DANA REPATRIASI: Jasa Marga Kembangkan 4 Ruas Tol Baru

Kamis 4 Ags 2016 10:56Administratordibaca 325 kaliSemua Kategori

bisnis 120

PT Jasamarga Tbk akan memanfaatkan dana yang berhasil ditampung dari pengampunan pajak untuk mengembangkan empat ruas tol yang baru saja digenggam perseroan.

Empat ruas tol itu yakni Tol Batang-Semarang (75 km), Tol Pandaan-Malang (37,62 km), Tol Balikpapan-Samarinda (99,35 km), dan Tol Manado-Bitung (39,9 km).

Direktur Keuangan PT Jasa Marga Tbk Anggiasari Hindratmo mengatakan ruas baru tersebut menjadi prioritas bagi pengembangan usaha perseroan. Selain itu perseroan memang berniat mencari tambahan pendanaan bagi empat ruas itu.

“Itu ruas baru sehingga membutuhkan investasi baru. Ini memang kita dorong ke situ, ” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/8/2016).

Meski demikian, Anggiasari belum bisa mengungkapkan jumlah pasti tambahan pendanaan yang diperlukan untuk mencukupi nilai investasi keempat ruas itu. Hal itu dikarenakan emiten berkode saham JSMR hingga saat ini masih melakukan penghitungan ulang pasca-penandatanganan kontrak.

Menurut catatan Bisnis, perseroan sebagai pemegang saham mayoritas akan menyetorkan modal awal sekitar Rp3,7 triliun untuk pendanaan ketiga ruas tol yakni Balikpapan—Samarinda, Manado—Bitung dan Pandaan—Malang sepanjang total 175,97 kilometer.

Corporate secretary JSMR Mohammad Sofyan menyatakan skema pendanaan yang dipakai akan menggunakan 30% ekuitas perseroan, dan 70% pinjaman perbankan. “Setoran modal Jasa Marga pada masing-masing anak perusahaan sesuai dengan kepemilikan Jasa Marga dikali 30% dari investasi,” ujarnya.

Adapun, lewat kemenangan empat tender konsesi jalan tol baru dengan total sepanjang 251,87 kilometer (km) menambah jumlah tol yang akan dikelola Jasa Marga. Hak konsesi Jasa Marga naik 24% menjadi 1.224 km yang sebelumnya tercatat sepanjang 987 km sampai dengan akhir tahun 2015.

Empat proyek jalan tol baru tersebut memerlukan investasi Rp32,1 triliun, dengan rincian Tol Batang-Semarang butuh Rp11,04 triliun, Tol Pandaan-Malang Rp5,97 triliun, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Rp9,97 triliun dan Jalan Tol Manado-Bitung Rp5,12 triliun. Biaya investasi tersebut termasuk dalam 17 proyek jalan tol Jasa Marga yang mencapai Rp74,42 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 4 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

JSMR Akan Jadikan Pendapatan Tol BaliMandara Aman Bagi PebisnisJSMR Akan Jadikan Pendapatan Tol BaliMandara Aman Bagi Pebisnis

Terkait dengan pengampunan pajak, Menteri BUMN RiniSoemarno mengatakan pemerintah telah menyiapkan proyek baik greenfield maupun brownfield yang bisa dimasuki oleh pelaku usaha. Proyek greenfield yakni proyek baru yang akan dimulai sehingga masih ada risiko konstruksi tetapi berpeluang mendapatkan return yang lebih baik, sedangkan proyek brownfield adalah proyek yang sudah selesai,selengkapnya

Wijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana RepatriasiWijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana Repatriasi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini perseroan sedang menyiapkan tiga proyek jalan tol untuk menyerap dana tersebut.selengkapnya

Aher Nilai Dana Amnesti Pajak Bisa untuk Bangun TolAher Nilai Dana Amnesti Pajak Bisa untuk Bangun Tol

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan penyimpanan dana repatriasi hasil pengampunan pajak atau tax amnesty di Bank BJB aman. Menurut Heryawan yang akrab disapa Aher, Ia berharap semua masyarakat kuat nasionalismenya agar uang yang didapatkan di Indonesia digulirkan di Indonesia, dan dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia.selengkapnya

Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Tax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas NegaraTax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cita-cita besar dibalik program pengampunan pajak(tax amnesty). Jika perjalanan tax amnesty lancar hingga berakhir Maret 2017, maka program infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan tidak lagi mengandalkan kas negara.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :