Dirjen Pajak (Baru) Blusukan ke Pasar Tanah Abang

Senin 17 Okt 2016 15:58Administratordibaca 180 kaliSemua Kategori

inilah 169

Di era Joko Widodo, Pasar Tanah menjadi terkenal. Sejumlah pejabat negara hingga pengusaha, atau pemimpin dunia menyinggahinya. Kini, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Memasuki periode II program amnesti (pengampunan) pajak, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menjalani blusukan ke Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).


Saat menyambangi para pedagang Tanah Abang ini, Ken didampingi Direktur P2Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Developer Pasar Tanah Abang Blok A&B Djan Faridz, serta Direktur P2Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.


Ken mengatakan, kedatangan rombongan pajak ke Pasar Tanah Abang dalam rangka sosialisasi. Tujuannya untuk menggenjot kepatuhan pajak di tanah air.

"Saya enggak lihat hasil mau berapa. Bagi saya, itu nomor dua. Mudah-mudahan kelompok ini seperti bisa dikumpulkan bisa melebihi tax amnesty periode satu kemarin," kata Ken.


Dari pantauan INILAHCOM, Dirjen Ken berkeliling di Blok B Pasar Tanah Abang. Pria asal Malang, Jawa Timur ini menyempatkan diri untuk mengunjungi Pusat Pelayanan Pajak yang berada di sudut Blok B.

Sumber : inilah.com (Jakarta, 17 Oktober 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Gaya Dirjen Pajak Saat Blusukan di Pasar Tanah AbangGaya Dirjen Pajak Saat Blusukan di Pasar Tanah Abang

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mensosialisasikan tax amnesty atau Program Pengampunan Pajak di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Kunjungan ini untuk memberikan pemahaman terkait tax amnesty khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).selengkapnya

Sosialisasi, Dirjen Pajak Blusukan ke Pasar Tanah AbangSosialisasi, Dirjen Pajak Blusukan ke Pasar Tanah Abang

Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah memasuki periode yang kedua. Target yang ingin disasar oleh pemerintah salah satunya adalah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Diharapkan keikutsertaan para wajib pajak (WP) pelaku usaha ini akan memperkuat basis data perpajakan Indonesia.selengkapnya

Dirjen Pajak Bidik 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah AbangDirjen Pajak Bidik 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah Abang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membidik 24.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Abang untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Ditjen Pajak pun mulai melakukan sosialisasi ke para pelaku UMKM di salah satu pasar terbesar se-ASEAN tersebut.selengkapnya

Gaet UKM ikut Tax Amnesty, Bos Pajak Blusukan ke Pasar Tanah AbangGaet UKM ikut Tax Amnesty, Bos Pajak Blusukan ke Pasar Tanah Abang

Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty telah memasuki periode II. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memfokuskan pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjadi peserta.selengkapnya

Dirjen Pajak Blusukan ke Tanah Abang, Ada Apa?Dirjen Pajak Blusukan ke Tanah Abang, Ada Apa?

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dalam rangka menyosialisasikan program pengampunan pajak atau tax amnesty bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).selengkapnya

Usai Tanah Abang dan Mangga Dua, Ditjen Pajak Incar Pasar Induk Kramat JatiUsai Tanah Abang dan Mangga Dua, Ditjen Pajak Incar Pasar Induk Kramat Jati

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pelaku UMKM. Kali ini sosialisasi dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :