DANA PENGAMPUNAN PAJAK : Sektor Riil Bersiap-siap

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang dapat menyerap dana yang akan masuk ke dalam negeri sebagai dampak dari pengesahan RUU Pengampunan Pajak.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan beberapa proyek seperti jalan tol Trans Sumatera, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan berpotensi listrik dapat memanfaatkan aliran dana yang masuk ke dalam negeri setelah RUU Pengampunan Pajak disahkan.

“Kami diperintahkan untuk mendiskusikan proyek apa saja yang bisa ditawarkan untuk dibiayai. Potensinya ada jalan tol, air minum, mungkin bendungan yang untuk listrik,” ujarnya, Selasa (28/6).

Basoeki menjelaskan untuk proyek tol, dana tersebut hanya dapat  membantu pendanaan proyek tol yang tidak melalui proses lelang, tetapi penugasan langsung, seperti Trans Sumatra yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Meski demikian, dia menyatakan belum menghitung potensi dana yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur. Saat ini pihaknya masih mendiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Jalan tol akan financing untuk tol yang sudah ada penugasan ke Hutama Karya, sehingga menempel saja untuk menambah financing-nya. Itu juga mau dirumuskan dengan Kemenko dan Kemenkeu,” ujarnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyambut baik pengesahan UU Pengampunan Pajak. Pihaknya berharap dana yang masuk dapat membantu pendanaan tol Trans Sumatera yang saat ini belum tercukupi karena bersifat kurang layak secara finansial.

“Trans Sumatra kan yang sudah ada kontrak enam ruas, tinggal dua ruas prioritas yang belum ada, yaitu Kisaran—Tebing Tinggi dan Palembang—Tanjung Api-Api. Mungkin bisa untuk dua ruas itu,” ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi menyambut baik disahkannya UU pengampunan pajak oleh DPR. Dengan adanya trobosan tersebut, dirinya berharap industri properti dapat kembali membaik.

Menurutnya, dengan adanya tax amnesty, industri properti berpotensi membaik sebab akan ada tambahan modal untuk dibelanjakan dari dana yang selama ini belum terlaporkan. Dana tersebut kini dapat dilaporkan dan diinvestasikan.

“Spending pemerintah juga akan bertambah karena ada tambahan pendapatan,” katanya melalui pesan elektronik, Selasa (28/6).

Direktur PT Intiland Development Tbk. Archied Noto Pradono mengatakan, kalangan pengembang selama ini menanti implementasi tax amesty. Bila regulasi tersebut efektif bersama dengan belanja pemerintah, besar harapan ekonomi akan membaik dan industri properti kembali tumbuh.

“Kami optimistis mestinya tahun ini bisa kita rasakan ada pertumbuhan di properti,” katanya.

Marketing Director Agung Podomoro Group Indra W. Antono pun meyakini manfaat tax amnesty bisa langsung dirasakan tahun ini sebab sudah dinanti banyak orang. Agung Podomoro pun menurutnya selama ini sudah mempersiapkan program-program bila tax amnesty diberlakukan.

“Regulasi ini sudah lama ditunggu oleh banyak orang. Sekarang kita seperti balapan kuda, begitu dibuka langsung jalan,” katanya.

BEBAS MEMILIH

Lebih jauh, wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi hartanya yang ada di luar negeri bebas memilih salah satu instrumen investasi yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Dalam beleid yang telah disetujui parlemen untuk diundangkan itu tidak ada ketentuan instrumen investasi yang wajib dipakai wajib pajak (WP). Aturan itu hanya mengamanatkan patokan waktu kewajiban investasi (lock-up) minimal tiga tahun.

“Sekarang bebas tapi maksudnya kalau belum jelas bisa masuk portofolio dulu. Tidak harus ,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro seusai menghadiri rapat paripurna DPR, Selasa (28/6).

Dalam draf usulan awal, harta pada tahun pertama masuk harus masuk ke SBN, obligasi BUMN, dan investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri. Setelah setahun, investasi bisa dialihkan ke instrumen lain.

Namun, dalam RUU yang akhirnya disetujui oleh DPR ini tidak mengatur lagi batasan itu. Payung hukum tersebut hanya memberikan daftar instrumen investasi yang dapat dijadikan penampung harta hasil repatriasi.

Bambang sendiri menjanjikan perlakuan dana hasil repatriasi senyaman waktu berada di luar negeri. Apalagi, saat ini penambahan likuiditas mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tengah nyaris tidak adanya sentimen positif dari ekonomi global.

Kendati ada keleluasaan untuk memilih instrumen investasi yang disediakan, WP harus melalui bank persepsi yang ditunjuk pemerintah. Daftar bank persepi akan ditunjuk dan diumumkan secepatnya sebelum implementasi setelah Lebaran.

“Pokoknya yang penting harus bisa kita monitor,” tegasnya.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai secara keseluruhan beleid yang disetujui untuk diundangkan sudah banyak kemajuan dari draf awal. Beberapa potensi moral hazard sudah ditutup.

“Tantangannya di implementasi UU. Segera selesaikan administrasi (form, SOP, IT), PMK turunan yang detil dan jelas, skema repatriasi dan instrumen investasi segera dibuat yang pasti dan menarik, sosialisasi yg masif,” katanya.

Selain itu, pemerintah perlu menciptakan strategi pengawasan atas basis pajak baru pasca tax amnesty. kendati demikian, menurutnya, masih ada beberapa loopholes yang tidak terhindarkan.

Salah satunya terkait tarif yang sama antara repatriasi dan deklarasi dalam negeri. Ada potensi tindakan pemindahan dana dari luar negeri ke dalam negeri saat ini untuk mengikuti deklarasi dalam negeri dan terhindar kewajiban hold tiga tahun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juni 2016)
Foto : bisnis.com