Diskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTB

Rabu 4 Mei 2016 10:55Administratordibaca 1360 kaliSemua Kategori

kontan 010

Rencana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK), belum juga terlaksana. Saat ini, implementasi rencana kebijakan tersebut justru terganjal oleh BPHTB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) terkait BPHTB tersebut. Sementara untuk menerbitkan Perda, harus ada pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlebih. "Masih menunggu Perda-nya," kata Darmin, Selasa (3/5).


Perda tersebut dibutuhkan lantaran tidak semua daerah diberikan insentif PPh final dan BPHTB atas DIRE. Insentif ini rencananya hanya akan diberikan untuk kota-kota besar dengan perkembangan properti yang potensial.


Tak hanya itu, diskon diskon BPHTB juga tidak dilakukan secara penuh, melainkan hanya akan berlaku khusus untuk produk DIRE saja. Sebab lajut Darmin, Pemda keberatan dengan diskon BPHTB selain untuk produk DIRE lantaran BPHTB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah terbesar.


"Waktu itu Walikota Surabaya bilang, kalau diganti dengan pajak kendaraan bermotor sebagian kita dapat bagi hasilnya, boleh lah itu (BPHTB) dikorbankan. Kalau tidak terlalu banyak dampaknya," tambah dia.


Dalam rapat koordinasi yang digelar awal Maret 2016 lalu, Darmin mengatakan bahwa pemerintah akan menurunkan PPh final atas penghasilan aset (capital gain) DIRE menjadi 0,5% dan BPHTB menjadi 1%, turun dari saat ini masing-masing sebesar 5%.


Menurut Darmin, dengan besaran pajak yang lebih rendah tersebut, produk DIRE Indonesia akan kompetitif dibandingkan dengan Singapura. Negeri Singa tersebut saat ini mematok tarif pajak atas produk yang acap disebut Real Estate Investment Trusts (Reits) yakni sebesar 3%.


Sementara itu, untuk pemangkasan BPHTB hanya akan dikenakan untuk BPHT produk DIRE dan untuk daerah-daerah besar, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Tangerang, dan Bogor.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 3 Mei 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pengurangan PPh Final dan BPHTB Properti Disambut PositifPengurangan PPh Final dan BPHTB Properti Disambut Positif

Rencana penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) disambut baik oleh pengembang. Diharapkan, rencana kebijakan tersebut terealisasi sehingga dapat menekan harga properti.selengkapnya

Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%

Guna menarik lebih banyak dana repatriasi dari luar negeri, pemerintah menurunkan pengenaan pajak pada fasilitas Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).selengkapnya

Tangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBTangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTB

Pemerintah Kota Tangerang menargetkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB) masing-masing mencapai Rp350,9 juta dan Rp330 miliar pada tahun mendatang.selengkapnya

BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBBPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih target pendapatan asli daerah. Hal itu disebabkan terus meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di KBB.selengkapnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanJokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan Bangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memangkas tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, hari ini.selengkapnya

Pemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas DaerahPemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas Daerah

Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan aset ke Dana Investasi Real Estate (DIRE) menjadi 0,5 persen dari sebelumnya sebesar 5 persen. Selain itu, pemerintah juga telah memangkas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya

Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya



 
TAGS # :