Aturan cukai plastik masih belum berlaku. Padahal, pemerintah sudah mewacanakan adanya pungutan untuk plastik sejak beberapa tahun lalu.
Meski hingga saat ini belum ada aturan terkait cukai plastik, tetapi Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi optimistis aturan tersebut dapat diundangkan di tahun depan.
Namun, Heru belum bisa memastikan kapan tepatnya aturan ini diluncurkan. Heru menjelaskan, atuan ini dlincurkan setelah melalui dua tahap.
Tahap pertama, diperlukan konsultasi dengan komisi XI DPR, juga aturan yang digodok antar kementerian.
"Kami sedang menggodok Peraturan Pemerintahnya pararel dengan konsultasi dengan komisi XI. PP ini sekarang statusnya dibahas antar panitian antar kementerian (PAK)," ujar Heru, Selasa (27/11).
Meski autran cukai plastik ini belum diputuskan oleh pemerintah, Heru memastikan Ditje Bea Cukai siap mengimplementasi cukai plastik tersebut. Dalam APBN 2019 pun, target penerimaan cukai plastik sudah ditetapkan sebesar Rp 500 miliar.
Meski target penerimaan cukai plastik sudah ditetapkan, Heru memastikan, tujuan utama mengenakan cukai plastik ini bukan melihat dari sisi penerimaan negara, namun lebih ke pengendalian penggunaan kantong plastik. Dari situ, diharapkan akan ada perbaikan konsumsi dan peredaran plastik yang tidak tepat.
Namun, Heru belum bisa memastikan kapan tepatnya aturan ini diluncurkan. Heru menjelaskan, atuan ini dlincurkan setelah melalui dua tahap.
Tahap pertama, diperlukan konsultasi dengan komisi XI DPR, juga aturan yang digodok antar kementerian.
"Kami sedang menggodok Peraturan Pemerintahnya pararel dengan konsultasi dengan komisi XI. PP ini sekarang statusnya dibahas antar panitian antar kementerian (PAK)," ujar Heru, Selasa (27/11).
Meski autran cukai plastik ini belum diputuskan oleh pemerintah, Heru memastikan Ditje Bea Cukai siap mengimplementasi cukai plastik tersebut. Dalam APBN 2019 pun, target penerimaan cukai plastik sudah ditetapkan sebesar Rp 500 miliar.
Meski target penerimaan cukai plastik sudah ditetapkan, Heru memastikan, tujuan utama mengenakan cukai plastik ini bukan melihat dari sisi penerimaan negara, namun lebih ke pengendalian penggunaan kantong plastik. Dari situ, diharapkan akan ada perbaikan konsumsi dan peredaran plastik yang tidak tepat.
Selain menetapkan cukai plastik, pengendalian plastik ini diakui bisa dilakukan dengan berbagai instrumen. Mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga menggunakan plastik seminimal mungkin.
Menurut Heru, pengurangan penggunaan plastik ini sangat membutuhkan kesadaran masyakat. "Percuma kalau kantong plastik kita kenakan cukai tetapi masyarakat tetap berperilaku seperti sebelumnya yakni membuang sampah sembarangan," tambah Heru.
Menanggapi adanya ketidaksetujuan pengusaha atas cukai plastik ini, Heru menyebut, pemerintah masih mengkaji bagaimana supaya pengusaha dapat mempertahankan penghasilannya.
"Pemerintah harus memikirkan semuanya. Baik lingkungan yang lebih bagus, juga pengusaha yang sekarang ini mengendalikan hidupnya dari penghasilan kantong plastik bisa tetap survive," kata Heru.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 27 November 2018)
Foto : Kontan
CITA: Pengenaan cukai plastik atas konsumsi kantong plastik sudah tepatPemerintah berencana menerapkan cukai plastik di tahun mendatang. Plastik dikenakan cukai, lantaran konsumsinya yang dianggap perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.selengkapnya
Aturan cukai plastik masih pembahasan antar kementerianWalau sudah dicanangkan sejak lama, aturan terkait cukai plastik tak kunjung diterbitkan. Padahal, pemerintah sudah percaya diri aturan ini bisa dilaksanakan tahun ini.selengkapnya
Cukai plastik masih ada di Peraturan Antar Kementerian (PAK)Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai Deni Surjantoro mengatakan, soal rencana aturan bea cukai yang diajukan Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih dalam tahap Peraturan Antar Kementerian (PAK).selengkapnya
Jika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan.selengkapnya
Cukai plastik bakal picu impor plastik yang tinggiSekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan bahwa keberadaan cukai plastik yang memberatkan industri dalam negeri bakal memicu pertumbuhan impor plastik di Indonesia.selengkapnya
Rencana Penerapan Cukai Plastik Dibahas Antar KementerianPemerintah akan mengenakan cukai pada kantong plastik untuk mengendalikan peredarannya. Rencana tersebut mulai dibahas antar kementerian. Nantinya cukai kantong plastik akan memiliki hukum Peraturan Pemerintah (PP).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
