DDTC: Tax Amnesty Sarana Untuk Jangkau WP Tak Patuh

Senin 29 Ags 2016 20:19Administratordibaca 405 kaliSemua Kategori

antara 151

Darussalam, Managing Partner Denny Darussalam Tax Center atau DDTC mengatakan pengampunan pajak merupakan masa transisi sebelum pelaksanaan automatic exchange information.

Dalam diskusi di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (29/8/2016), dia mengatakan bahwa pengampunan pajak menjadi sarana untuk menjangkau para wajib pajak yang diduga tidak melaporkan pemberitahuan pajak (SPT) yang jumlahnya mencapai 42-48% dari keseluruhan wajib pajak (WP).


Jika dilihat dari sisi materi yakni kesesuaian antara SPT dan harta yan dimiliki, menurutnya, persentase tersebut bisa lebih tinggi lagi.


Jika tidak ada pengampunan pajak, menurutnya atas dasar keadilan, para WP tersebut harus dihukum saat pemberlakuan automatic exchange information pada September 2018. Karena itu tax amnesty paparnya, bisa menjadi masa transisi untuk menjangkau 42-48% WP yang tak melaporkan SPT sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki.


"Hal ini dikarenakan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit hanya di bawah 5%," ujarnya.


Menurut pandangannya, pengampunan pajak bakal berhasil karena telah mejadi pusat perhatian masyarakat. Karena itu menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak harus mengelola euforia tersebut secara baik. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Agustus 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Indonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang PerpajakanIndonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi Automatic Exchange of Information Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (3/3). Kegiatan ini untuk mengkaji implementasi dan antisipasi yang perlu dilakukan dalam pertukaran informasi secara otomatis mengenai perpajakan di berbagai negara pada tahun 2018 mendatang.selengkapnya

Amnesti Pajak Menjadi Masa Transisi Kalangan PerbankanAmnesti Pajak Menjadi Masa Transisi Kalangan Perbankan

Amnesti pajak saat ini menjadi masa transisi bagi kalangan perbankan. Pasokan dana yang diperkirakan nanti akan melimpah akibat deklarasi dan repatriasi dari peserta pengampunan pajak ini, diperkirakan berimbas terhadap iklim perbankan di Tanah Air.selengkapnya

Ini Alasan Pemerintah Memilih Tax Amnesty Ketimbang Automatic ExchangeIni Alasan Pemerintah Memilih Tax Amnesty Ketimbang Automatic Exchange

Pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan ini sah setelah sembilan Fraksi, kecuali Fraksi PKS‎ menyetujui adanya Tax Amensty.selengkapnya

Darussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak PatuhDarussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak Patuh

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat dimaknai sebagai satu kesempatan terakhir yang bersifat memaksa bagi wajib pajak yang tidak patuh.selengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi daftar harta para wajib pajak yang belum dilaporkan ke dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :