Dana Rp31 Triliun Siap Banjiri Perbankan

Kamis 22 Sep 2016 15:28Administratordibaca 156 kaliSemua Kategori

bisnis 182

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan nilai dana nasabah yang akan segera melakukan repatriasi kepada 21 bank gateway senilai Rp31 triliun. Tingkat repatriasi maupun tebusan yang masuk menjelang akhir September 2016 atau periode pertama pengampunan pajak pun disebut kian meningkat.

Irwan Lubis, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan memang menjelang akhir pe riode pertama pengampunan pa jak, aliran dana tebusan dan repatriasi yang masuk cukup deras.


“Pada dua pekan pertama bulan ini saja sudah mulai masuk cukup banyak, sampai 16 September 2016 nilai dana repatriasi yang masuk kepada 18 bank gateway senilai Rp2,5 triliun. Adapula yang langsung ke Manajer Investasi senilai Rp10 miliar,” ujarnya pada Rabu (21/9).


Irwan menambahkan selain re patriasi, untuk dana tebusan yang sudah masuk ke bank gateway maupun persepsi sampai 16 September senilai Rp22,6 triliun.

“Sejauh ini, dana repatriasi me - mang masih kecil dibandingkan dengan jumlah dana tebusan dari kebijakan pengampunan pajak tersebut. Namun, potensinya sangat besar apalagi deadlinenya juga masih lama,” ujarnya.


Hingga pukul 22.00 WIB, Rabu (21/9), uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp31 triliun, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp36,3 triliun. Adapun deklarasi harta mencapai Rp1.300 triliun.


Dia memaparkan salah satu potensi terbesar datang dari Singapura, dari rata-rata jumlah nasa bah Warga Negara Indonesia (WNI) di sana. Pihaknya melihat se tiap bank Negeri Singa memiliki porsi persentase nasabah WNI sebesar 5% dari keseluruhan.


“Dari segi jumlah pemilik rekening WNI memang renda hanya 5%, tetapi untuk nilai tabungan dalam rekeningnya kan belum tentu kecil juga. Bisa jadi, nilai da lam tabungannya bisa besar,” ujarnya.


Adapun, sampai saat ini jumlah bank gateway yang bisa menampung dana repatriasi sudah bertambah tiga bank yaitu, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Indonesia, dan Deutsche Bank Indonesia. Dengan begitu, total bank gateway dana repatriasi ber jumlah 21 bank.


Periode pertama pengampunan pajak yang memberikan tarif hanya 2% untuk deklarasi dalam negeri dan 4% untuk deklarasi luar negeri akan selesai pada akhir bulan ini.


Periode itu berlangsung selama tiga bulan sejak 1 Juli sampai 30 September, sedangkan periode kedua akan berjalan mulai 1 Oktober sampai 31 Desember dengan tarif deklarasi 3% dalam negeri dan 6% luar negeri.


SINGAPURA AMAN

Terkait dengan potensi repatriasi maupun tebusan pengampun an pajak di Singapura, OJK pun menekankan kepada WNI di Negeri Singa itu tidak perlu ta kut bila ingin berpartisipasi dan me laku kan repatriasi.


Irwan menegaskan isu WNI di Singapura yang melakukan repatriasi akan dilaporkan kepada pihak berwajib perlu diklarifikasi le bih detail lagi.


Dalam hal ini, setiap transaksi repatriasi memang harus dicatatkan pada Commercial Affair Department (CAD), tetapi hanya dicatatkan saja bukan berarti ada tindakan lebih lanjut pasca pencatatan di divisi kepolisian Singapura yang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia.


“Itu sama halnya dengan wajib pajak di Indonesia yang mengikuti amnesti pajak. Mereka harus mencatatkan di PPATK, tetapi si fatnya hanya dicatat saja, jadi tidak perlu ada yang ditakutkan,” ujarnya.


OJK pun menyebutkan pihaknya sudah memanggil tiga bank di Indonesia yang mempunyai in duk di Negeri Singa tersebut. Tiga bank itu antara lain, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia, dan PT Bank UOB Indo nesia.


Irwan menyebutkan tiga bank itu diharapkan terus berkomunikasi dengan pihak induk usahanya yang juga berada pada sektor per bankan. Tiga bank itu pun akan melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan pengampunan pajak di Singapura bersama induk usahanya.


“Nantinya, mereka itu akan membantu dalam proses WNI di Singapura yang ingin melakukan repatriasi maupun deklarasi,” ujarnya.


Irwan pun menyebutkan tampungan dana repatriasi dan tebusan dari DBS Indonesia dan UOB Indonesia sampai saat ini masingmasing sudah mencapai sekitar Rp500 miliar.


“Untuk Bank OCBC NISP masih belum ada update hasil dana repatriasi dan tebusan yang sudah ditampung. Kan, mereka juga baru jadi bank gateway juga,” ujarnya.


Adapun, Peter Suwardi, Wakil Direktur Utama DBS Indonesia, enggan berkomentar terlalu banyak terkait perkembangan kebijakan pengampunan pajak. Perseroan mencatatkan diri sebagai salah satu bank gateway yang menampung dana repatriasi.


“Ini pernyataan dari kami, intinya kami sangat mendukung program pengampunan pajak. Kami memberikan berbagai layanan yang dapat digunakan nasabah dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan program ini,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

Bappenas: Dana Repatriasi Banyak Masuk Pada Tiga Bulan PertamaBappenas: Dana Repatriasi Banyak Masuk Pada Tiga Bulan Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini dana repatriasi hasil dari kebijakan amnesti pajak akan banyak masuk pada tiga bulan pertama setelah mulai berlaku efektif pada Senin (18/1).selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :