Dana Tax Amnesty Mulai Masuk

Sabtu 23 Jul 2016 08:26Administratordibaca 373 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Dana hasil pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah mulai masuk ke rekening pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mendapatkan laporan pernyataan harta dari wajib pajak pada pekan pertama pelaksanaan program.

"Kemarin sudah ada beberapa yang declare, sudah pecah telur kemarin, ada beberapa pernyataan harta," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/7).

Menurut Mardiasmo, dari penyataan kekayaan Rp 100 miliar, sudah ada sekitar Rp 2 miliar yang melakukan tebusan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah karena pihaknya baru mendapatkan data hingga Rabu (20/7). "Kalau hari ini, saya nggak tau, harus saya cek dulu," kata dia.

Mardiasmo melanjutkan, sejauh ini pemerintah telah mengupayakan agar wajib pajak bisa lebih mudah saat akan membayar tebusan dalam pengampunan pajak. Salah satunya, dengan mendekatkan pihak perbankan dengan help desk yang ada di kantor pelayanan pajak (KPP). Sehingga, saat wajib pajak ingin membayar bisa lebih mudah.

Namun demikian, dia belum bisa memperkirakan jumlah dana yang diharapkan bisa masuk dalam tiga bulan pertama pelaksanaan program. Mardiasmo hanya berharap banyak wajib pajak yang bisa memanfaatkan nilai pajak yang rendah pada periode tiga bulan awal saat ini.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menyosialisasikan program pengampunan pajak. Menurutnya, semakin gencar sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin banyak yang ikut pengampunan pajak.

"Sosialiasi jadi kunci keberhasilan program pengampunan pajak dan pemerintah sangat gencar melakukannya," kata Rosan saat menghadiri sosialisasi program pengampunan pajak di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7).

Pemerintah bekerja sama dengan beberapa lembaga memang gencar melakukan sosialisasi. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali melakukan sosialisasi secara langsung di depan para pengusaha. Kemarin, Jokowi bahkan kembali melakukan sosialisasi pengampunan pajak kepada para pengusaha yang ada di Medan.

Menurut Rosan, sosialisasi menjadi kunci penting karena banyak pengusaha yang tertarik untuk ikut pengampunan pajak. Tapi, belum semuanya mengerti tentang teknis dan tata cara untuk mengikutinya. Kadin pun sudah menyosialisasikan program pengampunan pajak di beberapa daerah, seperti Semarang, Surabaya, Medan, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali. Terakhir, kata dia, Kadin melakukan sosialisasi di Semarang.

"Kemarin, kami sosialisasikan di Semarang. Dari 400 orang yang kami undang, yang datang 600 orang," ucap Rosan.

Saat sosialisasi program tax amnesty di Medan, Sumatra Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan peluang pengampunan pajak. Uang-uang yang selama ini disimpan di luar negeri pun diimbaunya dialihkan ke dalam negeri sebagai modal untuk investasi.

"Sekaranglah momentumnya," ujar Jokowi.

Jokowi menyadari, semua negara kini sedang tertekan kondisi ekonomi global yang melemah. Semua negara bersaing mendatangkan investasi dan arus uang. Padahal, banyak WNI yang mempunyai uang dalam jumlah besar yang disimpan di dalam atau luar negeri.

Ada yang ditaruh di bawah bantal, di Swiss atau Singapura. Semua datanya ada di kantong Presiden. "Ini adalah kesempatan akhir. Setelah ini, tidak ada lagi tax amnesty," ujar Presiden.

Jokowi juga mengatakan, tax amnesty bukan hanya untuk kalangan pengusaha besar. Pelaku UKM atau warga biasa pun bisa memanfaatkannya. Amnesti pajak merupakan kesempatan bagi semua warga.

Presiden juga mengatakan, kita hidup dan makan di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan mencari rezeki di sini. Namun, mengapa uang yang dimiliki ditempatkan di luar negeri.

"Memang tidak apa-apa simpan uang di luar, tapi dalam kondisi sekarang, kita perlu partisipasi semua," ujar Presiden.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Usai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar NegeriUsai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

Kepatuhan Formal Wajib Pajak TergerusKepatuhan Formal Wajib Pajak Tergerus

Selain mengikis penerimaan negara, kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada tahun lalu diprediksi akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak di antaranya ditunjukkan dari pelaporan surat pemberitahuan pada tahun ini.selengkapnya

Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya

Jejak Google di OperatorJejak Google di Operator

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus DiburuSENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus Diburu

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).selengkapnya

TERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJPTERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJP

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku menyandera satu orang pengemplang pajak berinisial RW, yang hutang pajaknya mencapai Rp41,251 miliar.selengkapnya

Bola pajak Google di tangan pemerintahBola pajak Google di tangan pemerintah

Otoritas pajak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ltd. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugioasetiadi Kamis (19/1) lalu.selengkapnya

Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah Pidana

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

Genjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak OnlineGenjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak Online

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, menargetkan pendapatan pajak dari sektor perhotelan Rp64 miliar di tahun 2017 ini. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisasi kebocoran pajak hotel, Pemerintah menerapkan sistem pajak elektronik (e-tax).selengkapnya



 
TAGS # :