Demi Tax Amnesty, Sri Mulyani Setop Pemeriksaan Pelanggar Pajak

Selasa 2 Ags 2016 09:42Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

katadata 085

Pemerintah berusaha meyakinkan pengusaha sebanyak-banyaknya agar bersedia mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Selain lewat tawaran tarif tebusan yang rendah, pemerintah menjanjikan kerahasiaan data para wajib pajak yang mengikuti program itu dari risiko pengusutan oleh aparat penegak hukum di kemudian hari.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, banyak wajib pajak yang tengah diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendadak menyatakan akan mengikuti program tax amnesty. Sesuai aturan, permintaan itu pun harus dipenuhi sehingga seluruh petugas pajak telah menghentikan pemeriksaan terkait perpajakan. Tujuannya untuk memberikan kesempatan memanfaatkan momen tax amnesty.


Penghentian pemeriksaan itu mulai dari pelanggaran administrasi perpajakan hingga penyembunyian aset oleh wajib pajak. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pemeriksaan kasus yang dinyatakan sudah lengkap oleh kejaksaan. “Ataupun yang sudah diproses di pengadilan atau bagi wajib pajak yang sudah dipidana pajak,” kata Sri saat sosialisasi kebijakan tax amnesty yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8).

Karena itu, Sri menghimbau seluruh masyarakat untuk mengikuti tax amnesty. Sebab, mulai tahun 2018, akan berlaku pertukaran data informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait pajak.


Jadi, mulai tahun 2018, Sri memastikan tidak ada satupun wajib pajak yang dapat menghindari pajak dengan menyembunyikan harta kekayaannya di negara lain.


Pemerintah bakal mengejar para wajib pajak setelah kebijakan tax amnesty rampung pada akhir Maret 2017.


“Penghindar pajak memang ahli betul. Tetapi Menteri Keuangan sudah cukup ahli juga,” kata Sri. “Kami harus mencapai penerimaan pajak Rp 1.320 triliun, tapi ini (tax amnesty) cara baik. Bagaimana mengumpulkan uang negara melalui perpajakan tanpa intimidasi atau menakut-takuti dunia bisnis.”


Berdasarkan kondisi itulah, dia menjanjikan aparat pajak akan berusaha merahasiakan data para peserta tax amnesty. Bagi pihak yang membocorkan data itu akan dikenakan pidana penjara selama lima tahun. “Kami akan berusaha sekeras mungkin, agar penegak hukum tidak menggunakan data itu,” kata Sri.


Dalam pidato sambutannya, Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah terkait kerahasiaan data tersebut. Mengacu Pasal 20 hingga 22 pada UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty,  tidak ada pihak manapun, siapapun, dan untuk kepentingan apapun bisa menggunakan data atau informasi peserta tax amnesty.

Hal ini perlu ditegaskan oleh Presiden lantaran selama sosialiasi kebijakan itu masih banyak  wajib pajak yang mempertanyakan kepastian hukum dan kerahasian data harta kekayaannya. Jokowi juga menjelaskan masalah gugatan UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konsitusi (MK).


Presiden optimistis MK akan menolak gugatan itu karena UU ini bermanfaat besar bagi perekonomian nasional.


“Pemerintah akan sungguh-sungguh dan mau agar MK nanti tetap memenangkan UU ini. Harus yakin karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya berani bertaruh,” kata Jokowi di depan sekitar 10 ribu orang yang menghadiri acara sosialisasi tersebut.


Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian juga mengaku sudah menginstruksikan seluruh jajarannya hingga level terbawah untuk mendukung kebijakan pengampunan pjak. Hal itu pun telah disepakati bersama dengan Kejaksaan Agung dan PPATK.


Dalam Pasal 20 UU Tax Amnesty, misalnya, mengatur bahwa data yang dilaporkan wajib pajak terkait tax amnesty tidak bisa menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara itu, penyelidikan dan penyidikan merupakan domain dari Polri. Karena itu, kepolisian harus menggunakan data lain dalam melakukan pemeriksaannya.

Sumber : katadata.co.id (1 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Sri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax AmnestySri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membongkar data jumlah para petinggi di industri perbankan yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Harga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapHarga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetap

Stabilitas sistem keuangan dalam negeri kuartal keempat tahun 2017 dalam keadaan normal. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi, menjadi salah satu hal yang dicermati Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).selengkapnya

CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya



 
TAGS # :