Dana Tax Amnesty Mulai Masuk

Sabtu 23 Jul 2016 08:26Administratordibaca 506 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Dana hasil pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah mulai masuk ke rekening pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mendapatkan laporan pernyataan harta dari wajib pajak pada pekan pertama pelaksanaan program.

"Kemarin sudah ada beberapa yang declare, sudah pecah telur kemarin, ada beberapa pernyataan harta," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/7).

Menurut Mardiasmo, dari penyataan kekayaan Rp 100 miliar, sudah ada sekitar Rp 2 miliar yang melakukan tebusan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah karena pihaknya baru mendapatkan data hingga Rabu (20/7). "Kalau hari ini, saya nggak tau, harus saya cek dulu," kata dia.

Mardiasmo melanjutkan, sejauh ini pemerintah telah mengupayakan agar wajib pajak bisa lebih mudah saat akan membayar tebusan dalam pengampunan pajak. Salah satunya, dengan mendekatkan pihak perbankan dengan help desk yang ada di kantor pelayanan pajak (KPP). Sehingga, saat wajib pajak ingin membayar bisa lebih mudah.

Namun demikian, dia belum bisa memperkirakan jumlah dana yang diharapkan bisa masuk dalam tiga bulan pertama pelaksanaan program. Mardiasmo hanya berharap banyak wajib pajak yang bisa memanfaatkan nilai pajak yang rendah pada periode tiga bulan awal saat ini.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menyosialisasikan program pengampunan pajak. Menurutnya, semakin gencar sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin banyak yang ikut pengampunan pajak.

"Sosialiasi jadi kunci keberhasilan program pengampunan pajak dan pemerintah sangat gencar melakukannya," kata Rosan saat menghadiri sosialisasi program pengampunan pajak di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7).

Pemerintah bekerja sama dengan beberapa lembaga memang gencar melakukan sosialisasi. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali melakukan sosialisasi secara langsung di depan para pengusaha. Kemarin, Jokowi bahkan kembali melakukan sosialisasi pengampunan pajak kepada para pengusaha yang ada di Medan.

Menurut Rosan, sosialisasi menjadi kunci penting karena banyak pengusaha yang tertarik untuk ikut pengampunan pajak. Tapi, belum semuanya mengerti tentang teknis dan tata cara untuk mengikutinya. Kadin pun sudah menyosialisasikan program pengampunan pajak di beberapa daerah, seperti Semarang, Surabaya, Medan, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali. Terakhir, kata dia, Kadin melakukan sosialisasi di Semarang.

"Kemarin, kami sosialisasikan di Semarang. Dari 400 orang yang kami undang, yang datang 600 orang," ucap Rosan.

Saat sosialisasi program tax amnesty di Medan, Sumatra Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan peluang pengampunan pajak. Uang-uang yang selama ini disimpan di luar negeri pun diimbaunya dialihkan ke dalam negeri sebagai modal untuk investasi.

"Sekaranglah momentumnya," ujar Jokowi.

Jokowi menyadari, semua negara kini sedang tertekan kondisi ekonomi global yang melemah. Semua negara bersaing mendatangkan investasi dan arus uang. Padahal, banyak WNI yang mempunyai uang dalam jumlah besar yang disimpan di dalam atau luar negeri.

Ada yang ditaruh di bawah bantal, di Swiss atau Singapura. Semua datanya ada di kantong Presiden. "Ini adalah kesempatan akhir. Setelah ini, tidak ada lagi tax amnesty," ujar Presiden.

Jokowi juga mengatakan, tax amnesty bukan hanya untuk kalangan pengusaha besar. Pelaku UKM atau warga biasa pun bisa memanfaatkannya. Amnesti pajak merupakan kesempatan bagi semua warga.

Presiden juga mengatakan, kita hidup dan makan di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan mencari rezeki di sini. Namun, mengapa uang yang dimiliki ditempatkan di luar negeri.

"Memang tidak apa-apa simpan uang di luar, tapi dalam kondisi sekarang, kita perlu partisipasi semua," ujar Presiden.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Usai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar NegeriUsai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

Menkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiMenkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnesti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanPajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.selengkapnya

Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya

Kata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan reformasi perpajakan yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani juga bilang, pemerintah pemerintah malah telah melaksanakan rekomendasi tersebut.selengkapnya

Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 Juta

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

Peserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniPeserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani Ini

Para pembayar pajak, khususnya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat keterangan bebas (SKB), diminta segera menyampaikan keluhannya agar bisa ditangani dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal tersebut seraya menyebutkan sejumlah saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan keluhan para wajib pajak.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dapat memperoleh hak istimewanya hingga 31 Desember 2017.selengkapnya

Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 Hari

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya



 
TAGS # :