Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo menangkap seorang petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo yang diduga memeras wajib pajak.
"Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat, dan saat ini sedang kami dalami. Namun, saat ini masih terbatas karena yang bersangkutan sedang masuk rumah sakit," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Brigadir Jenderal Pol. Hengkie Kaluara, Kamis.
Salah seorang pegawai pajak tersebut, menurut dia, tertangkap tangan akibat aduan dari wajib pajak.
"Wajib pajak menyampaikan ada beberapa negosiasi yang ternyata tidak sesuai prosedur berlaku," ucapnya.
Mengenai adanya tindak pemerasan dari pihak pegawai pajak tersebut, Kapolda Gorontalo mengatakan, masih melakukan penyelidikan mendalam pada kasus itu.
"Dalam penangkapan itu, kami mengamankan uang dalam bentuk tunai, cek dan hal lain. Juga ada satu unit sound sistem karaoke," kata Hengkie.
Ia menambahkan, korban pemerasan adalah salah seorang pengusaha di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan polisi.
Sumber : antaranews.com (Gorontalo, 5 Mei 2016)
Foto : antaranews.com
Dua Penunggak Pajak Disandera di GorontaloKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo menyandera penunggak pajak di daerah tersebut. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut Dionysius Lucas Hendrawan di Manado, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Polda Gorontalo, Badan Intelijen Negaraselengkapnya
Petugas Pajak Yang Meninggal Ditusuk Tinggalkan Istri Sedang HamilPetugas pajak yang tewas ditusuk seorang wajib pajak di Gunung Sitoli, Parada Toga Fransriano S meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama. “Istrinya sedang hamil,” ujar Mekar Satria Utama saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).selengkapnya
Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanKetua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya
Polisi: Pengusaha yang Bunuh 2 Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiPolisi masih terus memeriksa pengusaha Agusman Lahagu yang membunuh dua orang petugas pajak di Nias, Sumatera Utara. Polisi menjerat Agusman dengan pasal pembunuhan berencana. "Iya lah pembunuhan berencana itu," kata Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua saat dihubungi detikcom, Rabu (13/4/2016).selengkapnya
Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya
Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya
Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya
Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputePemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya
Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatPemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya
BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenDeputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya
Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya
DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya
Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahBadan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya
Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanPemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya
Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakBank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya
