Ditjen Pajak Buru Para Artis untuk Ikut Tax Amnesty

Selasa 23 Ags 2016 15:41Administratordibaca 301 kaliSemua Kategori

okezone 247

Setelah keliling ke berbagai kota besar di Indonesia untuk melakukan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak, kini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyasar para artis untuk dapat mengikuti program tax amnesty.

Hari ini, Ditjen Pajak kembali melakukan sosialisasi tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO).


Pantauan Okezone, sosialisasi ini baru dimulai pada pukul 12.55 WIB. Peserta pun telah liat berdatangan sejak pukul 11.00 WIB. Hanya saja, sebelum kegiatan ini dimulai, aliran listrik di Auditorium Cakti Buddhi Bakti, Kantor Ditjen Pajak sempat padam sekira pukul 11.15 WIB. Setelah itu, para peserta melakukan pertemuan tertutup.


Sejumlah artis Indonesia dari berbagai profesi, mulai dari musisi, aktor-aktris, pelawak, MC dan sebagainya dijadwalkan akan menghadiri sosialisasi pengampunan pajak. Di antaranya antara lain personel Project Pop, Tika Ramlan, Melinda, Wali Band, Said Bajuri, Demian, Sara Wijayanto, Soraya Larasati, Fikha Effendi, Oghel, Pampham, Masayu Anastasia, Maman Suherman, Lucky Idol, Budi DOREMl, John Martin, Joy Tobing, Bayu Oktara, Uli Herdinansyah, Beniqno, Ruben Onsu, Dikta, Moammar Emka.


Selain itu, juga akan turut hadir Aura Kasih, Vicky Shu, Cut Meymey, Magdalena, Indra Bekti, Tina Toon, Sarah Azhari, Samson Band, Denny Cagus, Pakde Tarzan, Ricky Cuaca, Posan Tobing, Ben Kasyafani dan beberapa artis lainnya. Terlihat pula anggota komisi X DPR RI Anang Hermansyah.


Para selebriti pun menyambut positif program sosialisasi ini, di antaranya adalah Ben Kasyafani. Menurutnya, dengan adanya kegiatan ini, maka para selebriti dapat secara langsung bertanya mengenai program pengampunan pajak ini


"Ini program bagus niat baik pemerintah, jadi kita juga punya niat untuk memperbaiki kewajiban. Dan ini untuk profesi artis, kan pajaknya pasti ada sedikit perbedaan. Aku enggak tahu sosialisasinya. Aku sih senang, bisa tanya langsung karena sering kesalahan informasi karena minimnya usaha untuk cari tahu," jelasnya saat ditemui sebelum kegiatan sosialisasi, Jakarta, Selasa (23/8/2016).


Seperti diketahui, pemerintah memang tengah gencar untuk melakukan jumlah peserta pengampunan pajak, utamanya adalah pada wajib pajak orang pribadi (WPOP).


Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat, amnesty pajak telah dimanfaatkan mayoritas oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 75,3 persen dan 40,5 persen di antaranya UMKM. Sedangkan WP Badan sebanyak 24,7 persen dan 44 persen di antaranya adalah UMKM.


Sementara itu, tebusan yang telah dibayar oleh WPOP mencapai 83,5 persen di mana 92,3 persen berasal dari non-UMKM. WP Badan menyumbang 16,5 persen di mana 97,2 persen berasal dari non-UMKM.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 23 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Artis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax AmnestyArtis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para artis dan manajer artis. Acara ini digelar dalam rangka menyukseskan program tax amnesty yang digulirkan pemerintah. Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) Nanda Persada mengatakan, program tax amnesty tengah menjadi topik hangat di kalangan pelakuselengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng Manajer ArtisSosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng Manajer Artis

Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) gelar sosialisasi tax amnesty. Harapannya, program pengampunan pajak tersebut juga bisa diikuti oleh para pesohor di dunia hiburan Tanah Air.selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng ArtisSosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng Artis

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggelar sosialisasi tax amnesty untuk kalangan artis dan manager artis Indonesia. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi lebih mendalam tentang program pengampunan pajak kepada para pekerja seni yang tergabung dalam Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO).selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Ini Perhitungan Pajak Bagi Para ArtisIni Perhitungan Pajak Bagi Para Artis

Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada mengatakan dalam industri hiburan, setiap artis tidak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan lainnya. Penghasilan yang didapat hanya dihitung dari honor per pekerjaan.selengkapnya

Setelah WP Besar, Ditjen Pajak Kejar Tax Amnesty untuk UMKMSetelah WP Besar, Ditjen Pajak Kejar Tax Amnesty untuk UMKM

Wajib Pajak (WP) Besar diprediksi akan banyak yang mengikuti program tax amnesty pada September ini. Selain karena rendahnya tarif tebusan yang harus dibayar, hal ini juga disebabkan karena beberapa WP Besar diprediksi telah menyelesaikan syarat berupa berkas pendaftaran.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :