana tersebut, seperti uang tunai, properti, dan kendaraan," tutur dia.

Adapun sebagian aset milik Amie Hamid yang disita DJP senilai Rp 26,89 miliar dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai barang bukti, antara lain:

- uang tunai sebesar Rp 441,77 juta yang merupakan pengembalian atas pembatalan pembelian apartemen unit 31 BD tipe 3BR-B luas 61,40 meter persegi di Newmont Apartment.

- delapan bidang properti baik tanah maupun bangunan dengan taksiran nilai pasar mencapai ‎Rp 24,5 miliar.

- sembilan unit kendaraan dengan total nilai Rp 1,9 miliar.

‎"Apabila terbukti bersalah atas sangkaan kasus TPPU, maka ancaman kurungan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar," ujar Dadang.

‎Kata Dadang, ini bukanlah kali pertama DJP melakukan penyidikan TPPU atas hasil kejahatan di bidang perpajakan. Sebelumnya, ada Rinaldus Andry Suseno (RAS). Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

‎Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung RI, Heffinur menambahkan Kejaksaan Agung mendukung sepenuhnya kinerja DJP dalam memberantas kejahatan penerbitan faktur pajak fiktif dan TPPU.

‎"Amie Hamid sudah tahap II di Kejaksaan Negeri Jaksel. Kami sangat mendukung penuh karena negara sangat membutuhkan pajak untuk menopang pembangunan Indonesia," tandas dia.


Sumber : liputan6.com (Jakarta, 26 Januari 2017)

Foto : liputan6




BERITA TERKAIT
 

Ini Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian UangIni Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian Uang

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyita berbagai aset atau harta Amie Hamid, tersangka tindak pidana penerbitan dan penjualan faktur pajak fiktif senilai Rp 26,87 miliar.selengkapnya

DJP serahkan pelaku TPPU ke Kejaksaan JakselDJP serahkan pelaku TPPU ke Kejaksaan Jaksel

Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan seorang tersangka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan beserta harta sitaan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.selengkapnya

Ditjen Pajak kembangkan TPPU dari pidana pajakDitjen Pajak kembangkan TPPU dari pidana pajak

Tim penyidik Direktorat Jenderal Pajak / Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan beserta harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.selengkapnya

Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus DitindaklanjutiTindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus Ditindaklanjuti

Sejak dibongkar oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bersama ribuan media di seluruh dunia pekan lalu, Dokumen Panama alias Panama Papers menghenyakkan konstelasi ekonomi politik dunia. Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davio Gunnlaugsson harus mundur karena nama istrinya masuk dan Perdana Menteri Inggris David Cameron harus sibuk membuat klarifikasiselengkapnya

Kantor Pajak Jakarta Selatan I Raup Uang Tebusan Rp 5,4 MiliarKantor Pajak Jakarta Selatan I Raup Uang Tebusan Rp 5,4 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Ditjen Pajak) Jakarta Selatan I baru meraup uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) Rp 5,4 miliar hingga saat ini. Sedangkan secara nasional, total uang tebusan telah mencapai Rp 231 miliar.selengkapnya

Menkeu Hentikan Pemeriksaan Tindak Pidana PerpajakanMenkeu Hentikan Pemeriksaan Tindak Pidana Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan semua proses pemeriksan tindak pidana perpajakan untuk menunjang keberhasilan program pengampunan pajak. "Untuk menciptakan kesuksesan tax amnesty, kami stop semua pemeriksaan. Saya menegaskan bahwa kami sesuai UU Pengampunan Pajak menutup seluruh pemeriksaan," kata Sri dalam acara sosialisasi amnesti pajak di Jakartaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp 1.385,9 triliun, naik Rp 144,1 triliun dari target penerimaan sebelumnya. Hal ini akan tercapai apabila pemerintah dapat memanfaatkan data dari Automatic Exchange Of Information (AEOI).selengkapnya

Pendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakPendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajak

Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak.selengkapnya

Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakat

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

BMW tunggu aturan baru pajak sedanBMW tunggu aturan baru pajak sedan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Laba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakLaba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajak

Meski berhasil meraih pertumbuhan penjualan yang positif, PT Fajar Surya Wisesa Tbk belum mampu meningkatkan pertumbuhan laba di tahun 2017 lalu. Melonjaknya beban pajak serta kerugian kurs menekan laba perusahaan pulp and paper ini.selengkapnya

MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?

Mahkamah Agung ( MA) telah membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) pada Rabu (21/2).selengkapnya

Inilah tunjangan hakim pengadilan pajakInilah tunjangan hakim pengadilan pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.selengkapnya

30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, langkah ini akan diikuti oleh BUMN lainnya bahkan swasta.selengkapnya

Hyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar SedanHyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar Sedan

Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) Mukiat Sutikno menilai harmonisasi tarif pajak kendaraan bermotor paling efektif untuk mendongkrak pasar sedan di dalam negeri.selengkapnya

BMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan LokalBMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan Lokal

BMW memperkirakan penurunan pajak sedan akan menciptakan pasar baru bagi model kendaraan tersebut, dan akan berimbas pada kemungkinan produksi lokal seiring dengan meningkatnya volume penjualan di Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :