Ditjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan Profesi

Selasa 18 Okt 2016 12:28Ajeng Widyadibaca 309 kaliSemua Kategori

ANTARA 1005

Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh).

Karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu merangkul mereka dan menyosialisasikan tara cara membayar pajak. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DKI Jakarta Slamet Budiarto menegaskan, pada dasarnya pihaknya mendukung kebijakan amnesti pajak.

”Kami menduga rendahnya partisipasi dokter yang mengikuti amnesti pajak karena ketidaktahuannya tentang mekanisme pembayaran pajak,” ujarnya. Dia menuturkan, sebenarnya kalangan dokter telah membayar pajak karena pihak rumah sakit itu sudah memotong pajak atas jasa yang mereka berikan.

Kondisi inilah kemudian membuat para dokter biasanya enggan untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) secara berkala ke kantor pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama membenarkan ketidaktahuan ini membuat mereka merasa tidak bersalah sehingga partisipasi dalam mengikuti amnesti pajak masih minim.

”Banyak kelompok profesi belum melaporkan pajak dengan benar seperti dokter, notaris, lawyer.Mereka merasa sudah membayar pajak karena sudah dipotong pemberi kerja,” kata Hestu kemarin. Hestu mencontohkan profesi dokter yang bekerja di rumah sakit selama ini sudah dipotong pajaknya secara otomatis.

Padahal, banyak dokter yang memiliki sumber penghasilan lain di luar pekerjaannya di rumah sakit. ”Jadi, banyak sumber penghasilan lain seperti praktik pribadi, yang belum mereka laporkan atau membayar pajak dengan benar,” sambungnya. Hestu menilai kondisi tersebut seharusnya membuat para dokter untuk mengikuti amnesti pajak karena program itu memberikan keuntungan dengan menghapus pokok pajak terutang sebelum tahun 2015.

Kenyataannya, banyak dari mereka yang memilih tidak ikut amnesti pajak. Dia juga menyinggung kelompok profesi seperti akuntan, notaris, dan pengacara yang paham tentang masalah pajak atau pembukuan yang tidak membayar pajak dengan benar dan tidak ikut amnesti pajak. Karena itulah Ditjen Pajak akan terus menggencarkan sosialisasi amnesti pajak kepada berbagai kelompok profesi tersebut.

”Sebenarnya sudah kita sosialisasikan di berbagai daerah-daerah. Kan banyak ada asosiasi notaris, asosiasi artis, IDI dan lain-lain oleh teman-teman KPP dan kanwilkanwil. Kita akan tetap sosialisasikan secara segmented, kita komunikasikan kenapa mereka enggak mau ikut amnesti pajak,” tuturnya.

Sebelumnya pemerintah mengincar sejumlah kelompok profesi yang berpenghasilan tinggi untuk menjadi objek amnesti pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Ditjen Pajak, kelompok potensial dimaksud adalah notaris, dokter, pengacara, arsitektur, akuntan, komisaris, serta direksi BUMN.

Sejauh ini partisipasi mereka terhadap program amnesti pajak masih sangat rendah. Dokter, misalnya, jumlah mereka 1065.495 orang, sedangkan yang memiliki NPPW sesuai NIK adalah 23.310. Dari jumlah tersebut, yang ikut amnesti pajak baru sebanyak 2.172 orang, sedangkan yang belum 21.138 orang.

Begitu pun dari kalangan notaris, yang sudah ikut amnesti pajak baru mencapai 3.186 orang, sedangkan yang belum 8.128 WP. Dari 14.686 notaris yang ditelusuri, yang tidak memiliki NPWP atau tidak sesuai antara NPWP dengan NIK yang dimiliki 3.371 orang. Selain kalangan profesi tersebut, Kemenkeu juga tengah menginventarisasi PNS, terutama golongan III ke atas, pejabat struktural, pejabat fungsional, dosen, dan profesor untuk mengikuti amnesti pajak.

Selain itu, pemerintah mengimbau kelompok UMKM, terutama yang menerima guyuran kredit usaha rakyat (KUR), untuk turut mengikuti program tersebut. Anggota DPR Komisi XI Andreas Eddy menyambut baik langkah pemerintah yang menyasar wajib pajak baru pada profesi-profesi tertentu di Indonesia. Menurutnya, terdapat banyak profesional di Indonesia yang sudah seharusnya menjadi wajib pajak baru.

”Saya kira kebijakan pemerintah memprioritaskan profesional seperti dokter, akuntan, dan profesi lain merupakan langkah yang positif. Sebab, mereka-mereka ini bisa saja belum sepenuhnya terkena fungsi sebagai wajib pajak,” kata dia.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, menurut Andreas, pemerintah perlu mendekati kelompok-kelompok tersebut secara efektif salah satunya lewat asosiasi kelompok profesi yang ada. ”Tax amnesty tahap pertama yang banyak menggaet wajib pajak besar salah satunya karena ada pendekatan dari asosiasi pengusaha. Hal yang sama perlu dilakukan pada asosiasi profesi,” katanya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 18 Oktober 2016)

Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Amnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan AkuntanAmnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan Akuntan

Pada periode pertama, animo masyarakat mengikuti amnesti pajak sangat tinggi. Hasilnya, sebanya 405.405 wajib pajak (WP) mengikuti program nasional itu dengan perincian 321.983 di antaranya merupakan WP orang.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :