Dana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi Gateway

Rabu 10 Ags 2016 07:13Administratordibaca 467 kaliSemua Kategori

bisnis 132

Sebanyak 55 perusahaan atau lembaga keuangan resmi ditunjuk sebagai gateway dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
 
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan 55 perusahaan yang sudah menandatangani kontrak dengan Menteri Keuangan itu terdiri atas 18 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara perdagangan efek.
 
“Pada acara sosialiasi amnesti pajak di Bandung kemarin diumumkan dan diberi surat keputusan,” ujarnya lewat pesan singkat, Selasa (9/8/2016).
 
Penunjukkan gateway ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan turunan dari UU ini. Wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi harta ke dalam NKRI, wajib masuk lewat gateway untuk pemilihan instrumen investasi, baik di dalam maupun luar pasar keuangan.
 
Dalam catatan Bisnis, sebelumnya, Kamis (21/7/2016)  penandatanganan kontrak sudah dilakukan dengan Dirut dari tiga bank BUMN dan satu bank swasta. Empat bank tersebut yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).
 
Jumlah gateway ini, sambung Robert, masih akan terus bergerak karena hingga saatg ini ada beberapa bank yang sudah memenuhi kriteria tapi belum menandatantangi kontak. Sehingga, proses masih terus berjalan.
 
Kontrak antara perbankan dengan Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk mendapatkan akses data. Pemerintah, meminta akses penuh untuk bisa memonitor pergerakan uaang agar ketentuan holding period dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
 
Seperti diketaui, dalam payung hukum yang diundangkan pada 1 Juli 2016 itu disebutkan harta hasil repatriasi wajib berada di Tanah Air paling singkat tiga tahun.
 
Berikut 55 perusahaan yang menjadi gateway :

Perbankan :
1. Citibank N.A
2. PT. Bank Bukopin, Tbk
3. PT. Bank Central Asia, Tbk
4. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
6. PT. Bank DBS Indonesia
7. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
8. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
9. PT. Bank Mega, Tbk
10. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
11. PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.
12. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk
13. PT. Bank Permata, Tbk
14. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
15. PT. Bank Syariah Mandiri
16. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
17. PT. Bank UOB Indonesia
18. The Hongkong and Shanghai Bangking Corporation Ltd
 
Manajer Investasi :
1. PT. Ashmore Asset Management Indonesia
2. PT. Bahana TCW Investment Management
3. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
4. PT. BNI Asset Management
5. PT. BNP Paribas Investment Partners
6. PT. Bowsprit Asset Management
7. PT. Ciptadana Asset Management
8. PT. Danareksa Investment Management
9. PT. Eastspring Investments Indonesia
10. PT. Indosurya Asset Management
11. PT. Mandiri Manajemen Investasi
12. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
13. PT. Panin Asset Management
14. PT. PNM Investment Management
15. PT. Syailendra Capital
16. PT. Schroder Investment Management Indonesia
17. PT. Sinarmas Asset Management
18. PT. Trimegah Asset Management
 
Perantara Pedagang Efek :
1. PT. Bahana Securities
2. PT. BNI Securities
3. PT. CIMB Securities Indonesia
4. PT. CLSA Indonesia
5. PT. Daewoo Securities Indonesia
6. PT. Danpac Sekuritas
7. PT. Indo Premier Securities
8. PT. Mandiri Sekuritas
9. PT. Mega Capital Indonesia
10. PT. MNC Securities
11. PT. Pacific Capital
12. PT. Panin Sekuritas Tbk
13. PT. Panca Global Securities Tbk
14. PT. Pratama Capital Indonesia
15. PT. RHB Securities Indonesia
16. PT. Sinarmas Sekuritas
17. PT. Sucorinvest Central Gani
18. PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.
19. PT. UOB Kay Hian Securities

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 9 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Dongkrak Dana Wealth ManagementBank Dongkrak Dana Wealth Management

Lini bisnis perbankan nasabah kaya atawa wealth managementdiprediksi bakal menjadi muara dana amnesti pajak. Atas dasar itulah, perbankan optimistis bisnis wealth management bakal terdongkrak siginifikan di semester II tahun ini.selengkapnya

Bank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankBank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan Bank

Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Martowardojo menyambut baik rencana pemberlakuan pembukaan bank secrecy (data kerahasiaan). Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pembukaan data itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

TAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi GatewayTAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi Gateway

Sebanyak empat bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV resmi menjadi gateway penerimaan dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Bank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti PajakBank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara Tbk akhirnya resmi mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai gateway dalam program Amnesti Pajak. Bank BTN akan menjadi administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai Gateway dalam menerima dana repatriasi Amnesti Pajak.selengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

Kadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak IndonesiaKadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak Indonesia

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan lamanya proses pencairan harta dan aset wajib pajak Indonesia di bank di luar negeri menjadi hambatan utama repatriasi dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan Ini

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual online

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen Pajak

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKM

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi. Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017selengkapnya

Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWP

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

Petugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galakPetugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galak

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja soft, tidak galak seperti tahun 2017.selengkapnya

Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun ini

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya



 
TAGS # :