Deklarasi 20 Persen dari PDB, Tax Amnesty Indonesia Cetak Rekor

Kamis 29 Sep 2016 21:02Administratordibaca 253 kaliSemua Kategori

katadata 110

Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir Jumat besok (30/9). Meski masih ada enam bulan tersisa, program amnesti pajak di Indonesia ini sudah mencetak rekor dan dinilai mengungguli negara-negara lain yang pernah melaksanakan program serupa.

Mengacu pada data Center For Indonesia Taxation Analysis, program amnesti pajak di Indonesia mencetak rasio tertinggi dalam pengungkapan (deklarasi) harta terhadap produk domestik bruto (PDB). Per Rabu (28/9), nilai deklarasi harta mencapai Rp 2.514 triliun atau menembus 20 persen terhadap PDB.


Rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan Chili yang pernah mencatat rekor deklarasi kurang dari Rp 500 triliun. Jumlah ini hampir setara dengan 10 persen terhadap PDB negara tersebut, saat melaksanakan amnesti pajak tahun lalu.

Indonesia juga mencatat prestasi dalam soal penerimaan negara dari duit tebusan tax amnesty, meski secara rasio terhadap PDB belum yang tertinggi di dunia. Hingga kemarin, perolehan duit tebusan termasuk pembayaran tunggakan dan bukti permulaan mencapai Rp 81,1 triliun. Jumlahnya setara dengan sekitar 1 persen terhadap PDB.


Sementara ini, pencapaian tersebut masih kalah dari Kazakhstan yang dana tebusannya sekitar 2,5 persen terhadap PDB pada 2011. Namun, Indonesia sudah berhasil mengungguli sejumlah negara yang pernah menjalankan program amnesti pajak.

Deklarasi Tax Amnesty

Antara lain Irlandia (1993), India (1997), Afrika Selatan (2003), Jerman (2004), Portugal (2005), dan Belgia (2006). Selain itu, Italia (2001 dan 2009), Spanyol (2012), Australia (2014), dan Chili (2015). Berbagai negara itu hanya meraup penerimaan tebusan tax amnesty kurang satu persen terhadap PDB masing-masing negara tersebut.

Meski sudah mencatat rekor, pencapaian tax amnesty Indonesia masih di bawah target pemerintah, yaitu deklarasi harta sebesar Rp 4.000 triliun dan penerimaan tebusan Rp 165 triliun untuk anggaran negara 2016. Selain itu, ada target repatriasi dana sebesar Rp 1.000 triliun, yang realisasinya sampai sekarang baru sekitar Rp 128 triliun. Target-target ini masih bisa dikejar pada sisa enam bulan program tax amnesty.


Pengamat Pajak dari Center For Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih perlu mengoptimalkan pencapaian dana repatriasi. Ia mendorong pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengalihan aset perusahaan cangkang (Special Purpose Vehicle/SPV) yang tidak memiliki usaha aktif. “Masih banyak companyyang menunda karena menunggu revisi PMK soal SPV,” katanya kepadaKatadata, Rabu (28/9).


Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual melihat, Indonesia kemungkinan belum akan mengalahkan Italia dalam hal dana repatriasi. Nilai repatriasi di Italia mencapai 3,5 persen terhadap PDB, sedangkan Indonesia baru mendekati dua persen terhadap PDB.


Namun, pencapaian itu dinilai sudah sangat baik karena diperoleh dari periode pertama amnesti pajak. Pencapaian tersebut juga sudah melampaui sejumlah negara lain, yang rata-rata hanya berhasil menarik dana pulang kurang dari satu persen terhadap PDB.

Deklarasi Tax Amnesty
 

Salah satu penyebab rendahnya dana repatriasi, menurut David,  rata-rata harta luar negeri milik warga Indonesia berbentuk aset tetap (fixed asset) seperti properti. Alhasil, kebanyakan wajib pajak hanya mendeklarasikan hartanya saja, tidak merepatriasi. “Kalau Italia itu banyak uang mafia dan money laundering,” katanya. 

Selain mendorong repatriasi, pemerintah juga dinilai perlu menggaet Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk ikut program tax amnesty. Prastowo mengatakan, porsi ekonomi informal Indonesia sekitar 18-20 persen terhadap PDB. “Artinya ada Rp 2.000 triliun sampai Rp 2.500 triliun. Besar sekali,” kata dia.


Menurut dia, pemerintah perlu menyusun strategi agar UKM tidak menganggap pajak sebagai beban. Caranya, UKM harus diintegrasikan dulu ke ekonomi formal agar mendapat insentif bisnis. Setelah tumbuh, baru UKM membayar pajak. “Pemerintah harus mulai dengan insentif tentang apa yang bisa diberikan ke mereka, sehingga trade off-nya mereka nanti bayar pajak,” kata Prastowo.   

Sumber : katadata.co.id (29 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunAMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

Sri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 PersenSri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat tax rasio atau penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ‎di Indonesia sangat rendah. "Di Indonesia tax rasio hanya 11 persen, sangat rendah dan tidak bisa diterima," ujar Sri Mulyani di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (25/8/2016).selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :