Dirjen Pajak Blusukan ke Tanah Abang, Ada Apa?

Senin 17 Okt 2016 14:01Administratordibaca 189 kaliSemua Kategori

liputan6 018

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dalam rangka menyosialisasikan program pengampunan pajak atau tax amnesty bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ken sampai di Pasar Tanah Abang pukul 11.30 WIB dengan mengenakan kemeja putih. Sesampainya di pasar, Ken langsung menuju Lounge Pasar Tanah Abang di lantai 3A.

Ken mengatakan, tujuan dari kunjungan ini untuk menyosialisasi tax amnesty sekaligus memberikan hak yang sama kepada UMKM.

"Jadi saya berikan hak yang sama agar orang patuh pajak," kata dia di Pasar Tanah Abang Jakarta, Senin (17/10/2016).


Ken mengaku, nominal pajak bukan prioritas utama dalam kunjungan tersebut. Namun, dia berharap kepatuhan masyarakat terus meningkat.

"Saya tidak lihat hasilnya berapa, itu nomor dua. Kalau kelompok ini dikumpulkan bisa melebihi tahap pertama," tambah dia.

Dia menegaskan, target kunjungan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Target saya kepatuhan dulu, nanti nilai tebusan mengikuti kepatuhan," tandas dia.

Untuk diketahui, tarif tebusan UMKM beromzet sampai dengan Rp 4,8 miliar sebesar 0,5 persen bagi WP yang mengungkapkan nilai harta sampai Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Adapun bagi WP yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar dikenakan tarif 2 persen.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 17 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

TERPOPULER: 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah Abang Jadi TargetTERPOPULER: 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah Abang Jadi Target

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membidik 24.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Abang untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Ditjen Pajak pun mulai melakukan sosialisasi ke para pelaku UMKM di salah satu pasar terbesar se-ASEAN tersebut.selengkapnya

Dirjen Pajak Bidik 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah AbangDirjen Pajak Bidik 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah Abang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membidik 24.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Abang untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Ditjen Pajak pun mulai melakukan sosialisasi ke para pelaku UMKM di salah satu pasar terbesar se-ASEAN tersebut.selengkapnya

Dirjen Pajak (Baru) Blusukan ke Pasar Tanah AbangDirjen Pajak (Baru) Blusukan ke Pasar Tanah Abang

Di era Joko Widodo, Pasar Tanah menjadi terkenal. Sejumlah pejabat negara hingga pengusaha, atau pemimpin dunia menyinggahinya. Kini, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

Sosialisasi, Dirjen Pajak Blusukan ke Pasar Tanah AbangSosialisasi, Dirjen Pajak Blusukan ke Pasar Tanah Abang

Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah memasuki periode yang kedua. Target yang ingin disasar oleh pemerintah salah satunya adalah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Diharapkan keikutsertaan para wajib pajak (WP) pelaku usaha ini akan memperkuat basis data perpajakan Indonesia.selengkapnya

Gaya Dirjen Pajak Saat Blusukan di Pasar Tanah AbangGaya Dirjen Pajak Saat Blusukan di Pasar Tanah Abang

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mensosialisasikan tax amnesty atau Program Pengampunan Pajak di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Kunjungan ini untuk memberikan pemahaman terkait tax amnesty khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).selengkapnya

Gaet UKM ikut Tax Amnesty, Bos Pajak Blusukan ke Pasar Tanah AbangGaet UKM ikut Tax Amnesty, Bos Pajak Blusukan ke Pasar Tanah Abang

Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty telah memasuki periode II. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memfokuskan pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjadi peserta.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :