Dirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha Tetap

Rabu 18 Mei 2016 17:38Administratordibaca 480 kaliSemua Kategori

bisnis 030

Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak.

Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yang seringkali menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Hal itu lantaran Kemkominfo masih kendur dalam menegakkan regulasi badan usaha tetap (BUT) terhadap para pemain asing.

Menurutnya, selama ini ada sikap tidak fair dalam memperlakukan pemain asing dan lokal karena pemain lokal lebih dominan dibebankan pajak dibandingkan dengan pemain dari luar negeri.

“Selama ini kan tidak fair, karena mereka bayar pajak dan asing tidak. Kemkominfo harus segera membuat BUT. Kita tidak bisa apa-apa karena yuridiksi mereka ada di luar negeri,” tuturnya kepada Bisnis di Bali, Selasa (17/5).

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak itu juga menegaskan jika masih ada pemain asing yang menghindar dari kewajiban pajak, namun masih bersikukuh beroperasi di Indonesia, maka Kemkominfo memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran terhadap pemain asing tersebut.

“Hanya Kemkominfo yang bisa melakukan pemblokiran ini jika masih ada pemain asing yang tidak mau membayar pajak,” katanya.

Iwan mengakui salah satu pekerjaan Dirjen Pajak yang paling sulit dilakukan terkait hal ini adalah mendeteksi jumlah pengunduh aplikasi asing agar dapat dikenakan wajib pajak di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia merupakan pasar yang strategis bagi seluruh pemain asing, sehingga tidak menutup kemungkinan pemain asing akan melakukan berbagai cara untuk menghindari dari kewajiban pajak.

“Mereka jual-beli impor itu masih dapat dipantau oleh Bea Cukai. Nah yang celaka ini jika ada yanng download aplikasi . Padahal download aplikasi e-commerce misalnya, itu besar dan itu tidak bisa dideteksi,” ujarnya.

Menurut Iwan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dirjen Pajak pada era digital saat ini adalah mengsinkronisasi seluruh data para wajib pajak baik dari dalam dan luar negeri, sehingga Dirjen Pajak dapat mengetahui berbagai lalu lintas keuangan para pemain asing yang beroprasi di Indonesia.

“Tantangannya itu bagaimana kita mengotomasi semua, bagaimana data itu tercapture. Soalnya, kalau kita bicara digitalisasi, seluruh data harus sinkron. Karena uang itu lalu lintasnya dimana saja,” tukasnya.

Sebelumnya, BRTI berencana mengultimatum seluruh pemain OTT asing agar membentuk BUT selambat-lambatnya Maret 2017 setelah RPM Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet rampung pada semester I/2016.

I Ketut Prihadi Kresna, Anggota Komite Bidang Hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memprediksi regulasi terkait pemain OTT baik asing maupun lokal itu akan rampung pada semester I/2016 setelah pemerintah mendengar masukan dari publik, akademisi dan pemain OTT yang akan rampung pada 12 Mei 2015.

“Nanti pada 12 Mei 2015 kami akan mendengar masukan dulu dari publik, setelah itu kalau butuh diperpanjang akan kami perpanjang masukannya. Yang jelas, Insya Allah Permen sudah rampung semester I/2016 ini,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (9/5).

Ketut menegaskan seluruh pemain OTT asing nantinya harus membuat Badan Usaha Tetap (BUT) selambat-lambatnya sembilan bulan setelah Peraturan Menteri diterbitkan pada semester I/2016, artinya batas maksimal pemain OTT untuk membentuk BUT adalah Maret 2017.

Menurutnya, jika pemain OTT asing tidak membentuk BUT pada Maret 2017 nanti, maka layanan OTT itu akan segera diblokir oleh Kemkominfo.

“Kami akan memblokir penyelenggara OTT yang tidak mau membentuk BUT di sini . Kami juga akan memastikan mereka membayar pajak, meskipun sudah membangun kantornya di sini ,” katanya.

Anggota BRTI itu mengakui kerugian yang ditimbulkan akibat beredarnya layanan OTT asing itu sangat besar di Indonesia. Ketut juga memprediksi seluruh pemain OTT akan membentuk BUT setelah Permen diterbitkan, pasalnya Indonesia memiliki marketshare yang sangat besar bagi pemain OTT asing.

“Indonesia itu kan marketsharenya sangat besar bagi penyelenggara OTT. Pasti mereka dalam waktu dekat sudah berancang-ancang akan membentuk BUT di sini ,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Bali, 18 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemain dan Pelatih Asing Mitra Kukar Kini Punya NPWPPemain dan Pelatih Asing Mitra Kukar Kini Punya NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengkonfirmasi bahwa tiga orang asing yang mencari nafkah di klub sepakbola Mitra Kukar, Kalimantan Timur berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pajaknya.selengkapnya

Jadi juara The International 9, berapa pajak yang harus dibayar pemain OG?Jadi juara The International 9, berapa pajak yang harus dibayar pemain OG?

Turnamen esport, The International 9 telah usai. OG berhasil menjadi kampiun The International 2019 (TI9) setelah mengalahkan Team Liquid di partai final dengan skor 3-1 yang berlangsung Minggu silam (25/8) di Pudong, China.selengkapnya

Pendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakPendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar Pajak

Kabar Google menolak untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat petinggi Kaskus angkat bicara. Founder Kaskus, Andrew Darwis mengatakan, sudah semestinya semua pemain internet baik dari lokal maupun global harus diperlakukan sama di mata hukum, terutama soal pajak.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

Ada tambahan 9 perusahaan digital asing yang akan kena pungut pajak konsumenAda tambahan 9 perusahaan digital asing yang akan kena pungut pajak konsumen

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah sembilan perusahaan digital asing untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak dari konsumen sebesar 10% atas transaksi pembelian barang/jasa digital dari platform tersebut. Alhasil, harga yang harus dibayar masyarakat semakin mahal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :