Dirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha Tetap

Rabu 18 Mei 2016 17:38Administratordibaca 194 kaliSemua Kategori

bisnis 030

Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak.

Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yang seringkali menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Hal itu lantaran Kemkominfo masih kendur dalam menegakkan regulasi badan usaha tetap (BUT) terhadap para pemain asing.

Menurutnya, selama ini ada sikap tidak fair dalam memperlakukan pemain asing dan lokal karena pemain lokal lebih dominan dibebankan pajak dibandingkan dengan pemain dari luar negeri.

“Selama ini kan tidak fair, karena mereka bayar pajak dan asing tidak. Kemkominfo harus segera membuat BUT. Kita tidak bisa apa-apa karena yuridiksi mereka ada di luar negeri,” tuturnya kepada Bisnis di Bali, Selasa (17/5).

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak itu juga menegaskan jika masih ada pemain asing yang menghindar dari kewajiban pajak, namun masih bersikukuh beroperasi di Indonesia, maka Kemkominfo memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran terhadap pemain asing tersebut.

“Hanya Kemkominfo yang bisa melakukan pemblokiran ini jika masih ada pemain asing yang tidak mau membayar pajak,” katanya.

Iwan mengakui salah satu pekerjaan Dirjen Pajak yang paling sulit dilakukan terkait hal ini adalah mendeteksi jumlah pengunduh aplikasi asing agar dapat dikenakan wajib pajak di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia merupakan pasar yang strategis bagi seluruh pemain asing, sehingga tidak menutup kemungkinan pemain asing akan melakukan berbagai cara untuk menghindari dari kewajiban pajak.

“Mereka jual-beli impor itu masih dapat dipantau oleh Bea Cukai. Nah yang celaka ini jika ada yanng download aplikasi . Padahal download aplikasi e-commerce misalnya, itu besar dan itu tidak bisa dideteksi,” ujarnya.

Menurut Iwan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dirjen Pajak pada era digital saat ini adalah mengsinkronisasi seluruh data para wajib pajak baik dari dalam dan luar negeri, sehingga Dirjen Pajak dapat mengetahui berbagai lalu lintas keuangan para pemain asing yang beroprasi di Indonesia.

“Tantangannya itu bagaimana kita mengotomasi semua, bagaimana data itu tercapture. Soalnya, kalau kita bicara digitalisasi, seluruh data harus sinkron. Karena uang itu lalu lintasnya dimana saja,” tukasnya.

Sebelumnya, BRTI berencana mengultimatum seluruh pemain OTT asing agar membentuk BUT selambat-lambatnya Maret 2017 setelah RPM Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet rampung pada semester I/2016.

I Ketut Prihadi Kresna, Anggota Komite Bidang Hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memprediksi regulasi terkait pemain OTT baik asing maupun lokal itu akan rampung pada semester I/2016 setelah pemerintah mendengar masukan dari publik, akademisi dan pemain OTT yang akan rampung pada 12 Mei 2015.

“Nanti pada 12 Mei 2015 kami akan mendengar masukan dulu dari publik, setelah itu kalau butuh diperpanjang akan kami perpanjang masukannya. Yang jelas, Insya Allah Permen sudah rampung semester I/2016 ini,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (9/5).

Ketut menegaskan seluruh pemain OTT asing nantinya harus membuat Badan Usaha Tetap (BUT) selambat-lambatnya sembilan bulan setelah Peraturan Menteri diterbitkan pada semester I/2016, artinya batas maksimal pemain OTT untuk membentuk BUT adalah Maret 2017.

Menurutnya, jika pemain OTT asing tidak membentuk BUT pada Maret 2017 nanti, maka layanan OTT itu akan segera diblokir oleh Kemkominfo.

“Kami akan memblokir penyelenggara OTT yang tidak mau membentuk BUT di sini . Kami juga akan memastikan mereka membayar pajak, meskipun sudah membangun kantornya di sini ,” katanya.

Anggota BRTI itu mengakui kerugian yang ditimbulkan akibat beredarnya layanan OTT asing itu sangat besar di Indonesia. Ketut juga memprediksi seluruh pemain OTT akan membentuk BUT setelah Permen diterbitkan, pasalnya Indonesia memiliki marketshare yang sangat besar bagi pemain OTT asing.

“Indonesia itu kan marketsharenya sangat besar bagi penyelenggara OTT. Pasti mereka dalam waktu dekat sudah berancang-ancang akan membentuk BUT di sini ,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Bali, 18 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakPendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar Pajak

Kabar Google menolak untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat petinggi Kaskus angkat bicara. Founder Kaskus, Andrew Darwis mengatakan, sudah semestinya semua pemain internet baik dari lokal maupun global harus diperlakukan sama di mata hukum, terutama soal pajak.selengkapnya

Ini Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalIni Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan Lokal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan penyedia konten internet atau Over The Top (OTT) lokal maupun asing tetap akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Menkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakMenkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Melalui Internet (Over-the-Top/OTT), yang diunggah dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis malam (31/3/2016). Dalam Surat Edaran tersebut, salah satu hal yang dinyatakan adalah terkait penyedia layanan Over-The-Top (OTT) asing.selengkapnya

E-Commerce Asing Akan Kena Pajak Lebih Besar

Pemerintah sedang mengkaji aturan untuk perusahaan e-commerce yang berada di Indonesia. Bisnis e-commerce rencananya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di mana pajak yang lebih tinggi akan diberikan pada perusahaan asing.selengkapnya

Jika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalJika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce Lokal

Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 T

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Ditjen Pajak tak percaya laporan keuangan GoogleDitjen Pajak tak percaya laporan keuangan Google

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan PT Google Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan periode 2012 hingga 2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak Rp 74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan Rp 18,5 miliar.selengkapnya

Investor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merahInvestor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merah

Mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa Asia mencatatkan penurunan pada transaksi perdagangan Senin (20/2). Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, pada pukul 08.20 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average turun 0,57%. Kondisi ini terjadi seiring penguatan yen terhadap dollar AS. Pagi ini, nilai tukar yen berada di level 112,94, di bawah level 114,4 pada pekan lalu.selengkapnya

Harga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak TrumpHarga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak Trump

Harga minyak dunia pada perdagangan hari ini naik, namun keuntungannya minim karena investor sedang memperhatikan apakah peningkatan pengeboran dan catatan stok minyak Amerika Serikat (AS) akan melemahkan upaya produsen minyak untuk memangkas produksi dan membawa pasar ke dalam keseimbangan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :