Ditjen Pajak Buru Para Artis untuk Ikut Tax Amnesty

Selasa 23 Ags 2016 15:41Administratordibaca 317 kaliSemua Kategori

okezone 247

Setelah keliling ke berbagai kota besar di Indonesia untuk melakukan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak, kini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyasar para artis untuk dapat mengikuti program tax amnesty.

Hari ini, Ditjen Pajak kembali melakukan sosialisasi tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO).


Pantauan Okezone, sosialisasi ini baru dimulai pada pukul 12.55 WIB. Peserta pun telah liat berdatangan sejak pukul 11.00 WIB. Hanya saja, sebelum kegiatan ini dimulai, aliran listrik di Auditorium Cakti Buddhi Bakti, Kantor Ditjen Pajak sempat padam sekira pukul 11.15 WIB. Setelah itu, para peserta melakukan pertemuan tertutup.


Sejumlah artis Indonesia dari berbagai profesi, mulai dari musisi, aktor-aktris, pelawak, MC dan sebagainya dijadwalkan akan menghadiri sosialisasi pengampunan pajak. Di antaranya antara lain personel Project Pop, Tika Ramlan, Melinda, Wali Band, Said Bajuri, Demian, Sara Wijayanto, Soraya Larasati, Fikha Effendi, Oghel, Pampham, Masayu Anastasia, Maman Suherman, Lucky Idol, Budi DOREMl, John Martin, Joy Tobing, Bayu Oktara, Uli Herdinansyah, Beniqno, Ruben Onsu, Dikta, Moammar Emka.


Selain itu, juga akan turut hadir Aura Kasih, Vicky Shu, Cut Meymey, Magdalena, Indra Bekti, Tina Toon, Sarah Azhari, Samson Band, Denny Cagus, Pakde Tarzan, Ricky Cuaca, Posan Tobing, Ben Kasyafani dan beberapa artis lainnya. Terlihat pula anggota komisi X DPR RI Anang Hermansyah.


Para selebriti pun menyambut positif program sosialisasi ini, di antaranya adalah Ben Kasyafani. Menurutnya, dengan adanya kegiatan ini, maka para selebriti dapat secara langsung bertanya mengenai program pengampunan pajak ini


"Ini program bagus niat baik pemerintah, jadi kita juga punya niat untuk memperbaiki kewajiban. Dan ini untuk profesi artis, kan pajaknya pasti ada sedikit perbedaan. Aku enggak tahu sosialisasinya. Aku sih senang, bisa tanya langsung karena sering kesalahan informasi karena minimnya usaha untuk cari tahu," jelasnya saat ditemui sebelum kegiatan sosialisasi, Jakarta, Selasa (23/8/2016).


Seperti diketahui, pemerintah memang tengah gencar untuk melakukan jumlah peserta pengampunan pajak, utamanya adalah pada wajib pajak orang pribadi (WPOP).


Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat, amnesty pajak telah dimanfaatkan mayoritas oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 75,3 persen dan 40,5 persen di antaranya UMKM. Sedangkan WP Badan sebanyak 24,7 persen dan 44 persen di antaranya adalah UMKM.


Sementara itu, tebusan yang telah dibayar oleh WPOP mencapai 83,5 persen di mana 92,3 persen berasal dari non-UMKM. WP Badan menyumbang 16,5 persen di mana 97,2 persen berasal dari non-UMKM.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 23 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Artis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax AmnestyArtis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para artis dan manajer artis. Acara ini digelar dalam rangka menyukseskan program tax amnesty yang digulirkan pemerintah. Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) Nanda Persada mengatakan, program tax amnesty tengah menjadi topik hangat di kalangan pelakuselengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng Manajer ArtisSosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng Manajer Artis

Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) gelar sosialisasi tax amnesty. Harapannya, program pengampunan pajak tersebut juga bisa diikuti oleh para pesohor di dunia hiburan Tanah Air.selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng ArtisSosialisasi Tax Amnesty, Ditjen Pajak Gandeng Artis

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggelar sosialisasi tax amnesty untuk kalangan artis dan manager artis Indonesia. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi lebih mendalam tentang program pengampunan pajak kepada para pekerja seni yang tergabung dalam Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO).selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Ini Perhitungan Pajak Bagi Para ArtisIni Perhitungan Pajak Bagi Para Artis

Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada mengatakan dalam industri hiburan, setiap artis tidak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan lainnya. Penghasilan yang didapat hanya dihitung dari honor per pekerjaan.selengkapnya

Setelah WP Besar, Ditjen Pajak Kejar Tax Amnesty untuk UMKMSetelah WP Besar, Ditjen Pajak Kejar Tax Amnesty untuk UMKM

Wajib Pajak (WP) Besar diprediksi akan banyak yang mengikuti program tax amnesty pada September ini. Selain karena rendahnya tarif tebusan yang harus dibayar, hal ini juga disebabkan karena beberapa WP Besar diprediksi telah menyelesaikan syarat berupa berkas pendaftaran.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :