Dirjen Pajak: Saya Tanggung Jawab Kalau Tax Amnesty Gagal

Jumat 1 Jul 2016 22:38Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

liputan6 032

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi ‎siap bertanggungjawab jika kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) gagal dieksekusi. Namun ekspektasi pemerintah, tax amnesty di Indonesia bisa sukses karena memiliki keunggulan dibanding negara lain.

"Kalau tax amnesty berhasil adalah keberhasilan semua pihak, yakni DPR, teman-teman pajak, Pak Menteri, dan lainnya. Kalau ada kegagalaan saya ‎yang tanggungjawab," kata Ken di kantornya, Jakarta, Kamis (30/6/2016).


Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi negara makmur dengan strategi maupun menerapkan asas gotong royong, termasuk dalam hal penerimaan pajak. Gotong royong, diakui Ken, selama ini menjadi keunggulan bangsa Indonesia.


"Tax amnesty di negara lain gagal karena tidak ada gotong royong. Sedangkan kita punya asas gotong royong, inilah keunggulan kita. Jadi sadarlah warga negara Indonesia, lahir, nyari kerja di Indonesia," papar Ken.


Sosialisasi


Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mulai menggelar sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak di dalam maupun luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, dan London. Ketiga negara tersebut menjadi tujuan roadshow sosialisasi ‎karena banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memarkir asetnya di negara tersebut.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, tiga negara tersebut menjadi tujuan roadshow sosialisasi tax amnesty lantaran banyak potensi WNI yang menempatkan aset maupun harta kekayaannya.


"Banyak juga permintaan orang Indonesia di sana untuk bikin unit pelayanan pajak di Singapura, Hong Kong, dan London. Bank-bank Indonesia yang ada di sana‎ akan memfasilitasi karena kalau pemohon tax amnesty harus datang langsung ke kantor pelayanan karena berkaitan dengan data," terang dia ‎saat Buka Puasa Bersama di kantornya, Jakarta, Kamis malam (30/6/2016).


Lebih jauh Yoga bilang, Ditjen Pajak akan membuka help desk pelayanan tax amnesty di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pasalnya selain di luar negeri, sosialisasi akan berjalan di 15 kota seluruh Indonesia. Sebanyak 6 kota diantaranya, sosialisasi bakal dihadiri Presiden Jokowi.


"Di dalam negeri sosialisasi tax amnesty berlangsung di 15 kota‎, di mana 6 kota diantaranya Bandung, Surabaya, Jakarta, Semarang, Makassar, dan Medan yang akan dihadiri Presiden," jelas dia.


Yoga mengaku, program sosialisasi tax amnesty untuk kalangan eksternal digelar hingga akhir tahun ini. Sementara untuk internal berlangsung selama dua pekan, karena tax amnesty berlaku setelah Lebaran. 


Sementara itu, Ken mengungkapkan, ‎pemerintah diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Robert Pakpahan sudah menjalankan program sosialisasi tax amnesty di Singapura. Kemudian akan berlanjut ke Hong Kong dan London.


"Kami akan tempatkan pegawai pajak dan membuka unit pelayanan di Singapura, Hong Kong dan London. Kantornya nanti di KBRI," ucap dia.


Sementara bagi WNI di luar negara tersebut, kata Ken, pemohon tax amnesty dapat pulang ke Indonesia untuk mengurus surat permohonan tersebut. Ken menegaskan tidak akan membuka unit pelayanan pajak di luar Singapura, Hong Kong, dan London.


"Kami tidak cover unit pelayanan pajak di Arab Saudi misalnya. Jadi kalau mau ikut tax amnesty datang saja ke Indonesia, ngurusnya kan cuma 1-2 hari. Atau terbang ke Singapura yang dekat untuk memohon tax amnesty," terangnya.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak: Kalau Tax Amnesty Gagal, Saya Tanggung JawabDirjen Pajak: Kalau Tax Amnesty Gagal, Saya Tanggung Jawab

Sejak awal, pemerintah menargetkan uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) mencapai Rp 165 triliun. Target yang dinilai ambisius ini tak kunjung direvisi meskipun banyak pihak memperkirakan tidak akan tercapai.selengkapnya

Kalau Tax Amnesty Gagal, DPR: Malu Negara KitaKalau Tax Amnesty Gagal, DPR: Malu Negara Kita

Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah berjalan sekitar 2 bulan, namun dana yang diharapkan pemerintah dari uang tebusan baru mencapai Rp 4,14 triliun atau baru 2,5 persen dari target Rp 165 triliun.selengkapnya

Menteri BUMN Sosialisasi Tax Amnesty di Hong KongMenteri BUMN Sosialisasi Tax Amnesty di Hong Kong

Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri sosialisasi mengenai Undang-Undang Amnesti Pajak atau tax amnesty dalam "Indonesia Bussiness Outlook" di Hong Kong, Senin. Sosialisasi diisi pula dengan talk show yang menampilkan narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahanselengkapnya

Tax Amnesty di Indonesia Pernah Gagal Total karena G30S/PKITax Amnesty di Indonesia Pernah Gagal Total karena G30S/PKI

Upaya pemerintah memberikan insentif berupa pengampunan pajak atau tax amnesty menimbulkan kontroversi. Namun pihak pemerintah tetap yakin tax amnesty bakal menimbulkan dampak positif bagi negara. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, selain mendorong penerimaan negara lewat pajak, tax amnesty juga memberikan dampak psikologis bagi penunggak pajak untuk berubah lebih jujur dalamselengkapnya

Bos OJK Sosialisasi Tax Amnesty Sampai Hong KongBos OJK Sosialisasi Tax Amnesty Sampai Hong Kong

Para investor Indonesia yang berada di luar negeri, ternyata memantau perkembangan ekonomi di Indonesia. Termasuk kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestyPemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax Amnesty

Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengajak Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Hong Kong dan sekitarnya untuk turut serta dalam program Amnesti Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk InvestasiJokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk Investasi

“Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,”selengkapnya

Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!

Pemerintah resmi menggelar sosialisasi terakhir program amnesti pajak sebulan sebelum program tersebut berakhir 31 Maret 2017. Pemerintah pun berharap wajib pajak (WP) yang belum ikut atau sudah ikut tapi belum melaporkan hartanya secara jujur untuk memanfaatkan babak akhir amnesti pajak.selengkapnya

Satu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax AmnestySatu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax Amnesty

“Memang ada satu yang merasa, ‘kan saya sudah bayar semua’. Sudah buka (data ke ditjen pajak) dan bayar besar sekali. Dia tidak mau minta (amnesti),” kata Sofjan Wanandi.selengkapnya

Tiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif PajakTiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif Pajak

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari saat ini sebesar 25 persen. Pengurangan tarif tersebut harus dilakukan pemerintah karena sejalan dengan upaya negara lain meningkatkan daya saing perekonomian nasional.selengkapnya

Jelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan PajakJelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan Pajak

Presiden Joko Widodo memperingatkan para pengemplang pajak untuk sadar. Pada Juni 2018, masuk era keterbukaan informasi data pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

PT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakPT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah Pajak

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengklaim tak memiliki persoalan pajak seperti yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuktikan dengan keberanian PT EK Prima Ekspor Indonesia mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar.selengkapnya

Menkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TAMenkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TA

Program tax amnesty (TA)pengampunan pajak akan berakhir pada, berakhir pada31 Maret 2017. Apa sanksi untukUntuk pengusaha yang tak ikut program ini?selengkapnya

Djarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakDjarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas Pajak

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan nantinya Pemprov DKI tidak akan lagi memakai reklame berukuran besar. Nantinya reklame tersebut akan diganti menjadi reklame LED.selengkapnya

Tax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum IkutTax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum Ikut

Total nilai deklarasi harta Rp 4.419 triliun, melebihi target pemerintah yang sebesar Rp 4.000 triliun atau setara 34,4 persen dari PDB. "Banyak negara yang ingin lihat," kata Sri.selengkapnya

TA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima KasihTA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Tak terasa program amnesti (pengampunan) pajak, atau tax amnesty (TA) tinggal sebulan lagi. Presiden Joko Widodo ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pajak.selengkapnya



 
TAGS # :