Ditawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah: Tak Ada Artis Penjahat

Rabu 24 Ags 2016 14:32Administratordibaca 343 kaliSemua Kategori

katadata 079

Direktorat Jenderal Pajak kembali menggelar sosialisasi pengampunan pajak. Kali ini pengenalan tax amnesty itu ditujukan kepada Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) dan sejumlah artis. Ketua Imarindo Nanda Persada mengatakan selama ini artis banayk yang takut dengan pegawai pajak.

“Mereka seperti dikejar-kejar debt collector terkait pelaporan pajak mereka. Artis bukan tidak mau bayar pajak tapi keterbatasan wawasan dan di satu sisi kelemahan komunikasi,” kata Nanda di Kantor Direktorat Pajak, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016.


Menurut dia, sebetulnya banyak artis yang ingin berkontribusi namun terkendala beberapa hal. Akibatnya, beberapa artis memiliki tunggakan pajak mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1 miliar.

Namun Nanda yakin tunggakan tersebut bukan karena kesengajaan melainkan karena keterbatasan wawasan dan informasi. Karena itu, dia berharap Direktorat Pajak lebih dekat dengan selebriti agar ruang untuk komunikasinya lebih terbuka. “Hari ini adalah momen yang baik untuk perbaiki itu semua,” ujarnya.


Musisi Yovie Widianto bersuara sama. Dia menyatakan para selebriti butuh kedekatan dengan petugas untuk mendapat informasi terkait perpajakan. Sebab, pada dasarnya pendapatan artis sudah jelas, di samping para publik figur itu memang berniat memenuhi kewajibannya.


Penyanyi yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Anang Hermansyah menambahkan bahwa ketidaktahuan artis membuat beberapa orang memiliki tunggakan pajak. Dia berharap kedekatan itu mesti dibangun sehingga momok ketakutan tentang pegawai pajak akan hilang. Dengan begitu, keinginan artis meningkatkan pengatahuan perpajakannya pun ada.


Anang pun mengaku pernah mengalami persoalan perpajakan ketika masih menjadi suami penyanyi Krisdayanti. Ketika bercerai, dia ditagih tunggakan pajak senilai Rp 650 juta. Ketidakpahaman semacam ini lah yang harus diperhatikan oleh petugas pajak.


Selain itu, menurut dia, semestinya pemerintah juga memberikan kontribusi bagi profesi artis. Salah satu yang ia persoalkan adalah pembajakan yang menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi pendapatan artis. Perlu upaya tegas mengurangi praktik melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta.


“Kalau UU Nomor 28/2014 mengenai hak cipta ini diperbaiki, artis akan tertolong. DJP juga tahu penghasilan-penghasilan artis. Artis ini nggak ada yang jadi penjahat kok. Kami ingin bangun negara ini baik,” kata Anang.


Pada kesempatan itu, Ben Kasyafani pun mengakui pemahamannya mengenai pajak atau amnesti pajak minim. Namun ia menegaskan berminat mengikuti program pengampunan pajak. Selama ini dia membayar pajak, tetapi khawatir ada kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.


“Untuk profesi artis kan pajaknya ada sedikit perbedaan. Aku senang dengan sosialisasi ini jadi bisa tanya langsung, karena sering ada keselahan informasi karena minimnya usaha bagi kami untuk cari tahu,” ujar Ben.

Sumber : katadata.co.id (23 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Artis Jarang Ada yang Bayar Pajak Karena Kurang WawasanArtis Jarang Ada yang Bayar Pajak Karena Kurang Wawasan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini gencar menambah pendapatan negara dari program pengampunan pajak. Kali ini pemerintah menyasar profesi artis yang selama ini sering luput.selengkapnya

Artis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax AmnestyArtis-artis Ini Tertarik Ikut Program Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para artis dan manajer artis. Acara ini digelar dalam rangka menyukseskan program tax amnesty yang digulirkan pemerintah. Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) Nanda Persada mengatakan, program tax amnesty tengah menjadi topik hangat di kalangan pelakuselengkapnya

Yovie Widianto: Enggak Semua Artis Itu Kaya untuk Ditagih PajakYovie Widianto: Enggak Semua Artis Itu Kaya untuk Ditagih Pajak

Pemerintah saat ini tengah membidik para selebriti untuk dapat mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini pun mendapatkan respons positif dari kalangan selebriti. Tampak hadir puluhan artis papan atas tanah air dalam program sosialisasi pengampunan pajak pada siang ini di Kantor Ditjen Pajak.selengkapnya

Anang Hermansyah Ungkap Sulitnya Artis Bayar PajakAnang Hermansyah Ungkap Sulitnya Artis Bayar Pajak

Kendala dalam kewajiban pembayaran pajak sebagai warganegara Indonesia dirasakan oleh sederet artis Indonesia. Hal itu diungkap dalam momen sosialisasi Tax Amnesty yang digelar oleh Direktorar Jenderal Pajak pada hari ini Selasa (23/8/2016). Musisi dan DPR Komisi X Anang Hermansyah turut hadir dan memberikan keterangan pera mengenai kendala pajak yang dialami oleh para selebriti. Baginyaselengkapnya

Ini Perhitungan Pajak Bagi Para ArtisIni Perhitungan Pajak Bagi Para Artis

Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada mengatakan dalam industri hiburan, setiap artis tidak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan lainnya. Penghasilan yang didapat hanya dihitung dari honor per pekerjaan.selengkapnya

Anang: Pemerintah harus Maksimalkan Penerimaan Pajak dari Kalangan ArtisAnang: Pemerintah harus Maksimalkan Penerimaan Pajak dari Kalangan Artis

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan pemerintah harus menyiapkan perangkat yang memadai agar kontribusi pekerja seni khususnya musisi dan artis maksimal dalam mendukung pemasukan negara melalui penerimaan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :