DANA PENGAMPUNAN PAJAK : Sektor Riil Bersiap-siap

Rabu 29 Jun 2016 21:41Administratordibaca 606 kaliSemua Kategori

bisnis 065

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang dapat menyerap dana yang akan masuk ke dalam negeri sebagai dampak dari pengesahan RUU Pengampunan Pajak.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan beberapa proyek seperti jalan tol Trans Sumatera, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan berpotensi listrik dapat memanfaatkan aliran dana yang masuk ke dalam negeri setelah RUU Pengampunan Pajak disahkan.


“Kami diperintahkan untuk mendiskusikan proyek apa saja yang bisa ditawarkan untuk dibiayai. Potensinya ada jalan tol, air minum, mungkin bendungan yang untuk listrik,” ujarnya, Selasa (28/6).


Basoeki menjelaskan untuk proyek tol, dana tersebut hanya dapat  membantu pendanaan proyek tol yang tidak melalui proses lelang, tetapi penugasan langsung, seperti Trans Sumatra yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero).


Meski demikian, dia menyatakan belum menghitung potensi dana yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur. Saat ini pihaknya masih mendiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menentukan langkah selanjutnya.


“Jalan tol akan financing untuk tol yang sudah ada penugasan ke Hutama Karya, sehingga menempel saja untuk menambah financing-nya. Itu juga mau dirumuskan dengan Kemenko dan Kemenkeu,” ujarnya.


Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyambut baik pengesahan UU Pengampunan Pajak. Pihaknya berharap dana yang masuk dapat membantu pendanaan tol Trans Sumatera yang saat ini belum tercukupi karena bersifat kurang layak secara finansial.


“Trans Sumatra kan yang sudah ada kontrak enam ruas, tinggal dua ruas prioritas yang belum ada, yaitu Kisaran—Tebing Tinggi dan Palembang—Tanjung Api-Api. Mungkin bisa untuk dua ruas itu,” ujarnya.


Sementara itu, Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi menyambut baik disahkannya UU pengampunan pajak oleh DPR. Dengan adanya trobosan tersebut, dirinya berharap industri properti dapat kembali membaik.


Menurutnya, dengan adanya tax amnesty, industri properti berpotensi membaik sebab akan ada tambahan modal untuk dibelanjakan dari dana yang selama ini belum terlaporkan. Dana tersebut kini dapat dilaporkan dan diinvestasikan.


“Spending pemerintah juga akan bertambah karena ada tambahan pendapatan,” katanya melalui pesan elektronik, Selasa (28/6).


Direktur PT Intiland Development Tbk. Archied Noto Pradono mengatakan, kalangan pengembang selama ini menanti implementasi tax amesty. Bila regulasi tersebut efektif bersama dengan belanja pemerintah, besar harapan ekonomi akan membaik dan industri properti kembali tumbuh.


“Kami optimistis mestinya tahun ini bisa kita rasakan ada pertumbuhan di properti,” katanya.


Marketing Director Agung Podomoro Group Indra W. Antono pun meyakini manfaat tax amnesty bisa langsung dirasakan tahun ini sebab sudah dinanti banyak orang. Agung Podomoro pun menurutnya selama ini sudah mempersiapkan program-program bila tax amnesty diberlakukan.


“Regulasi ini sudah lama ditunggu oleh banyak orang. Sekarang kita seperti balapan kuda, begitu dibuka langsung jalan,” katanya.


BEBAS MEMILIH

Lebih jauh, wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi hartanya yang ada di luar negeri bebas memilih salah satu instrumen investasi yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.


Dalam beleid yang telah disetujui parlemen untuk diundangkan itu tidak ada ketentuan instrumen investasi yang wajib dipakai wajib pajak (WP). Aturan itu hanya mengamanatkan patokan waktu kewajiban investasi (lock-up) minimal tiga tahun.


“Sekarang bebas tapi maksudnya kalau belum jelas bisa masuk portofolio dulu. Tidak harus ,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro seusai menghadiri rapat paripurna DPR, Selasa (28/6).


Dalam draf usulan awal, harta pada tahun pertama masuk harus masuk ke SBN, obligasi BUMN, dan investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri. Setelah setahun, investasi bisa dialihkan ke instrumen lain.


Namun, dalam RUU yang akhirnya disetujui oleh DPR ini tidak mengatur lagi batasan itu. Payung hukum tersebut hanya memberikan daftar instrumen investasi yang dapat dijadikan penampung harta hasil repatriasi.


Bambang sendiri menjanjikan perlakuan dana hasil repatriasi senyaman waktu berada di luar negeri. Apalagi, saat ini penambahan likuiditas mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tengah nyaris tidak adanya sentimen positif dari ekonomi global.


Kendati ada keleluasaan untuk memilih instrumen investasi yang disediakan, WP harus melalui bank persepsi yang ditunjuk pemerintah. Daftar bank persepi akan ditunjuk dan diumumkan secepatnya sebelum implementasi setelah Lebaran.


“Pokoknya yang penting harus bisa kita monitor,” tegasnya.


Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai secara keseluruhan beleid yang disetujui untuk diundangkan sudah banyak kemajuan dari draf awal. Beberapa potensi moral hazard sudah ditutup.


“Tantangannya di implementasi UU. Segera selesaikan administrasi (form, SOP, IT), PMK turunan yang detil dan jelas, skema repatriasi dan instrumen investasi segera dibuat yang pasti dan menarik, sosialisasi yg masif,” katanya.


Selain itu, pemerintah perlu menciptakan strategi pengawasan atas basis pajak baru pasca tax amnesty. kendati demikian, menurutnya, masih ada beberapa loopholes yang tidak terhindarkan.


Salah satunya terkait tarif yang sama antara repatriasi dan deklarasi dalam negeri. Ada potensi tindakan pemindahan dana dari luar negeri ke dalam negeri saat ini untuk mengikuti deklarasi dalam negeri dan terhindar kewajiban hold tiga tahun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Hutama Karya Manfaatkan Dana Repatriasi untuk Proyek Trans SumateraHutama Karya Manfaatkan Dana Repatriasi untuk Proyek Trans Sumatera

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan siap menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini. Dana segar ini akan digunakan Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :