DJP Riau Kepri Aksi Simpatik di CFD

Ahad 6 Mar 2016 17:36Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

tribunnews 002

Kantor Wilayah DJP Riau Kepri mengadakan aksi simpatik di Car Free Day (CFD), Minggu (6/3/2016). Kasi Humas Kanwil DJP Riau Kepri, Mariyaldi mengatakan aksi tersebut dalam rangka penyampaian SPT Tahunan kepada warga Pekanbaru.

"Aksi simpatik ini baru pertama kali Kita adakan di tahun 2016 ini. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membertahukan kepada warga wajib pajak bahwasanya pembayaran tagihan SPT Tahunan orang pribadi sudah dilakukan lewat e-filing,"ujarnya.


Dijelaskannya, e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau website penyalur SPT elektronik. Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan menggunakan e-Filing, Wajib Pajak dapat mengunjungi website Direktorat Jenderal Pajak yakni www.pajak.go.id dan klik pada icon e-Filing atau langsung mengunjungi alamat e-Filing.pajak.go.id atau halaman penyalur SPT elektronik yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Dilanjutkannya, dalam prosesnya wajib pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara e-Filing. Untuk memperoleh e-FIN, bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-Filing melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.


"Jadi warga wajib pajak tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor pajak dan bertemu petugas pajak untuk melakukan pembayaran tagihan. Cukup lewat internet di lokasi masing-masing sudah bisa melunasi semua tagihan. Mudah, cepat dan aman,"tuturnya.


Selain di CFD, Mariyaldi mengaku pihak Kanwil DJP Riau Kepri juga bakal membuka pojok pajak di Mal Ciputra dan Mal Pekanbaru pada tanggal 20-31 Maret 2016, mulai pukul 10 pagi hingga sembilan malam. Tak hanya itu, Kanwil DJP Riau Kepri juga melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang SPT Tahunan ke perusahaan-perusahaan.


"Perusahaan yang menjadi sasaran bimtek ini adalah perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Kegiatannya dilakukan selama seminggu ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan informasi tata cara pembayaran tagihan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2016," ucapnya.

Sumber : tribunnews.com (Pekanbaru, 06 Maret 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya

Presiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-FilingPresiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-Filing

Presiden Joko Widodo melakukan pengisian dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang pada Kamis (3/2). Tahun ini menjadi kali kedua Presiden menyerahkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-filing atau berbasis elektronik.selengkapnya

Gubernur Akmil sampaikan SPT Tahunan dengan e-filingGubernur Akmil sampaikan SPT Tahunan dengan e-filing

KPP Pratama Magelang melaksanakan kegiatan sosialisasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kepada 538 orang organik Akademi Militer (Akmil) termasuk para Pejabat Distribusi Akmil. Bertempat di gedung Moch Lily Rochli Akademi Militer Magelang, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 Maret 2016 dan dihadiri Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Hartomo, S.Ip.selengkapnya

Wapres Laporkan SPT Pajak Tahunan Secara ElektronikWapres Laporkan SPT Pajak Tahunan Secara Elektronik

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan secara elektronik dan menerima bukti pelaporan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Neil Maldrin Noor, di Makassar, Jumat. "Pada tahun 1970-an dan 1980-an, fungsi pajak dalam penerimaan negara itu nomor dua karena yang paling besar adalah minyak.selengkapnya

Ketua BPK Lega Sudah Lapor SPT Pajak 2016 Pakai e-FilingKetua BPK Lega Sudah Lapor SPT Pajak 2016 Pakai e-Filing

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar telah menuntaskan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 Orang Pribadi secara online menggunakan e-filing. Dalam pelaporan kewajiban pajak, Harry mengakui ada penambahan harta yang diungkap di SPT 2016.selengkapnya

Pelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiPelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan Sanksi

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016, tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Dengan keluarnya Keputusan Dirjen ini, maka denda keterlambatan pelaporan SPT dengan e-filingselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun DepanJurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun Depan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memaksimalkan data pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) untuk mengejar penerimaan di tahun 2018.selengkapnya

Batasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah MerosotBatasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah Merosot

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan batas Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua setelah Vietnam.selengkapnya

Kejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% BeratKejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% Berat

Target penerimaan pajak Rp 1.283,6 triliun pada APBNP Tahun Anggaran 2017 berat untuk direalisasikan 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini pun sebenarnya sudah diproyeksi sejak pertengahan tahun.selengkapnya

DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari Target

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Pajak BPHTB Semarang Lampaui TargetPajak BPHTB Semarang Lampaui Target

Perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp336 miliar pada 2017.selengkapnya

Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan Online

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiKata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya

Sebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lainSebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lain

Tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang masih di bawah 11% (dalam artian sempit) terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, rendahnya tax ratio Indonesia lantaran basis pajak yang rendah yang juga disebabkan oleh sejumlah hal.selengkapnya

Tak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMTak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

Kemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSKemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJS

Setelah mengeluarkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat juga akan meluncurkan skema kebijakan dua kebijakan lainnya untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya



 
TAGS # :