Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Senin 6 Mar 2017 15:14Ajeng Widyadibaca 371 kaliSemua Kategori

KATADATA 1054

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang keterbukaan data nasabah bank untuk perpajakan akan mengatur juga mengenai jaminan keamanan atas data tersebut. Nantinya, tidak sembarang pegawai pajak bisa mengakses data itu.

"Perppu nanti akan diatur penjaminan datanya. Siapa (pegawai Ditjen Pajak) yang bisa lihat datanya," tutur Ken di Kementerian Keuangan, Jakarta, pekan lalu.

Seperti diketahui, pemerintah tengah menggodok Perppu untuk memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka data nasabah perbankan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mensukseskan kerja sama global: keterbukaan informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) untuk keperluan perpajakan.

Rencananya, keterbukaan data akan duluan berlaku untuk data perbankan nasabah asing, baru kemudian nasabah domestik. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, memang seharusnya hanya pegawai yang menduduki jabatan tertentu di Ditjen Pajak yang bisa membuka data nasabah perbankan. Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka pun semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.

Dia mencontohkan, nasabah bisa dibagi dalam tiga kategori yakni berisiko tinggi menghindari pajak, sedang, dan rendah. Kategori tersebut bisa dibuat dengan mengacu pada data kementerian dan lembaga. Bila diketahui bahwa nasabah tertentu berpeluang menghindari pajak, maka pegawai Ditjen Pajak bisa membuka data nasabah yang bersangkutan.

Dengan jalan itu, menurut Prastowo, kerahasiaan dan keamanan data nasabah tetap bisa dijaga. Jadi, "Perppu ini sifatnya conditional, jadi tetap ada secrecy. Nantinya ada jabatan tertentu yang bisa buka. Itu pun hanya nasabah tertentu yang datanya dibuka," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan, secara umum perbankan sudah siap menjalankan AEoI karena sudah berpengalaman menjalankan pertukaran data nasabah asing dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS).

Sekadar informasi Indonesia memang memiliki perjanjian bilateral dengan AS untuk membantu pelaksanaan Undang-undang Kepatuhan Pajak Warga Asing alias Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang berlaku di Negeri Paman Sam tersebut.

Hanya saja, menurut Anika, perbankan memang masih mempertanyakan mengenai jaminan atas data perbankan yang diberikannya."Kami enggak khawatir (dengan AEoI ini). Sejak 2015 lalu perbankan sudah siap. Cuma memang mereka minta jaminan datanya," ujar dia.

Sekadar informasi, pemerintah memperkirakan Perppu ini selesai pada Mei 2017 dan berlaku efektif pada 2018. Perppu ini nantinya akan menggantikan beberapa pasal yang terkait dengan kerahasiaan bank. Pasal yang dimaksud berasal dari empat undang-undang (UU) yakni UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar modal, serta UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sumber : katadata.co.id (6 Maret 2017)

Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

OJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang PajakOJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang Pajak

Negara-negara anggota G20 sepakat untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan adanya aturan AEoI antar negara bisa saling tukar informasi data nasabah terkait pajak.selengkapnya

Catatan pebisnis buat Ditjen Pajak yang mulai intip data nasabahCatatan pebisnis buat Ditjen Pajak yang mulai intip data nasabah

Seiring terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04 Tahun 2018, mulai Februari ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak akan memulai proses pendaftaran terkait pelaporan data keuangan di industri keuangan dan pasar modal.selengkapnya

Data Simpanan Nasabah Bank Disarankan Bisa DiaksesData Simpanan Nasabah Bank Disarankan Bisa Diakses

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan instrumen kebijakan lain setelah Undang-Undang 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak resmi diberlakukan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini Dampak Tax Amnesty terhadap Kinerja Pasar Modal dalam 2 Tahun TerakhirIni Dampak Tax Amnesty terhadap Kinerja Pasar Modal dalam 2 Tahun Terakhir

Kebijakan pemerintah terkait dengan pengampunan pajak atau tax amnesty diklaim menjadi pendongkrak kinerja pasar saham dalam 2 tahun terakhir.selengkapnya

Waktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak PersyaratannyaWaktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak Persyaratannya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai ancang-ancang untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tahun ini. Selain melalui persiapan dalam pelonggaran kebijakan terkait pelaporan surat pemberitahuan (SPT), otoritas pajak juga mulai mengirim surat elektronik ke masing-masing wajib pajak.selengkapnya

Short Fall Tak Tercegah Meski Penerimaan Pajak Naik 11,17%Short Fall Tak Tercegah Meski Penerimaan Pajak Naik 11,17%

Pertumbuhan penerimaan pajak 11,17% pada Januari 2018 tidak dapat menghilangkan kemungkinan short fall 2018 dan pemerintah diharapkan pemerintah untuk segera melakukan revisi APBN.selengkapnya

Indonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan PajakIndonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan Pajak

Kompetisi pajak di kancah internasional akan semakin intens, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh opsi dan dampak-dampaknya.selengkapnya

Ditjen Pajak dan Pertamina Integrasikan Data PerpajakanDitjen Pajak dan Pertamina Integrasikan Data Perpajakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan PT Pertamina (Persero) melakukan integrasi data perpajakan sebagai upaya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak agar lebih efektif dan efisien.selengkapnya

Revisi UU Cukai, Ini Materi Krusial Yang Ditinjau UlangRevisi UU Cukai, Ini Materi Krusial Yang Ditinjau Ulang

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang Cukai masih terus dibahas di internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Utang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoUtang dan Dilema Pemungutan Pajak yang Loyo

Posisi utang pemerintah pada awal 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun atau mendekati angka Rp4.000 triliun. Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, posisi utang tersebut diproyeksikan akan terus terkerek naik.selengkapnya

Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya

Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya



 
TAGS # :