DANA PENGAMPUNAN PAJAK : Sektor Riil Bersiap-siap

Rabu 29 Jun 2016 21:41Administratordibaca 296 kaliSemua Kategori

bisnis 065

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang dapat menyerap dana yang akan masuk ke dalam negeri sebagai dampak dari pengesahan RUU Pengampunan Pajak.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan beberapa proyek seperti jalan tol Trans Sumatera, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan berpotensi listrik dapat memanfaatkan aliran dana yang masuk ke dalam negeri setelah RUU Pengampunan Pajak disahkan.


“Kami diperintahkan untuk mendiskusikan proyek apa saja yang bisa ditawarkan untuk dibiayai. Potensinya ada jalan tol, air minum, mungkin bendungan yang untuk listrik,” ujarnya, Selasa (28/6).


Basoeki menjelaskan untuk proyek tol, dana tersebut hanya dapat  membantu pendanaan proyek tol yang tidak melalui proses lelang, tetapi penugasan langsung, seperti Trans Sumatra yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero).


Meski demikian, dia menyatakan belum menghitung potensi dana yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur. Saat ini pihaknya masih mendiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menentukan langkah selanjutnya.


“Jalan tol akan financing untuk tol yang sudah ada penugasan ke Hutama Karya, sehingga menempel saja untuk menambah financing-nya. Itu juga mau dirumuskan dengan Kemenko dan Kemenkeu,” ujarnya.


Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyambut baik pengesahan UU Pengampunan Pajak. Pihaknya berharap dana yang masuk dapat membantu pendanaan tol Trans Sumatera yang saat ini belum tercukupi karena bersifat kurang layak secara finansial.


“Trans Sumatra kan yang sudah ada kontrak enam ruas, tinggal dua ruas prioritas yang belum ada, yaitu Kisaran—Tebing Tinggi dan Palembang—Tanjung Api-Api. Mungkin bisa untuk dua ruas itu,” ujarnya.


Sementara itu, Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi menyambut baik disahkannya UU pengampunan pajak oleh DPR. Dengan adanya trobosan tersebut, dirinya berharap industri properti dapat kembali membaik.


Menurutnya, dengan adanya tax amnesty, industri properti berpotensi membaik sebab akan ada tambahan modal untuk dibelanjakan dari dana yang selama ini belum terlaporkan. Dana tersebut kini dapat dilaporkan dan diinvestasikan.


“Spending pemerintah juga akan bertambah karena ada tambahan pendapatan,” katanya melalui pesan elektronik, Selasa (28/6).


Direktur PT Intiland Development Tbk. Archied Noto Pradono mengatakan, kalangan pengembang selama ini menanti implementasi tax amesty. Bila regulasi tersebut efektif bersama dengan belanja pemerintah, besar harapan ekonomi akan membaik dan industri properti kembali tumbuh.


“Kami optimistis mestinya tahun ini bisa kita rasakan ada pertumbuhan di properti,” katanya.


Marketing Director Agung Podomoro Group Indra W. Antono pun meyakini manfaat tax amnesty bisa langsung dirasakan tahun ini sebab sudah dinanti banyak orang. Agung Podomoro pun menurutnya selama ini sudah mempersiapkan program-program bila tax amnesty diberlakukan.


“Regulasi ini sudah lama ditunggu oleh banyak orang. Sekarang kita seperti balapan kuda, begitu dibuka langsung jalan,” katanya.


BEBAS MEMILIH

Lebih jauh, wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi hartanya yang ada di luar negeri bebas memilih salah satu instrumen investasi yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.


Dalam beleid yang telah disetujui parlemen untuk diundangkan itu tidak ada ketentuan instrumen investasi yang wajib dipakai wajib pajak (WP). Aturan itu hanya mengamanatkan patokan waktu kewajiban investasi (lock-up) minimal tiga tahun.


“Sekarang bebas tapi maksudnya kalau belum jelas bisa masuk portofolio dulu. Tidak harus ,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro seusai menghadiri rapat paripurna DPR, Selasa (28/6).


Dalam draf usulan awal, harta pada tahun pertama masuk harus masuk ke SBN, obligasi BUMN, dan investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri. Setelah setahun, investasi bisa dialihkan ke instrumen lain.


Namun, dalam RUU yang akhirnya disetujui oleh DPR ini tidak mengatur lagi batasan itu. Payung hukum tersebut hanya memberikan daftar instrumen investasi yang dapat dijadikan penampung harta hasil repatriasi.


Bambang sendiri menjanjikan perlakuan dana hasil repatriasi senyaman waktu berada di luar negeri. Apalagi, saat ini penambahan likuiditas mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tengah nyaris tidak adanya sentimen positif dari ekonomi global.


Kendati ada keleluasaan untuk memilih instrumen investasi yang disediakan, WP harus melalui bank persepsi yang ditunjuk pemerintah. Daftar bank persepi akan ditunjuk dan diumumkan secepatnya sebelum implementasi setelah Lebaran.


“Pokoknya yang penting harus bisa kita monitor,” tegasnya.


Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai secara keseluruhan beleid yang disetujui untuk diundangkan sudah banyak kemajuan dari draf awal. Beberapa potensi moral hazard sudah ditutup.


“Tantangannya di implementasi UU. Segera selesaikan administrasi (form, SOP, IT), PMK turunan yang detil dan jelas, skema repatriasi dan instrumen investasi segera dibuat yang pasti dan menarik, sosialisasi yg masif,” katanya.


Selain itu, pemerintah perlu menciptakan strategi pengawasan atas basis pajak baru pasca tax amnesty. kendati demikian, menurutnya, masih ada beberapa loopholes yang tidak terhindarkan.


Salah satunya terkait tarif yang sama antara repatriasi dan deklarasi dalam negeri. Ada potensi tindakan pemindahan dana dari luar negeri ke dalam negeri saat ini untuk mengikuti deklarasi dalam negeri dan terhindar kewajiban hold tiga tahun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Hutama Karya Manfaatkan Dana Repatriasi untuk Proyek Trans SumateraHutama Karya Manfaatkan Dana Repatriasi untuk Proyek Trans Sumatera

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan siap menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini. Dana segar ini akan digunakan Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :