DJP Perjuangkan Terbentuknya Badan Penerimaan Pajak Tahun Ini

Senin 17 Okt 2016 12:01Administratordibaca 276 kaliSemua Kategori

istockphoto 001

Masih ingat dengan rencana penggantian wajah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Pajak? Rencana besar transformasi kelembagaan ini terus diperjuangkan pemerintah dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di 2016.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Arif Yanuar mengatakan, pemerintah masih berharap DPR dapat membahas revisi UU KUP di sisa waktu tahun ini. Sebab Rancangan UU KUP sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.


"RUU KUP sudah disampaikan ke DPR. Kami ingin berlaku di tahun depan, dengan harapan dibahas tahun ini. Karena tahun depan mulai lagi pembahasan revisi UU PPh dan PPN," kata Arif di Jakarta, seperti ditulis Senin (17/10/2016).

Dijelaskannya, DJP tidak mempermasalahkan bila pembentukan Badan Penerimaan Pajak ini langsung di bawah Presiden atau tetap berada di bawah Menteri Keuangan (Menkeu), termasuk lepas dari Kemenkeu atau tidak.


DJP, sambung Arif, hanya berharap diberikan keleluasaan dalam beberapa hal. Contohnya dalam mengatur sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan anggaran yang lebih fleksibel, tidak terikat dengan aturan maupun birokrasi pegawai negeri.

"Mau lembaga atau tidak, di bawah Presiden atau Menkeu, kami ingin punya keleluasaan, contohnya dalam mengatur SDM. Tidak terikat aturan pegawai negeri sehingga susah kalau mau kasih reward dan punishment, termasuk mau pecat pegawai," terangnya.


Belum lagi jika mau merekrut pegawai baru yang memiliki keahlian tertentu untuk menjawab tantangan baru. Arif mengaku, sangat sulit sekali. Andaipun bisa, tambahnya, para ahli tersebut harus berangkat dari level bawah.


"Kami kan butuh orang dengan keahlian atau bidang-bidang tertentu, misalnya IT. Kami tidak bisa rekrut langsung ada di level menengah, semua harus mulai dari pelaksana, lalu ke jenjang selanjutnya," keluhnya.


Sementara dalam penggunaan anggaran Badan Penerimaan Pajak, Arif mengaku, keleluasaan sangat penting. Ia mengungkapkan, DJP selama ini kesulitan bila ingin membuka kantor baru di daerah atau wilayah dengan potensial ekonomi cukup besar.


"Kalau mau buka kantor baru di daerah yang punya potensial ekonomi susah sekali terkait anggaran. Prosesnya panjang, dan saat panjang itulah ada potensial lost pajak karena kami terlambat hadir di daerah yang ekonominya sedang berkembang cepat," tegas Arif.


Terpisah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah masih mendesain Badan Penerimaan Pajak supaya selaras dan konsisten dengan reformasi perpajakan yang sedang dijalankan. Badan ini tentu harus bisa melaksanakan fungsinya secara kredibel, bersih dari korupsi, dan efektif.


"Desain ini harus melihat kinerja historis DJP karena desain UU tidak bisa di copy dari negara lain, tapi harus melihat situasi Indonesia dan lingkungan seperti apa, dan saat mendesain tidak boleh lupakan faktor ini agar tidak salah," jelas Sri Mulyani.


Terkait hal ini, Sri Mulyani berharap Badan Penerimaan Pajak ini terbentuk secara kredibel, dihormati, memiliki reputasi baik, dan menjadi lembaga pemungutan pajak yang disegani masyarakat. "Juga dipercaya karena tidak akan mengkhianati nilai-nilai governance dan integritas," tegasnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, DJP menargetkan pengoperasian Badan Penerimaan Pajak di 2018. Nantinya, badan ini akan ‎terpisah dari Kemenkeu dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.


"Ini akan beroperasi 1 Januari 2018‎. Nama badannya belum. Ini seperti lembaga pemerintah non kementerian, berada di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi tetap melalui koordinasi dengan Kemkeu," ujar Mantan Direktur Peraturan Perpajakan I Irawan.


Irawan menjelaskan, dengan adanya badan baru tersebut, akan ada pemisahan antara fungsi kebijakan dan fungsi administrasi perpajakan. Dengan demikian diharapkan upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak bisa maksimal.


"Ini akan dipisahkan, antara fungsi policy dan fungsi administrasi. dengan begitu, kapasitas DJP dalam melakukan pemeriksaan juga akan semakin luas," tandas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 17 Oktober 2016)
Foto : istockphoto




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUPPemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUP

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk menjadi lembaga sendiri akan dibahas dalam waktu dekat. Penguatan ini telah masuk dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

Badan Penerimaan Pajak Beroperasi Penuh Mulai 2018Badan Penerimaan Pajak Beroperasi Penuh Mulai 2018

Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan pengoperasian badan baru yang akan fokus pada pemungutan pajak pada 2018. Nantinya, badan tersebut akan ‎terpisah dari Kemenkeu dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.selengkapnya

DPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriDPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang Mandiri

Sudah saatnya Indonesia punya badan perpajakan yang memiliki otoritas kuat terlepas dari Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan penindakan atas pelaku kejahatan pajak.selengkapnya

DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar Pajak

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya

Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sulitnya penarikan pajak Google yang dilakukan pemerintah Indonesia terjadi juga pada negara-negara lain yang selama ini mengoperasikan aplikasi tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :