Ditjen Pajak Klarifikasi Terkait Tunggakan Pajak Tax Amnesty

Sabtu 23 Jul 2016 12:08Administratordibaca 1374 kaliSemua Kategori

tribunnews 008

Kepala Sub-Direktorat Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak, Ani Natalia menegaskan, fiskus tidak bisa bermain dalam menaikkan tunggakan pajak. Pasalnya, tunggakan pajak itu sudah tersistem dan tidak terkait dengan declarewajib pajak secara langsung.

“Amnesti pajak ini adalah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan,” kata Ani dalam surat elektronik klarifikasi yang diterima Republika.co.id, Jumat (22/7).


Klarifikasi ini berkaitan dengan pernyataan Ketua ASEAN Competition Institute, Joy Martua Pardede yang menilai adanya ayat pelunasan pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Tax Amnesty. Dengan begitu, tunggakan pajak berpotensi menimbulkan moral hazard dari para fiskus atau pegawai pajak.

Menurut Joy, dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Tax Amnesty disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) harus mengungkap seluruh kekayaan yang dimiliki, kemudian membayar tunggakan atau utang pajak, setelah itu membayar uang tebusan. Dalam rentetan proses tersebut, potensi permainan pajak bisa muncul ketika si pengusaha yang mendeklarasikan ikut program tax amnesty memiliki tunggakan Rp 1 miliar. Namun bisa jadi dari kalangan fiskus mengakali, sehingga menyebutkan ada tunggakan Rp 2-3 miliar.


Ani mengatakan, syarat Wajib Pajak (WP) bisa memanfaatkan tax amnesty adalah memiliki NPWP. Kemudian, membayar uang tebusan, telah melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir, dan melunasi seluruh tunggakan pajak.

“Jadi kalau ada yang mau memanfaatkan tax amnesty, kita akan cek apakah WP yang bersangkutan memiliki tunggakan pajak (ada keputusannya). Kemudian di sistem akan terlihat apabila WP memiliki tunggakan," katanya. Selain itu, kata Ani, Ditjen Pajak tidak dapat memproses permohonan amnestinya apabila tunggakan belum dilunasi. Begitu pula pada saat menyampaikan permohonan amnesti, uang tebusan pasti harus sudah disetor. "Apabila belum disetorkan, maka permohonannya tidak bisa ditindaklanjuti.”


Ani menjelaskan, yang dimaksud dengan membayar utang atau tunggakan yaitu utang atau tunggakan wajib pajak yang selama ini belum dibayarkan. Artinya, bayar tunggakan itu atas utang pajaknya, berapa tunggakan pajaknya selama ini yang belum dibayar. "Sedangkan uang tebusan adalah atas harta yang di-declare dengan tarif sesuai UU Pengampunan Pajak,” jelasnya.

Seandainya WP ikut tax amnesty, setelah WP declare semua kekayaan, baik dalam dan luar negeri. Sistem akan menampilkan tunggakan pajak jika ada. Misalnya Rp 1 miliar, Fiskus tidak memiliki celah membuat tunggakan menjadi dua atau tiga miliar rupiah. “Fiskus tidak bisa menaikkan tunggakan pajak, karena itu berada di sistem. Tunggakan yang ada di sistem Rp 1 Miliar saja yang dibayar berserta uang tebusan,” jelasnya.

Tunggakan tersebut juga harus dibayar secara penuh. Namun, WP bisa terlebih dahulu melihat berapa tunggakan pajaknya yang belum terbayarkan. Hal tersebut dimungkinkan bagi WP untuk mempersiapkan berapa uang tunggakan dan uang tebusan yang harus disiapkan sebelum declare dilakukan. “Silakan datang ke kantor pajak untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak. Datangi help desk amnesty pajak,” katanya.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Kewajiban Pelunasan Tunggakan Pajak Bisa Menjadi Celah PermainanKewajiban Pelunasan Tunggakan Pajak Bisa Menjadi Celah Permainan

UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dirasa tidak sepenuhnya bersifat pengampunan. Pasalnya, masih ada kewajiban pelunasan tunggakan yang bisa jadi malah menjadi celah permainan para pegawai pajak.selengkapnya

Mau Ikut Tax Amnesty, Tunggakan Pajak Harus DilunasiMau Ikut Tax Amnesty, Tunggakan Pajak Harus Dilunasi

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menyatakan, Wajib Pajak (WP) yang ingin mendapatkan pengampunan pajak (tax amnesty) harus lebih dulu melunasi tunggakan pajaknya. Membayar tunggakan pajak adalah salah satu syarat pengajuan tax amnesty dan bukti pelunasannya harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.selengkapnya

Punya Tunggakan Rp 1,57 Miliar, Wajib Pajak Ini DisanderaPunya Tunggakan Rp 1,57 Miliar, Wajib Pajak Ini Disandera

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak. Wajib pajak yang disandera berinisial ARF dengan nilai tunggakan mencapai Rp 1,57 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, tindak penyanderaan terhadap ARF dilakukan pada 16 Mei 2016.selengkapnya

Waspadai Celah Permainan Oknum Pegawai Pajak dari Pelunasan Tunggakan Tax AmnestyWaspadai Celah Permainan Oknum Pegawai Pajak dari Pelunasan Tunggakan Tax Amnesty

Dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dirasa tak sepenuhnya bersifat pengampunan. Pasalnya, masih ada kewajiban pelunasan tunggakan yang dimungkinkan jadi celah permainan para pegawai pajak.selengkapnya

Klarifikasi Tunggakan, CFO Google Bakal Datangi Kantor PajakKlarifikasi Tunggakan, CFO Google Bakal Datangi Kantor Pajak

Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyebut Facebook, Twitter, Google, dan Yahoo belum pernah membayar pajak. Padahal keempatnya terdaftar sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.selengkapnya

Tunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmTunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 Km

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai Rp1,33 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu bisa membangun tiga dermaga atau membangun jalan sepanjang 300 kilometer (km). Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, melihat besarnya tunggakan PAP itu, pihaknya mendukungselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :