Dana Rp31 Triliun Siap Banjiri Perbankan

Kamis 22 Sep 2016 15:28Administratordibaca 145 kaliSemua Kategori

bisnis 182

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan nilai dana nasabah yang akan segera melakukan repatriasi kepada 21 bank gateway senilai Rp31 triliun. Tingkat repatriasi maupun tebusan yang masuk menjelang akhir September 2016 atau periode pertama pengampunan pajak pun disebut kian meningkat.

Irwan Lubis, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan memang menjelang akhir pe riode pertama pengampunan pa jak, aliran dana tebusan dan repatriasi yang masuk cukup deras.


“Pada dua pekan pertama bulan ini saja sudah mulai masuk cukup banyak, sampai 16 September 2016 nilai dana repatriasi yang masuk kepada 18 bank gateway senilai Rp2,5 triliun. Adapula yang langsung ke Manajer Investasi senilai Rp10 miliar,” ujarnya pada Rabu (21/9).


Irwan menambahkan selain re patriasi, untuk dana tebusan yang sudah masuk ke bank gateway maupun persepsi sampai 16 September senilai Rp22,6 triliun.

“Sejauh ini, dana repatriasi me - mang masih kecil dibandingkan dengan jumlah dana tebusan dari kebijakan pengampunan pajak tersebut. Namun, potensinya sangat besar apalagi deadlinenya juga masih lama,” ujarnya.


Hingga pukul 22.00 WIB, Rabu (21/9), uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp31 triliun, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp36,3 triliun. Adapun deklarasi harta mencapai Rp1.300 triliun.


Dia memaparkan salah satu potensi terbesar datang dari Singapura, dari rata-rata jumlah nasa bah Warga Negara Indonesia (WNI) di sana. Pihaknya melihat se tiap bank Negeri Singa memiliki porsi persentase nasabah WNI sebesar 5% dari keseluruhan.


“Dari segi jumlah pemilik rekening WNI memang renda hanya 5%, tetapi untuk nilai tabungan dalam rekeningnya kan belum tentu kecil juga. Bisa jadi, nilai da lam tabungannya bisa besar,” ujarnya.


Adapun, sampai saat ini jumlah bank gateway yang bisa menampung dana repatriasi sudah bertambah tiga bank yaitu, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Indonesia, dan Deutsche Bank Indonesia. Dengan begitu, total bank gateway dana repatriasi ber jumlah 21 bank.


Periode pertama pengampunan pajak yang memberikan tarif hanya 2% untuk deklarasi dalam negeri dan 4% untuk deklarasi luar negeri akan selesai pada akhir bulan ini.


Periode itu berlangsung selama tiga bulan sejak 1 Juli sampai 30 September, sedangkan periode kedua akan berjalan mulai 1 Oktober sampai 31 Desember dengan tarif deklarasi 3% dalam negeri dan 6% luar negeri.


SINGAPURA AMAN

Terkait dengan potensi repatriasi maupun tebusan pengampun an pajak di Singapura, OJK pun menekankan kepada WNI di Negeri Singa itu tidak perlu ta kut bila ingin berpartisipasi dan me laku kan repatriasi.


Irwan menegaskan isu WNI di Singapura yang melakukan repatriasi akan dilaporkan kepada pihak berwajib perlu diklarifikasi le bih detail lagi.


Dalam hal ini, setiap transaksi repatriasi memang harus dicatatkan pada Commercial Affair Department (CAD), tetapi hanya dicatatkan saja bukan berarti ada tindakan lebih lanjut pasca pencatatan di divisi kepolisian Singapura yang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia.


“Itu sama halnya dengan wajib pajak di Indonesia yang mengikuti amnesti pajak. Mereka harus mencatatkan di PPATK, tetapi si fatnya hanya dicatat saja, jadi tidak perlu ada yang ditakutkan,” ujarnya.


OJK pun menyebutkan pihaknya sudah memanggil tiga bank di Indonesia yang mempunyai in duk di Negeri Singa tersebut. Tiga bank itu antara lain, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia, dan PT Bank UOB Indo nesia.


Irwan menyebutkan tiga bank itu diharapkan terus berkomunikasi dengan pihak induk usahanya yang juga berada pada sektor per bankan. Tiga bank itu pun akan melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan pengampunan pajak di Singapura bersama induk usahanya.


“Nantinya, mereka itu akan membantu dalam proses WNI di Singapura yang ingin melakukan repatriasi maupun deklarasi,” ujarnya.


Irwan pun menyebutkan tampungan dana repatriasi dan tebusan dari DBS Indonesia dan UOB Indonesia sampai saat ini masingmasing sudah mencapai sekitar Rp500 miliar.


“Untuk Bank OCBC NISP masih belum ada update hasil dana repatriasi dan tebusan yang sudah ditampung. Kan, mereka juga baru jadi bank gateway juga,” ujarnya.


Adapun, Peter Suwardi, Wakil Direktur Utama DBS Indonesia, enggan berkomentar terlalu banyak terkait perkembangan kebijakan pengampunan pajak. Perseroan mencatatkan diri sebagai salah satu bank gateway yang menampung dana repatriasi.


“Ini pernyataan dari kami, intinya kami sangat mendukung program pengampunan pajak. Kami memberikan berbagai layanan yang dapat digunakan nasabah dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan program ini,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

Bappenas: Dana Repatriasi Banyak Masuk Pada Tiga Bulan PertamaBappenas: Dana Repatriasi Banyak Masuk Pada Tiga Bulan Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini dana repatriasi hasil dari kebijakan amnesti pajak akan banyak masuk pada tiga bulan pertama setelah mulai berlaku efektif pada Senin (18/1).selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya



 
TAGS # :