Dana Rp31 Triliun Siap Banjiri Perbankan

Kamis 22 Sep 2016 15:28Administratordibaca 121 kaliSemua Kategori

bisnis 182

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan nilai dana nasabah yang akan segera melakukan repatriasi kepada 21 bank gateway senilai Rp31 triliun. Tingkat repatriasi maupun tebusan yang masuk menjelang akhir September 2016 atau periode pertama pengampunan pajak pun disebut kian meningkat.

Irwan Lubis, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan memang menjelang akhir pe riode pertama pengampunan pa jak, aliran dana tebusan dan repatriasi yang masuk cukup deras.


“Pada dua pekan pertama bulan ini saja sudah mulai masuk cukup banyak, sampai 16 September 2016 nilai dana repatriasi yang masuk kepada 18 bank gateway senilai Rp2,5 triliun. Adapula yang langsung ke Manajer Investasi senilai Rp10 miliar,” ujarnya pada Rabu (21/9).


Irwan menambahkan selain re patriasi, untuk dana tebusan yang sudah masuk ke bank gateway maupun persepsi sampai 16 September senilai Rp22,6 triliun.

“Sejauh ini, dana repatriasi me - mang masih kecil dibandingkan dengan jumlah dana tebusan dari kebijakan pengampunan pajak tersebut. Namun, potensinya sangat besar apalagi deadlinenya juga masih lama,” ujarnya.


Hingga pukul 22.00 WIB, Rabu (21/9), uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp31 triliun, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp36,3 triliun. Adapun deklarasi harta mencapai Rp1.300 triliun.


Dia memaparkan salah satu potensi terbesar datang dari Singapura, dari rata-rata jumlah nasa bah Warga Negara Indonesia (WNI) di sana. Pihaknya melihat se tiap bank Negeri Singa memiliki porsi persentase nasabah WNI sebesar 5% dari keseluruhan.


“Dari segi jumlah pemilik rekening WNI memang renda hanya 5%, tetapi untuk nilai tabungan dalam rekeningnya kan belum tentu kecil juga. Bisa jadi, nilai da lam tabungannya bisa besar,” ujarnya.


Adapun, sampai saat ini jumlah bank gateway yang bisa menampung dana repatriasi sudah bertambah tiga bank yaitu, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Indonesia, dan Deutsche Bank Indonesia. Dengan begitu, total bank gateway dana repatriasi ber jumlah 21 bank.


Periode pertama pengampunan pajak yang memberikan tarif hanya 2% untuk deklarasi dalam negeri dan 4% untuk deklarasi luar negeri akan selesai pada akhir bulan ini.


Periode itu berlangsung selama tiga bulan sejak 1 Juli sampai 30 September, sedangkan periode kedua akan berjalan mulai 1 Oktober sampai 31 Desember dengan tarif deklarasi 3% dalam negeri dan 6% luar negeri.


SINGAPURA AMAN

Terkait dengan potensi repatriasi maupun tebusan pengampun an pajak di Singapura, OJK pun menekankan kepada WNI di Negeri Singa itu tidak perlu ta kut bila ingin berpartisipasi dan me laku kan repatriasi.


Irwan menegaskan isu WNI di Singapura yang melakukan repatriasi akan dilaporkan kepada pihak berwajib perlu diklarifikasi le bih detail lagi.


Dalam hal ini, setiap transaksi repatriasi memang harus dicatatkan pada Commercial Affair Department (CAD), tetapi hanya dicatatkan saja bukan berarti ada tindakan lebih lanjut pasca pencatatan di divisi kepolisian Singapura yang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia.


“Itu sama halnya dengan wajib pajak di Indonesia yang mengikuti amnesti pajak. Mereka harus mencatatkan di PPATK, tetapi si fatnya hanya dicatat saja, jadi tidak perlu ada yang ditakutkan,” ujarnya.


OJK pun menyebutkan pihaknya sudah memanggil tiga bank di Indonesia yang mempunyai in duk di Negeri Singa tersebut. Tiga bank itu antara lain, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia, dan PT Bank UOB Indo nesia.


Irwan menyebutkan tiga bank itu diharapkan terus berkomunikasi dengan pihak induk usahanya yang juga berada pada sektor per bankan. Tiga bank itu pun akan melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan pengampunan pajak di Singapura bersama induk usahanya.


“Nantinya, mereka itu akan membantu dalam proses WNI di Singapura yang ingin melakukan repatriasi maupun deklarasi,” ujarnya.


Irwan pun menyebutkan tampungan dana repatriasi dan tebusan dari DBS Indonesia dan UOB Indonesia sampai saat ini masingmasing sudah mencapai sekitar Rp500 miliar.


“Untuk Bank OCBC NISP masih belum ada update hasil dana repatriasi dan tebusan yang sudah ditampung. Kan, mereka juga baru jadi bank gateway juga,” ujarnya.


Adapun, Peter Suwardi, Wakil Direktur Utama DBS Indonesia, enggan berkomentar terlalu banyak terkait perkembangan kebijakan pengampunan pajak. Perseroan mencatatkan diri sebagai salah satu bank gateway yang menampung dana repatriasi.


“Ini pernyataan dari kami, intinya kami sangat mendukung program pengampunan pajak. Kami memberikan berbagai layanan yang dapat digunakan nasabah dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan program ini,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

Bappenas: Dana Repatriasi Banyak Masuk Pada Tiga Bulan PertamaBappenas: Dana Repatriasi Banyak Masuk Pada Tiga Bulan Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini dana repatriasi hasil dari kebijakan amnesti pajak akan banyak masuk pada tiga bulan pertama setelah mulai berlaku efektif pada Senin (18/1).selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :