Ditawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah: Tak Ada Artis Penjahat

Rabu 24 Ags 2016 14:32Administratordibaca 323 kaliSemua Kategori

katadata 079

Direktorat Jenderal Pajak kembali menggelar sosialisasi pengampunan pajak. Kali ini pengenalan tax amnesty itu ditujukan kepada Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) dan sejumlah artis. Ketua Imarindo Nanda Persada mengatakan selama ini artis banayk yang takut dengan pegawai pajak.

“Mereka seperti dikejar-kejar debt collector terkait pelaporan pajak mereka. Artis bukan tidak mau bayar pajak tapi keterbatasan wawasan dan di satu sisi kelemahan komunikasi,” kata Nanda di Kantor Direktorat Pajak, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016.


Menurut dia, sebetulnya banyak artis yang ingin berkontribusi namun terkendala beberapa hal. Akibatnya, beberapa artis memiliki tunggakan pajak mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1 miliar.

Namun Nanda yakin tunggakan tersebut bukan karena kesengajaan melainkan karena keterbatasan wawasan dan informasi. Karena itu, dia berharap Direktorat Pajak lebih dekat dengan selebriti agar ruang untuk komunikasinya lebih terbuka. “Hari ini adalah momen yang baik untuk perbaiki itu semua,” ujarnya.


Musisi Yovie Widianto bersuara sama. Dia menyatakan para selebriti butuh kedekatan dengan petugas untuk mendapat informasi terkait perpajakan. Sebab, pada dasarnya pendapatan artis sudah jelas, di samping para publik figur itu memang berniat memenuhi kewajibannya.


Penyanyi yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Anang Hermansyah menambahkan bahwa ketidaktahuan artis membuat beberapa orang memiliki tunggakan pajak. Dia berharap kedekatan itu mesti dibangun sehingga momok ketakutan tentang pegawai pajak akan hilang. Dengan begitu, keinginan artis meningkatkan pengatahuan perpajakannya pun ada.


Anang pun mengaku pernah mengalami persoalan perpajakan ketika masih menjadi suami penyanyi Krisdayanti. Ketika bercerai, dia ditagih tunggakan pajak senilai Rp 650 juta. Ketidakpahaman semacam ini lah yang harus diperhatikan oleh petugas pajak.


Selain itu, menurut dia, semestinya pemerintah juga memberikan kontribusi bagi profesi artis. Salah satu yang ia persoalkan adalah pembajakan yang menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi pendapatan artis. Perlu upaya tegas mengurangi praktik melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta.


“Kalau UU Nomor 28/2014 mengenai hak cipta ini diperbaiki, artis akan tertolong. DJP juga tahu penghasilan-penghasilan artis. Artis ini nggak ada yang jadi penjahat kok. Kami ingin bangun negara ini baik,” kata Anang.


Pada kesempatan itu, Ben Kasyafani pun mengakui pemahamannya mengenai pajak atau amnesti pajak minim. Namun ia menegaskan berminat mengikuti program pengampunan pajak. Selama ini dia membayar pajak, tetapi khawatir ada kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.


“Untuk profesi artis kan pajaknya ada sedikit perbedaan. Aku senang dengan sosialisasi ini jadi bisa tanya langsung, karena sering ada keselahan informasi karena minimnya usaha bagi kami untuk cari tahu,” ujar Ben.

Sumber : katadata.co.id (23 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Artis Jarang Ada yang Bayar Pajak Karena Kurang WawasanArtis Jarang Ada yang Bayar Pajak Karena Kurang Wawasan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini gencar menambah pendapatan negara dari program pengampunan pajak. Kali ini pemerintah menyasar profesi artis yang selama ini sering luput.selengkapnya

Artis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax AmnestyArtis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para artis dan manajer artis. Acara ini digelar dalam rangka menyukseskan program tax amnesty yang digulirkan pemerintah. Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) Nanda Persada mengatakan, program tax amnesty tengah menjadi topik hangat di kalangan pelakuselengkapnya

Yovie Widianto: Enggak Semua Artis Itu Kaya untuk Ditagih PajakYovie Widianto: Enggak Semua Artis Itu Kaya untuk Ditagih Pajak

Pemerintah saat ini tengah membidik para selebriti untuk dapat mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini pun mendapatkan respons positif dari kalangan selebriti. Tampak hadir puluhan artis papan atas tanah air dalam program sosialisasi pengampunan pajak pada siang ini di Kantor Ditjen Pajak.selengkapnya

Anang Hermansyah Ungkap Sulitnya Artis Bayar PajakAnang Hermansyah Ungkap Sulitnya Artis Bayar Pajak

Kendala dalam kewajiban pembayaran pajak sebagai warganegara Indonesia dirasakan oleh sederet artis Indonesia. Hal itu diungkap dalam momen sosialisasi Tax Amnesty yang digelar oleh Direktorar Jenderal Pajak pada hari ini Selasa (23/8/2016). Musisi dan DPR Komisi X Anang Hermansyah turut hadir dan memberikan keterangan pera mengenai kendala pajak yang dialami oleh para selebriti. Baginyaselengkapnya

Ini Perhitungan Pajak Bagi Para ArtisIni Perhitungan Pajak Bagi Para Artis

Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada mengatakan dalam industri hiburan, setiap artis tidak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan lainnya. Penghasilan yang didapat hanya dihitung dari honor per pekerjaan.selengkapnya

Ini Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah BesarIni Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah Besar

Para pekerja seni dan artis di Indonesia sering mengeluhkan masih ditagih kewajiban pajak dalam jumlah yang besar. Padahal setiap honor yang didapatkan usai menyelesaikan sebuah pekerjaan sudah dipotong pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :