Djakarta Lloyd 10 tahun Hidup dari Kemplang Pajak

Kamis 28 Jan 2016 10:26Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

bumn 001

 

PT Djakarta Lloyd (Persero) pada akhirnya terbebas dari jurang likuidasi setelah berhasil mencetak kinerja keuangan yang positif selama dua tahun belakangan ini.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Arham S Torik mengatakan, selama 65 tahun belakangan kinerja Djakarta Lloyd hampir tidak pernah mencetak laba. Meskipun pada dahulu kapal yang dimiliki 24 kapal dan mampu menguasai pasar angkutan kargo di Indonesia.

"Perusahaan ini pada 2011 hampir dilikuidasi, jadi 10 tahun terakhir hidup karena ngemplang pajak, dan pada akhirnya stuck karena seluruh alat produksi tidak beroperasi dan tidak bisa membayarkan gaji perusahaan," kata Arham saat acara BUMN Marketeers di Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Arham menyebutkan, Djakarta Lloyd terbebas dari jurang likuidasi lantaran adanya upaya mengonversi utang dengan adanya suntikan modal dari pemerintah yakni PMN sebesar Rp350 miliar di 2015.


"Ini babak baru Djakarta Lloyd dalam membangun bangsa. Saya tidak mau melihat ke belakang, karena isinya hanya masalah saja," tambahnya.

Saat ini, Djakarta Lloyd telah berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp18 miliar di 2015 atau meningkat Rp6 miliar jika dibandingkan dengan capaian laba bersih di 2014 yang sekira Rp12 miliar. Bahkan, dengan adanya upaya-upaya kerjasama dan memanfaatkan sinergi BUMN, Djakarta Lloyd menargetkan laba bersih di 2016 sekira Rp60 miliar.


"Perusahaan ini sempat ingin dilikuidasi saat 2011-2013, tetapi berkat mengonversi utang, dan mendapat PMN sehingga ekuitas kita membaik," tukasnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 27 Januari 2016)
Foto : bumn.go.id

 




BERITA TERKAIT
 

NPL Membaik, Laba Bersih Maybank Indonesia Naik 71%NPL Membaik, Laba Bersih Maybank Indonesia Naik 71%

Di tengah perlambatan ekonomi dan banyaknya tantangan di berbagai sektor usaha PT Bank Maybank Indonesia berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Sepanjang tahun 2016 PT Bank Maybank Indonesia membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 71%.selengkapnya

Bank Yudha Bhakti proyeksikan laba sebelum pajak Rp 131 miliar di tahun iniBank Yudha Bhakti proyeksikan laba sebelum pajak Rp 131 miliar di tahun ini

PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) memproyeksikan laba sebelum pajak sampai akhir 2018 mencapai Rp 131 miliar. Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (13/11), Bank Yudha Bhakti juga memperkirakan penyaluran kredit sebesar Rp 4,2 triliun di 2018 atau naik 9% secara tahunan.selengkapnya

Cukai Naik, Delta Djakarta (DLTA) Pertimbangkan Naikkan Harga JualCukai Naik, Delta Djakarta (DLTA) Pertimbangkan Naikkan Harga Jual

Emiten produsen minuman beralkohol, PT Delta Djakarta Tbk. mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian harga jual, setelah kenaikan cukai untuk produk minuman beralkohol efektif per 1 Januari 2019. Penyesuaian harga dilakukan untuk menjaga margin laba bersih perseroan.selengkapnya

PT PP Properti Raih Laba Bersih Jadi Rp365,3 MPT PP Properti Raih Laba Bersih Jadi Rp365,3 M

T PP Properti Tbk (PPRO) meraih laba bersih menjadi Rp365,3 miliar per 31 Desember 2016 dari periode yang sama 2015 sebesar Rp300,3 miliar.selengkapnya

Danamon Bukukan Laba Bersih Sebelum Pajak Rp 4,5 TriliunDanamon Bukukan Laba Bersih Sebelum Pajak Rp 4,5 Triliun

Bank Danamon membukukan laba bersih sebelum pajak Rp 4,5 triliun sepanjang tahun buku 2016, atau naik 39 persen dari laba bersih sebelum pajak tahun sebelumnya.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tertangkapnya salah satu pegawai pajak pun menjadi pembelajaran bagi Sri Mulyani untuk lebih tegas dalam melakukan reformasi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya



 
TAGS # :