Dana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi Gateway

Rabu 10 Ags 2016 07:13Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

bisnis 132

Sebanyak 55 perusahaan atau lembaga keuangan resmi ditunjuk sebagai gateway dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
 
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan 55 perusahaan yang sudah menandatangani kontrak dengan Menteri Keuangan itu terdiri atas 18 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara perdagangan efek.
 
“Pada acara sosialiasi amnesti pajak di Bandung kemarin diumumkan dan diberi surat keputusan,” ujarnya lewat pesan singkat, Selasa (9/8/2016).
 
Penunjukkan gateway ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan turunan dari UU ini. Wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi harta ke dalam NKRI, wajib masuk lewat gateway untuk pemilihan instrumen investasi, baik di dalam maupun luar pasar keuangan.
 
Dalam catatan Bisnis, sebelumnya, Kamis (21/7/2016)  penandatanganan kontrak sudah dilakukan dengan Dirut dari tiga bank BUMN dan satu bank swasta. Empat bank tersebut yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).
 
Jumlah gateway ini, sambung Robert, masih akan terus bergerak karena hingga saatg ini ada beberapa bank yang sudah memenuhi kriteria tapi belum menandatantangi kontak. Sehingga, proses masih terus berjalan.
 
Kontrak antara perbankan dengan Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk mendapatkan akses data. Pemerintah, meminta akses penuh untuk bisa memonitor pergerakan uaang agar ketentuan holding period dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
 
Seperti diketaui, dalam payung hukum yang diundangkan pada 1 Juli 2016 itu disebutkan harta hasil repatriasi wajib berada di Tanah Air paling singkat tiga tahun.
 
Berikut 55 perusahaan yang menjadi gateway :

Perbankan :
1. Citibank N.A
2. PT. Bank Bukopin, Tbk
3. PT. Bank Central Asia, Tbk
4. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
6. PT. Bank DBS Indonesia
7. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
8. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
9. PT. Bank Mega, Tbk
10. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
11. PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.
12. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk
13. PT. Bank Permata, Tbk
14. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
15. PT. Bank Syariah Mandiri
16. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
17. PT. Bank UOB Indonesia
18. The Hongkong and Shanghai Bangking Corporation Ltd
 
Manajer Investasi :
1. PT. Ashmore Asset Management Indonesia
2. PT. Bahana TCW Investment Management
3. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
4. PT. BNI Asset Management
5. PT. BNP Paribas Investment Partners
6. PT. Bowsprit Asset Management
7. PT. Ciptadana Asset Management
8. PT. Danareksa Investment Management
9. PT. Eastspring Investments Indonesia
10. PT. Indosurya Asset Management
11. PT. Mandiri Manajemen Investasi
12. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
13. PT. Panin Asset Management
14. PT. PNM Investment Management
15. PT. Syailendra Capital
16. PT. Schroder Investment Management Indonesia
17. PT. Sinarmas Asset Management
18. PT. Trimegah Asset Management
 
Perantara Pedagang Efek :
1. PT. Bahana Securities
2. PT. BNI Securities
3. PT. CIMB Securities Indonesia
4. PT. CLSA Indonesia
5. PT. Daewoo Securities Indonesia
6. PT. Danpac Sekuritas
7. PT. Indo Premier Securities
8. PT. Mandiri Sekuritas
9. PT. Mega Capital Indonesia
10. PT. MNC Securities
11. PT. Pacific Capital
12. PT. Panin Sekuritas Tbk
13. PT. Panca Global Securities Tbk
14. PT. Pratama Capital Indonesia
15. PT. RHB Securities Indonesia
16. PT. Sinarmas Sekuritas
17. PT. Sucorinvest Central Gani
18. PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.
19. PT. UOB Kay Hian Securities

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 9 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriBank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam Negeri

Bank Indonesia menegaskan sebagian besar dana repatriasi dari pengampunan pajak telah dibenamkan ke dalam instrumen investasi di dalam negeri.selengkapnya

Bank Dongkrak Dana Wealth ManagementBank Dongkrak Dana Wealth Management

Lini bisnis perbankan nasabah kaya atawa wealth managementdiprediksi bakal menjadi muara dana amnesti pajak. Atas dasar itulah, perbankan optimistis bisnis wealth management bakal terdongkrak siginifikan di semester II tahun ini.selengkapnya

Bank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankBank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan Bank

Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Martowardojo menyambut baik rencana pemberlakuan pembukaan bank secrecy (data kerahasiaan). Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pembukaan data itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

TAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi GatewayTAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi Gateway

Sebanyak empat bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV resmi menjadi gateway penerimaan dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Bank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti PajakBank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara Tbk akhirnya resmi mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai gateway dalam program Amnesti Pajak. Bank BTN akan menjadi administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai Gateway dalam menerima dana repatriasi Amnesti Pajak.selengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :