Dana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi Gateway

Rabu 10 Ags 2016 07:13Administratordibaca 440 kaliSemua Kategori

bisnis 132

Sebanyak 55 perusahaan atau lembaga keuangan resmi ditunjuk sebagai gateway dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
 
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan 55 perusahaan yang sudah menandatangani kontrak dengan Menteri Keuangan itu terdiri atas 18 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara perdagangan efek.
 
“Pada acara sosialiasi amnesti pajak di Bandung kemarin diumumkan dan diberi surat keputusan,” ujarnya lewat pesan singkat, Selasa (9/8/2016).
 
Penunjukkan gateway ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan turunan dari UU ini. Wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi harta ke dalam NKRI, wajib masuk lewat gateway untuk pemilihan instrumen investasi, baik di dalam maupun luar pasar keuangan.
 
Dalam catatan Bisnis, sebelumnya, Kamis (21/7/2016)  penandatanganan kontrak sudah dilakukan dengan Dirut dari tiga bank BUMN dan satu bank swasta. Empat bank tersebut yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).
 
Jumlah gateway ini, sambung Robert, masih akan terus bergerak karena hingga saatg ini ada beberapa bank yang sudah memenuhi kriteria tapi belum menandatantangi kontak. Sehingga, proses masih terus berjalan.
 
Kontrak antara perbankan dengan Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk mendapatkan akses data. Pemerintah, meminta akses penuh untuk bisa memonitor pergerakan uaang agar ketentuan holding period dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
 
Seperti diketaui, dalam payung hukum yang diundangkan pada 1 Juli 2016 itu disebutkan harta hasil repatriasi wajib berada di Tanah Air paling singkat tiga tahun.
 
Berikut 55 perusahaan yang menjadi gateway :

Perbankan :
1. Citibank N.A
2. PT. Bank Bukopin, Tbk
3. PT. Bank Central Asia, Tbk
4. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
6. PT. Bank DBS Indonesia
7. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
8. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
9. PT. Bank Mega, Tbk
10. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
11. PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.
12. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk
13. PT. Bank Permata, Tbk
14. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
15. PT. Bank Syariah Mandiri
16. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
17. PT. Bank UOB Indonesia
18. The Hongkong and Shanghai Bangking Corporation Ltd
 
Manajer Investasi :
1. PT. Ashmore Asset Management Indonesia
2. PT. Bahana TCW Investment Management
3. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
4. PT. BNI Asset Management
5. PT. BNP Paribas Investment Partners
6. PT. Bowsprit Asset Management
7. PT. Ciptadana Asset Management
8. PT. Danareksa Investment Management
9. PT. Eastspring Investments Indonesia
10. PT. Indosurya Asset Management
11. PT. Mandiri Manajemen Investasi
12. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
13. PT. Panin Asset Management
14. PT. PNM Investment Management
15. PT. Syailendra Capital
16. PT. Schroder Investment Management Indonesia
17. PT. Sinarmas Asset Management
18. PT. Trimegah Asset Management
 
Perantara Pedagang Efek :
1. PT. Bahana Securities
2. PT. BNI Securities
3. PT. CIMB Securities Indonesia
4. PT. CLSA Indonesia
5. PT. Daewoo Securities Indonesia
6. PT. Danpac Sekuritas
7. PT. Indo Premier Securities
8. PT. Mandiri Sekuritas
9. PT. Mega Capital Indonesia
10. PT. MNC Securities
11. PT. Pacific Capital
12. PT. Panin Sekuritas Tbk
13. PT. Panca Global Securities Tbk
14. PT. Pratama Capital Indonesia
15. PT. RHB Securities Indonesia
16. PT. Sinarmas Sekuritas
17. PT. Sucorinvest Central Gani
18. PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.
19. PT. UOB Kay Hian Securities

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 9 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Dongkrak Dana Wealth ManagementBank Dongkrak Dana Wealth Management

Lini bisnis perbankan nasabah kaya atawa wealth managementdiprediksi bakal menjadi muara dana amnesti pajak. Atas dasar itulah, perbankan optimistis bisnis wealth management bakal terdongkrak siginifikan di semester II tahun ini.selengkapnya

Bank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankBank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan Bank

Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Martowardojo menyambut baik rencana pemberlakuan pembukaan bank secrecy (data kerahasiaan). Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pembukaan data itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

TAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi GatewayTAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi Gateway

Sebanyak empat bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV resmi menjadi gateway penerimaan dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak IndonesiaKadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak Indonesia

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan lamanya proses pencairan harta dan aset wajib pajak Indonesia di bank di luar negeri menjadi hambatan utama repatriasi dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

Bank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti PajakBank BTN Resmi Jadi Gateway Amnesti Pajak

PT Bank Tabungan Negara Tbk akhirnya resmi mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai gateway dalam program Amnesti Pajak. Bank BTN akan menjadi administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai Gateway dalam menerima dana repatriasi Amnesti Pajak.selengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :