Ditjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di Indonesia

Jumat 16 Sep 2016 11:46Administratordibaca 182 kaliSemua Kategori

reuters 057

Ditjen Pajak berencana melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google. Namun, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Google.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, mengatakan, selama ini banyak dosa-dosa alias kesalahan yang telah dilakukan oleh Google. Pertama, Google tidak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Hal inilah yang menyebabkan Ditjen Pajak sulit untuk memeriksa dan memungut pajak dari Google.


"Google itu tidak BUT. Padahal kalau dia berbisnis di Indonesia, dia harus BUT," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (15/9/2016).


Kesalahan selanjutnya adalah bahwa Google selama ini tidak membayar pajak penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan Google hanya memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang tidak berbentuk BUT sehingga tidak dapat dipungut pajak.


"Kalau dia BUT baru bisa dipungut PPh-nya. Tapi ini kan enggak," tutupnya.


Saat ini pemerintah tengah memikirkan cara yang jitu untuk dapat memungut pajak dari Google. Pembahasan akan dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan.

Sumber : okezone.com (jakarta, 15 September 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Menko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di IndonesiaMenko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di Indonesia

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Google harus menjadi badan usaha tetap (BUT) apabil ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Ditjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun IniDitjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun Ini

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal mengakui, penerimaan pajak pada bulan Oktober 2016 masih belum menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat akibat penerimaan pajak pada bulan September melebihi target.selengkapnya

Ini Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleIni Besaran Pajak yang Harus Dibayar Google

Pemerintah melalui Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini tengah mengejar Google Asia Pacific Pte Ltd. Pasalnya, Google secara tegas menolak untuk diperiksa dalam dalam hal perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Akan Selidiki Google IndonesiaDitjen Pajak Akan Selidiki Google Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak akan menyelidiki Google Indonesia karena menolak bekerja sama terkait pemeriksaan laporan pajak.selengkapnya

Bagaimana Kelanjutan Rencana Ditjen Pajak untuk Pidanakan Google?Bagaimana Kelanjutan Rencana Ditjen Pajak untuk Pidanakan Google?

Google saat ini tengah berada dalam posisi serba salah. Pada satu sisi, Google tak ingin diperiksa oleh Ditjen Pajak dalam hal perpajakan. Namun, pada sisi lain Google juga terancam pidana apabila terus mengelak untuk diperiksa.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak Progresif

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald Trump

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati Gaya

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak Google

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Jadi Jalan PintasAmnesti Pajak Jadi Jalan Pintas

India kini sedang dirundung panik setelah kebijakan penarikan mata uang terbesarnya menjadi bumerang bagi perekonomiannya. Kebijakan amnesti pajak kini menjadi solusi yang ditawarkan.selengkapnya

Mendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil UangMendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil Uang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada satuan kerjanya untuk bisa menjadi sumber penghasil negara bukan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKM

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

Suatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-moneySuatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-money

Otoritas pajak berharap fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya sekadar kartu identitas saja. Oleh karenany, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menyiapkan cara agar NPWP juga bisa dijadikan alat transaksi oleh WP.selengkapnya



 
TAGS # :