Dirjen Pajak: Kalau Tax Amnesty Gagal, Saya Tanggung Jawab

Selasa 6 Sep 2016 22:12Administratordibaca 259 kaliSemua Kategori

liputan6 018

Sejak awal, pemerintah menargetkan uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) mencapai Rp 165 triliun. Target yang dinilai ambisius ini tak kunjung direvisi meskipun banyak pihak memperkirakan tidak akan tercapai.

Pemerintah juga mengharapkan deklarasi harta di program tax amnesty mencapai Rp 4.000 triliun. Sementara pemerintah merujuk data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahwa nilai repatriasi atau pengalihan aset dari luar negeri ke dalam negeri sebesar Rp 1.000 triliun.


Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengaku optimistis dapat mencapai jumlah uang tebusan secara maksimal. Namun fokusnya bukan pada angka Rp 165 triliun.


"Bukan tidak akan tercapai. Kalau ditanya apakah saya masih yakin? Saya masih yakin. Tapi angkanya bukan fokus Rp 165 triliun. Target saya wajib pajak (WP) baru 1.929 WP," ujarnya usai konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/9/2016).


Padahal ketika tax amnesty digolkan pada Juli lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) sebelumnya Bambang Brodjonegoro, pemerintah percaya diri bisa meraup uang tebusan Rp 165 triliun untuk menambah penerimaan pajak di APBN-P 2016. Namun, kini arah itu berubah.


"Saya tidak pernah ngomong Rp 165 triliun. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena fokus tax amnesty bukan hanya uang tebusan, tapi pada repatriasi dan deklarasi dengan jumlah semaksimal mungkin," tegas Ken.


Saat ditanyakan mengenai siapkah mengundurkan diri jika memang uang tebusan tidak mencapai Rp 165 triliun dan nilai repatriasi maupun deklarasi minim, Ken menjawab dengan santai.


"Lho itu terserah pimpinan saya mau dihukum kayak apa. Ditembak mati juga tidak apa, kalau bisa. Pokoknya kalo tax amnesty berhasil itu keberhasilan semua pihak. Tapi kalo gagal saya yang tanggung jawab," ucap Ken.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 6 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak: Saya Tanggung Jawab Kalau Tax Amnesty GagalDirjen Pajak: Saya Tanggung Jawab Kalau Tax Amnesty Gagal

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi ‎siap bertanggungjawab jika kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) gagal dieksekusi. Namun ekspektasi pemerintah, tax amnesty di Indonesia bisa sukses karena memiliki keunggulan dibanding negara lain.selengkapnya

Target Tebusan Tax Amnesty Rp 165 Triliun Diprediksi TercapaiTarget Tebusan Tax Amnesty Rp 165 Triliun Diprediksi Tercapai

Komisi XI DPR RI memprediksi ‎target uang tebusan sebesar Rp 165 triliun dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) bisa tercapai pada akhir tahun ini.selengkapnya

Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 TriliunDeklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi dana tebusan amnesti pajak atau tax amnesty sudah mencapai Rp9,31 triliun per 14 September 2016 pukul 08.45 WIB.selengkapnya

165 Wajib Pajak Besar Ikut Tax Amnesty, Total Tebusan Capai Rp2,6 Triliun165 Wajib Pajak Besar Ikut Tax Amnesty, Total Tebusan Capai Rp2,6 Triliun

Pengusaha kelas kakap telah mulai mengikuti program tax amnesty. Dalam bulan ini saja, rata-rata per harinya penerimaan negara melalui tarif tebusan bisa mencapai sekira Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

Bos Pajak Sebut Tebusan Rp 165 T bukan Jadi Fokus Tax AmnestyBos Pajak Sebut Tebusan Rp 165 T bukan Jadi Fokus Tax Amnesty

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku saat ini pihaknya tak terlalu fokus pada penerimaan pengampunan pajak atau Tax Amnesty sebesar Rp 165 triliun. Menurutnya, target penambahan Wajib Pajak (WP) baru sebanyak 1.929 jauh lebih penting dari Tax Amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :