Ditjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan Profesi

Selasa 18 Okt 2016 12:28Ajeng Widyadibaca 93 kaliSemua Kategori

ANTARA 1005

Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh).

Karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu merangkul mereka dan menyosialisasikan tara cara membayar pajak. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DKI Jakarta Slamet Budiarto menegaskan, pada dasarnya pihaknya mendukung kebijakan amnesti pajak.

”Kami menduga rendahnya partisipasi dokter yang mengikuti amnesti pajak karena ketidaktahuannya tentang mekanisme pembayaran pajak,” ujarnya. Dia menuturkan, sebenarnya kalangan dokter telah membayar pajak karena pihak rumah sakit itu sudah memotong pajak atas jasa yang mereka berikan.

Kondisi inilah kemudian membuat para dokter biasanya enggan untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) secara berkala ke kantor pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama membenarkan ketidaktahuan ini membuat mereka merasa tidak bersalah sehingga partisipasi dalam mengikuti amnesti pajak masih minim.

”Banyak kelompok profesi belum melaporkan pajak dengan benar seperti dokter, notaris, lawyer.Mereka merasa sudah membayar pajak karena sudah dipotong pemberi kerja,” kata Hestu kemarin. Hestu mencontohkan profesi dokter yang bekerja di rumah sakit selama ini sudah dipotong pajaknya secara otomatis.

Padahal, banyak dokter yang memiliki sumber penghasilan lain di luar pekerjaannya di rumah sakit. ”Jadi, banyak sumber penghasilan lain seperti praktik pribadi, yang belum mereka laporkan atau membayar pajak dengan benar,” sambungnya. Hestu menilai kondisi tersebut seharusnya membuat para dokter untuk mengikuti amnesti pajak karena program itu memberikan keuntungan dengan menghapus pokok pajak terutang sebelum tahun 2015.

Kenyataannya, banyak dari mereka yang memilih tidak ikut amnesti pajak. Dia juga menyinggung kelompok profesi seperti akuntan, notaris, dan pengacara yang paham tentang masalah pajak atau pembukuan yang tidak membayar pajak dengan benar dan tidak ikut amnesti pajak. Karena itulah Ditjen Pajak akan terus menggencarkan sosialisasi amnesti pajak kepada berbagai kelompok profesi tersebut.

”Sebenarnya sudah kita sosialisasikan di berbagai daerah-daerah. Kan banyak ada asosiasi notaris, asosiasi artis, IDI dan lain-lain oleh teman-teman KPP dan kanwilkanwil. Kita akan tetap sosialisasikan secara segmented, kita komunikasikan kenapa mereka enggak mau ikut amnesti pajak,” tuturnya.

Sebelumnya pemerintah mengincar sejumlah kelompok profesi yang berpenghasilan tinggi untuk menjadi objek amnesti pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Ditjen Pajak, kelompok potensial dimaksud adalah notaris, dokter, pengacara, arsitektur, akuntan, komisaris, serta direksi BUMN.

Sejauh ini partisipasi mereka terhadap program amnesti pajak masih sangat rendah. Dokter, misalnya, jumlah mereka 1065.495 orang, sedangkan yang memiliki NPPW sesuai NIK adalah 23.310. Dari jumlah tersebut, yang ikut amnesti pajak baru sebanyak 2.172 orang, sedangkan yang belum 21.138 orang.

Begitu pun dari kalangan notaris, yang sudah ikut amnesti pajak baru mencapai 3.186 orang, sedangkan yang belum 8.128 WP. Dari 14.686 notaris yang ditelusuri, yang tidak memiliki NPWP atau tidak sesuai antara NPWP dengan NIK yang dimiliki 3.371 orang. Selain kalangan profesi tersebut, Kemenkeu juga tengah menginventarisasi PNS, terutama golongan III ke atas, pejabat struktural, pejabat fungsional, dosen, dan profesor untuk mengikuti amnesti pajak.

Selain itu, pemerintah mengimbau kelompok UMKM, terutama yang menerima guyuran kredit usaha rakyat (KUR), untuk turut mengikuti program tersebut. Anggota DPR Komisi XI Andreas Eddy menyambut baik langkah pemerintah yang menyasar wajib pajak baru pada profesi-profesi tertentu di Indonesia. Menurutnya, terdapat banyak profesional di Indonesia yang sudah seharusnya menjadi wajib pajak baru.

”Saya kira kebijakan pemerintah memprioritaskan profesional seperti dokter, akuntan, dan profesi lain merupakan langkah yang positif. Sebab, mereka-mereka ini bisa saja belum sepenuhnya terkena fungsi sebagai wajib pajak,” kata dia.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, menurut Andreas, pemerintah perlu mendekati kelompok-kelompok tersebut secara efektif salah satunya lewat asosiasi kelompok profesi yang ada. ”Tax amnesty tahap pertama yang banyak menggaet wajib pajak besar salah satunya karena ada pendekatan dari asosiasi pengusaha. Hal yang sama perlu dilakukan pada asosiasi profesi,” katanya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 18 Oktober 2016)

Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Amnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan AkuntanAmnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan Akuntan

Pada periode pertama, animo masyarakat mengikuti amnesti pajak sangat tinggi. Hasilnya, sebanya 405.405 wajib pajak (WP) mengikuti program nasional itu dengan perincian 321.983 di antaranya merupakan WP orang.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya

Google Janji Bayar PajakGoogle Janji Bayar Pajak

Perusahaan raksasa internet Google akhirnya berkomitmen untuk membayar pajak. Kepastian untuk membayar pajak itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (1/2/2016).selengkapnya

Tebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 TriliunTebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya

Apindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakApindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib Pajak

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya

Ini Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMNIni Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMN

Seharusnya dalam acara tersebut Menkeu, Sri didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, namun dengan alasan yang tidak jelas Menteri Rini tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.selengkapnya

Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hingga saat ini kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Dari total 31,7 juta wajib pajak (WP) terdaftar, total tax ratio hanya mencapai 13%. Padahal di negara-negara lainnya, total tax ratio dapat mencapai 20%. "Tahun 2016 ada 32,7 juta wp terdaftar.selengkapnya

Menkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMNMenkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMN

Hal tersebut dikatakan oleh Menkeu Sri saat acara sosialisasi tax amnesty bagi jajaran direksi dan komisaris BUMN, di Gedung Pertamina Jakarta Rabu (30/11/2016).selengkapnya

Pemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyPemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax Amnesty

Pemerintah didorong bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena banyak UMKM berada di daerah dan merupakan binaan pemda. Sehingga sosialisasi lewat pemda merupakan cara yang efektif kepada UMKM tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :