Ditjen Pajak Klarifikasi Terkait Tunggakan Pajak Tax Amnesty

Sabtu 23 Jul 2016 12:08Administratordibaca 2260 kaliSemua Kategori

tribunnews 008

Kepala Sub-Direktorat Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak, Ani Natalia menegaskan, fiskus tidak bisa bermain dalam menaikkan tunggakan pajak. Pasalnya, tunggakan pajak itu sudah tersistem dan tidak terkait dengan declarewajib pajak secara langsung.

“Amnesti pajak ini adalah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan,” kata Ani dalam surat elektronik klarifikasi yang diterima Republika.co.id, Jumat (22/7).


Klarifikasi ini berkaitan dengan pernyataan Ketua ASEAN Competition Institute, Joy Martua Pardede yang menilai adanya ayat pelunasan pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Tax Amnesty. Dengan begitu, tunggakan pajak berpotensi menimbulkan moral hazard dari para fiskus atau pegawai pajak.

Menurut Joy, dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Tax Amnesty disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) harus mengungkap seluruh kekayaan yang dimiliki, kemudian membayar tunggakan atau utang pajak, setelah itu membayar uang tebusan. Dalam rentetan proses tersebut, potensi permainan pajak bisa muncul ketika si pengusaha yang mendeklarasikan ikut program tax amnesty memiliki tunggakan Rp 1 miliar. Namun bisa jadi dari kalangan fiskus mengakali, sehingga menyebutkan ada tunggakan Rp 2-3 miliar.


Ani mengatakan, syarat Wajib Pajak (WP) bisa memanfaatkan tax amnesty adalah memiliki NPWP. Kemudian, membayar uang tebusan, telah melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir, dan melunasi seluruh tunggakan pajak.

“Jadi kalau ada yang mau memanfaatkan tax amnesty, kita akan cek apakah WP yang bersangkutan memiliki tunggakan pajak (ada keputusannya). Kemudian di sistem akan terlihat apabila WP memiliki tunggakan," katanya. Selain itu, kata Ani, Ditjen Pajak tidak dapat memproses permohonan amnestinya apabila tunggakan belum dilunasi. Begitu pula pada saat menyampaikan permohonan amnesti, uang tebusan pasti harus sudah disetor. "Apabila belum disetorkan, maka permohonannya tidak bisa ditindaklanjuti.”


Ani menjelaskan, yang dimaksud dengan membayar utang atau tunggakan yaitu utang atau tunggakan wajib pajak yang selama ini belum dibayarkan. Artinya, bayar tunggakan itu atas utang pajaknya, berapa tunggakan pajaknya selama ini yang belum dibayar. "Sedangkan uang tebusan adalah atas harta yang di-declare dengan tarif sesuai UU Pengampunan Pajak,” jelasnya.

Seandainya WP ikut tax amnesty, setelah WP declare semua kekayaan, baik dalam dan luar negeri. Sistem akan menampilkan tunggakan pajak jika ada. Misalnya Rp 1 miliar, Fiskus tidak memiliki celah membuat tunggakan menjadi dua atau tiga miliar rupiah. “Fiskus tidak bisa menaikkan tunggakan pajak, karena itu berada di sistem. Tunggakan yang ada di sistem Rp 1 Miliar saja yang dibayar berserta uang tebusan,” jelasnya.

Tunggakan tersebut juga harus dibayar secara penuh. Namun, WP bisa terlebih dahulu melihat berapa tunggakan pajaknya yang belum terbayarkan. Hal tersebut dimungkinkan bagi WP untuk mempersiapkan berapa uang tunggakan dan uang tebusan yang harus disiapkan sebelum declare dilakukan. “Silakan datang ke kantor pajak untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak. Datangi help desk amnesty pajak,” katanya.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Kewajiban Pelunasan Tunggakan Pajak Bisa Menjadi Celah PermainanKewajiban Pelunasan Tunggakan Pajak Bisa Menjadi Celah Permainan

UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dirasa tidak sepenuhnya bersifat pengampunan. Pasalnya, masih ada kewajiban pelunasan tunggakan yang bisa jadi malah menjadi celah permainan para pegawai pajak.selengkapnya

Mau Ikut Tax Amnesty, Tunggakan Pajak Harus DilunasiMau Ikut Tax Amnesty, Tunggakan Pajak Harus Dilunasi

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menyatakan, Wajib Pajak (WP) yang ingin mendapatkan pengampunan pajak (tax amnesty) harus lebih dulu melunasi tunggakan pajaknya. Membayar tunggakan pajak adalah salah satu syarat pengajuan tax amnesty dan bukti pelunasannya harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.selengkapnya

Menyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesMenyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "memaksa" para pemilik mobil mewah untuk taat bayar pajak dengan cara mengumumkan data tunggapan pajak di hadapan media.selengkapnya

Waspadai Celah Permainan Oknum Pegawai Pajak dari Pelunasan Tunggakan Tax AmnestyWaspadai Celah Permainan Oknum Pegawai Pajak dari Pelunasan Tunggakan Tax Amnesty

Dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dirasa tak sepenuhnya bersifat pengampunan. Pasalnya, masih ada kewajiban pelunasan tunggakan yang dimungkinkan jadi celah permainan para pegawai pajak.selengkapnya

4.151 Kendaraan di Jakbar Belum Bayar Pajak, Tunggakan Capai Rp2 Miliar4.151 Kendaraan di Jakbar Belum Bayar Pajak, Tunggakan Capai Rp2 Miliar

Sepanjang tahun ini, Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat mencatat ada 4.151 kendaraan belum bayar pajak dengan tunggakan Rp2 miliar.selengkapnya

Klarifikasi Tunggakan, CFO Google Bakal Datangi Kantor PajakKlarifikasi Tunggakan, CFO Google Bakal Datangi Kantor Pajak

Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyebut Facebook, Twitter, Google, dan Yahoo belum pernah membayar pajak. Padahal keempatnya terdaftar sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya

Pemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonPemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak Karbon

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan nilai ekonomi karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global.selengkapnya

APPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri PembiayaanAPPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri Pembiayaan

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno meminta agar pemerintah tidak menghapus sektor jasa keuangan dari jenis jasa yang dikecualikan pengenaan PPN. Menurutnya, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil pembiayaan kredit di bank.selengkapnya

TEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAKTEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAK

Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pemusnahan atas barang yang dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) dan barang milik negara (BMN) pada tanggal 7-8 September 2021. Pemusnahan yang dilakukan di lahan terbuka seluas 0,9 hektare di kabupaten Mojokerto ini dihadiri oleh instansi terkait dan juga PT Sinergi Jelma Anugerah.selengkapnya

Crypto bakal kena pajak, investor bisa kabur ke bursa luar negeriCrypto bakal kena pajak, investor bisa kabur ke bursa luar negeri

Kepopuleran crypto memicu pemerintah berencana mengekuarkan regulasi. Pemerintah melalui Bappebti dikabarkan tengah menggodok penetapan pajak aset digital.selengkapnya



 
TAGS # :