DJP Perjuangkan Terbentuknya Badan Penerimaan Pajak Tahun Ini

Senin 17 Okt 2016 12:01Administratordibaca 158 kaliSemua Kategori

istockphoto 001

Masih ingat dengan rencana penggantian wajah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Pajak? Rencana besar transformasi kelembagaan ini terus diperjuangkan pemerintah dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di 2016.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Arif Yanuar mengatakan, pemerintah masih berharap DPR dapat membahas revisi UU KUP di sisa waktu tahun ini. Sebab Rancangan UU KUP sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.


"RUU KUP sudah disampaikan ke DPR. Kami ingin berlaku di tahun depan, dengan harapan dibahas tahun ini. Karena tahun depan mulai lagi pembahasan revisi UU PPh dan PPN," kata Arif di Jakarta, seperti ditulis Senin (17/10/2016).

Dijelaskannya, DJP tidak mempermasalahkan bila pembentukan Badan Penerimaan Pajak ini langsung di bawah Presiden atau tetap berada di bawah Menteri Keuangan (Menkeu), termasuk lepas dari Kemenkeu atau tidak.


DJP, sambung Arif, hanya berharap diberikan keleluasaan dalam beberapa hal. Contohnya dalam mengatur sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan anggaran yang lebih fleksibel, tidak terikat dengan aturan maupun birokrasi pegawai negeri.

"Mau lembaga atau tidak, di bawah Presiden atau Menkeu, kami ingin punya keleluasaan, contohnya dalam mengatur SDM. Tidak terikat aturan pegawai negeri sehingga susah kalau mau kasih reward dan punishment, termasuk mau pecat pegawai," terangnya.


Belum lagi jika mau merekrut pegawai baru yang memiliki keahlian tertentu untuk menjawab tantangan baru. Arif mengaku, sangat sulit sekali. Andaipun bisa, tambahnya, para ahli tersebut harus berangkat dari level bawah.


"Kami kan butuh orang dengan keahlian atau bidang-bidang tertentu, misalnya IT. Kami tidak bisa rekrut langsung ada di level menengah, semua harus mulai dari pelaksana, lalu ke jenjang selanjutnya," keluhnya.


Sementara dalam penggunaan anggaran Badan Penerimaan Pajak, Arif mengaku, keleluasaan sangat penting. Ia mengungkapkan, DJP selama ini kesulitan bila ingin membuka kantor baru di daerah atau wilayah dengan potensial ekonomi cukup besar.


"Kalau mau buka kantor baru di daerah yang punya potensial ekonomi susah sekali terkait anggaran. Prosesnya panjang, dan saat panjang itulah ada potensial lost pajak karena kami terlambat hadir di daerah yang ekonominya sedang berkembang cepat," tegas Arif.


Terpisah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah masih mendesain Badan Penerimaan Pajak supaya selaras dan konsisten dengan reformasi perpajakan yang sedang dijalankan. Badan ini tentu harus bisa melaksanakan fungsinya secara kredibel, bersih dari korupsi, dan efektif.


"Desain ini harus melihat kinerja historis DJP karena desain UU tidak bisa di copy dari negara lain, tapi harus melihat situasi Indonesia dan lingkungan seperti apa, dan saat mendesain tidak boleh lupakan faktor ini agar tidak salah," jelas Sri Mulyani.


Terkait hal ini, Sri Mulyani berharap Badan Penerimaan Pajak ini terbentuk secara kredibel, dihormati, memiliki reputasi baik, dan menjadi lembaga pemungutan pajak yang disegani masyarakat. "Juga dipercaya karena tidak akan mengkhianati nilai-nilai governance dan integritas," tegasnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, DJP menargetkan pengoperasian Badan Penerimaan Pajak di 2018. Nantinya, badan ini akan ‎terpisah dari Kemenkeu dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.


"Ini akan beroperasi 1 Januari 2018‎. Nama badannya belum. Ini seperti lembaga pemerintah non kementerian, berada di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi tetap melalui koordinasi dengan Kemkeu," ujar Mantan Direktur Peraturan Perpajakan I Irawan.


Irawan menjelaskan, dengan adanya badan baru tersebut, akan ada pemisahan antara fungsi kebijakan dan fungsi administrasi perpajakan. Dengan demikian diharapkan upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak bisa maksimal.


"Ini akan dipisahkan, antara fungsi policy dan fungsi administrasi. dengan begitu, kapasitas DJP dalam melakukan pemeriksaan juga akan semakin luas," tandas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 17 Oktober 2016)
Foto : istockphoto




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Badan Penerimaan Pajak Beroperasi Penuh Mulai 2018Badan Penerimaan Pajak Beroperasi Penuh Mulai 2018

Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan pengoperasian badan baru yang akan fokus pada pemungutan pajak pada 2018. Nantinya, badan tersebut akan ‎terpisah dari Kemenkeu dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.selengkapnya

Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUPPemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUP

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk menjadi lembaga sendiri akan dibahas dalam waktu dekat. Penguatan ini telah masuk dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

DPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriDPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang Mandiri

Sudah saatnya Indonesia punya badan perpajakan yang memiliki otoritas kuat terlepas dari Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan penindakan atas pelaku kejahatan pajak.selengkapnya

DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar Pajak

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya

Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sulitnya penarikan pajak Google yang dilakukan pemerintah Indonesia terjadi juga pada negara-negara lain yang selama ini mengoperasikan aplikasi tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 T

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Ditjen Pajak tak percaya laporan keuangan GoogleDitjen Pajak tak percaya laporan keuangan Google

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan PT Google Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan periode 2012 hingga 2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak Rp 74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan Rp 18,5 miliar.selengkapnya

Investor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merahInvestor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merah

Mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa Asia mencatatkan penurunan pada transaksi perdagangan Senin (20/2). Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, pada pukul 08.20 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average turun 0,57%. Kondisi ini terjadi seiring penguatan yen terhadap dollar AS. Pagi ini, nilai tukar yen berada di level 112,94, di bawah level 114,4 pada pekan lalu.selengkapnya

Harga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak TrumpHarga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak Trump

Harga minyak dunia pada perdagangan hari ini naik, namun keuntungannya minim karena investor sedang memperhatikan apakah peningkatan pengeboran dan catatan stok minyak Amerika Serikat (AS) akan melemahkan upaya produsen minyak untuk memangkas produksi dan membawa pasar ke dalam keseimbangan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :